Salah seorang warga Siborongborong, Benny Sihombing menjelaskan  apa benar wacana bahwa kantor Polres Taput akan di pindahkan ke lokasi antara Siborongborong dan Hutaraja Sipaholon?

Dia menanggapi wacana perpindahan kantor Kapolres Taput. Apabila kantor kapolres di pindahkan sudah sangat tepat dimana kantor kapolres saat ini tidak layak dan juga tidak memadai atau terlampau kecil dibandingkan dengan kantor Polres lain. Ujar Sihombing.

"Ya sudah seharusnya Kapolri dan Polda Sumut memikirkan perpindahan kantor Polres Taput, saat ini Kantor Kapolres Taput tidak memadai atau sudah terlampau kecil untuk salah satu kantor Polres Taput, pada hal Taput salah satu kabupaten tertua di Tapanuli dan suda selayaknya untuk dibangun kantor Polres Taput yang memadai". Ujar Sihombing.

Sementara Kapolres Taput, AKBP Ferry Mulyana, Sabtu (8/8/2026) saat dihubungi tim  Media di Kantornya, terkait wacana untuk pembangunan kantor Kapolres yang baru disebut sebut di desa Hutaraja atau di Siborongborong. Menurut Kapolres wacana itu sah sah saja tapi belum ada informasi. Tapi melihat kondisi kantor Polres saat ini sudah terlampau kecil sudah layak untuk dipindahkan untuk dilahan yang lebih luas, ujar Kapolres.

"Wacana perpindahan kantor kapolres sah sah saja, tapi informasi belum ada kita dapat, tapi melihat kondisi kantor Polres saat ini terlampau kecil sudah layak untuk dipindahkan melihat Taput salah satu daerah tertua di Tapanuli". Ujar Ferry.

[Editor: Eben Ezer S]

"Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemkab Tapanuli Utara untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran. Dengan tenor yang lebih panjang dan beban bulanan yang lebih proporsional, Pemkab memiliki ruang gerak fiskal yang lebih lega untuk mendanai program pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat," ujar Bupati.
‎
‎Dari total pinjaman PEN 2020 sebesar Rp319,2 miliar, Pemkab Tapanuli Utara tercatat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar Rp141,8 miliar. Sisa pinjaman sebesar Rp177,3 miliar kini ditata ulang melalui skema pembayaran baru yang jauh lebih ringan. Berdasarkan kesepakatan anyar ini, Pemkab Taput cukup mengangsur sebesar Rp1,64 miliar per bulan yang akan dimulai pada Januari 2027 hingga Desember 2035.
‎
‎Melalui kepemimpinan yang progresif dan berorientasi pada keberlanjutan, kepastian skema ini tidak hanya mengamankan postur APBD dari tekanan jangka pendek, tetapi juga menjamin roda pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Guna mengoptimalkan pembersihan, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran turut diterjunkan untuk membersihkan dan mengeruk sedimen pada saluran air di sekitar lokasi. ‎Kegiatan gotong royong ini selaras dengan program edukasi dan kebersihan lingkungan yang terus digalakkan Pemkab Tapanuli Utara, yaitu Program SAITAPAIAS.
‎
‎Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon berbuah di Pea Tolong, Desa Parbaju Toruan, serta Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Jenis bibit pohon yang ditanam meliputi tanaman jengkol dan alpukat. Ketua DPC Partai Demokrat Tapanuli Utara, Dapot Hutabarat, dalam laporkannya menyampaikan bahwa pemilihan lokasi difokuskan pada kawasan tersebut karena merupakan daerah tangkapan air yang rawan terhadap praktik penebangan liar.

‎"DPC Partai Demokrat menyerahkan bantuan sebanyak lima bibit pohon per rumah tangga. Bibit yang sudah ditanam ini akan terus kami monitor secara berkala, dan apabila ada bibit yang rusak atau mati akan segera kami ganti. Pemilihan bibit jengkol dan alpukat didasari pertimbangan fungsi ekologis, di mana sistem perakarannya mampu memperkokoh struktur tanah, serta fungsi ekonomis agar hasilnya kelak dapat dinikmati oleh masyarakat," jelas Dapot.
‎
‎Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPC Partai Demokrat atas inisiatif dan kepeduliannya terhadap kelestarian alam di Tapanuli Utara. Gerakan ini dinilai sangat sejalan dengan visi dan misi Pemkab Tapanuli Utara, yakni mewujudkan Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan, yang juga beririsan dengan semangat tagline Gerakan Langit Biru Indonesia Asri.
‎
‎"Kami sangat menyambut baik dan mendukung penuh gerakan ini. Belum lama ini kita baru saja mengalami bencana alam yang tidak lepas dari dampak kerusakan lingkungan. Semoga aksi penanaman pohon dan pembersihan lingkungan ini dapat menjadi langkah preventif guna mencegah terjadinya bencana alam di masa yang akan datang," ujar Wakil Bupati.
‎
‎Turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan tersebut para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, Camat Tarutung, Kepala Desa Parbaju Toruan, Kepala Desa Hapoltahan, para tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

TAPUT.WAHANANEWS.CO, Hutaginjang - Kemenhut melalui Derektorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan aktif melakukan operasi penindakan terhadapa pembalakan liar dan pengangkutan kayu ilegal tanpa dokumen sah diberbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil patroli rutin di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan bersama pihak Kementerian Kehutanan berhasil mengamankan ratusan kubik kayu ilegal di Humbahas KPH XIII.

Menurut Kementerian Dinas Kehutanan lewat salah seorang Polsus Kehutanan bermarga Sitorus, penyitaan dilakukan terhadap salah satu perusahan kayu di Humbahas, yang menurut hasil penelusuran sebagai penampung kayu, namun tidak menyebut nama perusahaan dan pemilik.

Hasil infestigasi WAHANANEWS.CO, Kayu-kayu tersebut disimpan di tempat lokasi pembibitan kayu di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Didalamnya mereka menyimpan ratusan kubik kayu illegal”, hasil tankapan.

“Intinya, informasi penyitaan ini di benarkan Gakkum Kehutanan Pusat dan memang merupakan kegiatan rutin dari Dinas kehutanan sebagai bagian dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Sumatera Utara. Kegiatan ini juga memang secara rutin dilaksanakan dalam rangka pengawasan peredaran hasil hutan kayu”.

Dia katakana, setelah dilakukan penumpukan, otomatis kayu tersebut berikut perusahannya sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas. Sebab agenda penumpukan itu, mengartikan bahwa perusahaan itu berada dalam pengawasan negara. Dalam artian, pihak perusahaan tersebut bakal segera diproses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Yang pasti setelah dilakukan penyitaan dan proses penyidikan sudah tuntas, sesuai dengan arahan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kehutanan, KPK bahkan Gubernur Sumatera Utara. Sementara perusahaan wajib diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bersama dinas yang berkompeten belum dapat dihubungi sampai berita ini diturunkan, tentang, berhasilnya polsus kehutanan menangkap sebuah kilang kayu yang kedapatan menimpan ratusan meter kubik kayu hasil penebangan liar dari kawasan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penumpukan kayu alam beserta barang bukti berupa kayu balok sebanyak ratusan kubik batang kayu bulat, karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukan bukti surat angkutan yang sah, terlatak di Lokasi pembibitan kayu di Desa Hutginjang, Muara.

Menurut polsus kehutanan, penangkapan kayu ilegal ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan, di kawasan daerah Humbahas sering ada aktivitas penebangan pohon. Dari informasi tersebut, lanjutnya, pihaknya langsung membentuk tim khusus guna melakukan pengecekan ke tempat penebangan. Ujarnya.

[Editor: Eben Ezer S]

Sebagai satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Siborongborong sejak berdiri pada 1963, SMK Swasta Darma Bakti selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan rehablitasi infrastruktur. Berbagai fasilitas sekolah mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga instalasi listrik diperbaiki.

Kepala SMK Swasta Darma Bakti Siborongborong, Sarmawati Simanjuntak mengatakan sekolahnya akhirnya memperoleh bantuan revitalisasi sejak berdirinya SMK Swasta Darma Bakti beroperasi. “Puji syukur setelah 63 tahun berdiri, sekolah kami akhirnya mendapat bantuan revitalisasi dengan dana dari Rp 1 M. Kemudian, dana itu diperuntukkan untuk rehabilitasi delapan ruang kelas, ujar Sarmawati dalam keterangan yang diterima Wahana News.Co, Kamis, 06 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, revitalisasi tidak hanya memperbaiki kondisi bangunan sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk praktik siswa.

Menurut Sarmawati, perubahan fasilitas tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga jumlah peserta didik baru terus bertambah dalam ke tahun depannya.

“Hebatnya hasil revitalisasi ini adalah selain mengubah fisik sekolah kami, juga mengubah stigma para orang tua menjadi lebih percaya menyekolahkan anaknya di sini. Dalam dua tahun terakhir kami mendapatkan jumlah murid yang masuk lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya”, paparnya.

Manfaat revitalisasi juga dirasakan para orang tua murid. Maria Nababan mengaku kini lebih yakin menyekolahkan anaknya di SMK Swasta Darma Bakti Siborongborong karena fasilitas belajar yang semakin memadai.

“Sekarang fasilitas ruang kelas, toilet, dan beberapa lainnya sudah jauh lebih baik. Kami sebagai orang tua tentunya percaya bahwa sekolah bisa menjadi tempat yang bisa mengantarkan putra putri kami meraih masa depannya”, ungkap Maria.

Hal senada disampaikan Alfia Situmorang, siswi kelas XI jurusan Akuntansi. Ia merasa lebih nyaman belajar setelah sekolahnya memiliki berbagai fasilitas baru nantinya. “Senang sekali sekarang kedepan ada fasilitas baru di sekolah kami. Kami merasa senang di sekolah. Terima kasih, Pak Presiden dan Pak Menteri,” kata Alfia.

Pemerhati pendidikan Alpa Simanjuntak mengatakan revitalisasi sekolah di wilayah terluar merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Pemerintah pusat untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah 3T.

Menurut Alpa, program tersebut menjadi wujud pelaksanaan visi pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak serta dukungan fasilitas pembelajaran digital.

“Semoga seluruh bantuan yang diberikan baik berupa pembangunan sarana prasarana dan peralatan digital menjadi bagian dari komitmen Pemerintah pusat dan wujud nyata upaya membangun generasi Indonesia yang hebat, unggul, cerdas, dan berkarakter", ujar Alpa.

Ketua Yayasan SMK Darma Bakti, Roy Peter Hamonangan  mengucamkan rasa terimakasih buat Pemerintah pusat, telah memperhatikan SMA/SMK Swasta ikut mendapatkan revitalisasi bagi SMA/SMK Swasta di Indonesia, guna menopang pertumbuhan pendidikan lebih maju kedepan.

Saya sebagai ketua pemilik Yayasan Darma Bakti Siborongborong, selain revitalisasi dari pemerintah, kami pihak Yayasan telah merenofasi ruang laboratorium, kamar mandi, ruang tamu, toilet, bahkan intlasi listrik ke seluruh fasilitas saranaprasarana, ujarnya. Roy juga ingin melakukan penajaman kwalitas tenaga pendidikan. SMKSW Darma Bakti hadir di Siborongborong sejak tahun 1063 tidak pernah membebankan biaya pembangunan dari orang tua siswa.

Roy Peter menambahkan, SMK SW Darmabakti berdiri tahun 1963 yang digagasi ompung kami Walter Manalu, sekolah kejuruan pertama di Tapanuli Utara, ucapnya.

[Editor: Eben Ezer S]

Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni, melainkan komitmen Pemkab Tapanuli Utara untuk hadir memberikan solusi konkret atas tantangan infrastruktur, komunikasi, dan perekonomian warga:

Perbaikan Akses Jalan & Jembatan Pemerintah mengalokasikan Rp400 juta tahun ini untuk perbaikan jalan Jembatan Aek Pinang–Desa Hutatua serta penanganan cepat jembatan longsor. Untuk jangka panjang, usulan peningkatan jalan Parratusan–Hutatua senilai Rp11,5 miliar siap direalisasikan bertahap.

Konektivitas Digital (Merdeka Sinyal) Memutus keterisolasian komunikasi dengan pengadaan 2 unit perangkat internet Starlink pada tahun ini. Dukungan Ketahanan Pangan Penyerahan 1 unit traktor mini (zetor) untuk mendukung Desa Hutatua sebagai lumbung beras utama Kecamatan Parmonangan.

Pemberdayaan Ekonomi Warga Seluruh pengerjaan proyek di Parmonangan wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal serta memanfaatkan bahan material setempat agar roda ekonomi masyarakat langsung bergerak.

Pemkab Tapanuli Utara terus berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan investasi termasuk optimalisasi CSR perusahaan di wilayah ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Hal itu disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput. Josua Hutabarat menjelaskan bahwa biaya pembangunan jembatan di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kab Tapanuli Utara berbiaya Rp 1 milirad 50 juta rupiah dengan sumberdana APBD tahun 2026. ujarnya.

"Ya kita kerjasama dengan personil Polda Sumatra Utara untuk memperbaiki Jembatan tersebut dan anggaran pembangunan jembatan ini bersumber dari APBD Taput sebasar Rp 1 Milliard 50 juta rupiah", ungkap josua.

Sebelumnya. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Hutabarat (JTP) ,saat dihubungi tim media ini, terkait sumber dana pembangunan jembatan di Desa Pohan Jae yang dikerjakan oleh pihak Kepolisian RI atau Polda Sumut, Bupati membenarkan bahwa anggaran seluruhnya pembangunan jembatan itu bersumber dari APBD Taput, jelasnya.

Jembatan Desa Pohan Jae dikerjakan angota Poldasu, sumber dana APPBD Taput TA 2026

"Biaya anggaran pembangunan jembatan di Desa Poha Jae, Kecamatan Siborongborong bersumber dari APBD Taput", ujar Bupati.

Sementara Kadis PUPR Taput, Dalan Simanjuntak, kepada tim media, Selasa (04/08/2026) terkait anggaran pembangunan jembatan di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Dalan menegaskan  pembangunan jembatan tersebut adalah kolaborasi antara kepolisian atau Polda Sumut dan Pemkab Taput.

Dengan sumberdana dari belanja tidak langsung, Saat ditanya jumlah biaya anggaran pembangunan jembatan tersebut, Dalan menjelaskan tunggu saya cek dulu berapa biaya pembangunan jembatan tersebut dari APBD Taput.ujarnya. "Tunggu saya cek dulu berapa anggaran pembangunan jembatan di Desa Pohan Jae Yang jelas anggaran pembangunan dari APBD Taput", tegas Dalan.

[Editor: Eben Ezer S]

Proyek yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN Direktorat Jenderal peningkatan dan rehablitasu Irigasi pertanian diduga kuat menjadi ajang kongkalikonh antara oknum pelaksana korporasi dengan kepala bidang (kabid) prasarana dinas terkait di Provinsi Sumateta Utara (Sumut], Siborongborong, Rabu (05/08/2026)

Tajamnya sorotan publik kini juga mengarah pada perencanaan Kepela Dinas di Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna anggaran. Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan pada Rabu (05/08/2026), ditemukan indikasi adanya modus penggelapan volume pekerjaan. Kejanggalan paling mencolok terlihat pada papan informasi, proyek di lokasi yang sengaja tidak mencantumkan volume panjang dan tinggi saluran irigasi, akibatnya masyarakat kesulitan melakukan pengawasan.

Tim investigasi menghimpun data dibeberapa titik tengah berjalan memasuki pertengahan pekerjaan. Proyek PHTC - 5B yang dilaksanakan rekanan di Desa Sitabotabo, kondisi  fisik pekerjaan di Lapangan dugaan adanya kecurangan terstrutur. Salah seorang warga desa Sitabotabo Nababan membeberkan bahwa tehnik pekerjaan tersebut sangat janggal.

Pekerjaan penisipan dinding irigasi yang terkelupas numpang dibangunan lama. Kami warga disini sulit mengawasi karena volume panjang dan tinggi dinding irigasi tidak tertulis di papan proyek. Ini seakan-akan disembunyikan, ungkap Nababan.

Saat dikonfirmasi para warga disekitar lokasi, mengaku tidak tahu menahu  mengenai asal-usul papan informasi tersebut. Mereka mengaku tidak melihat kapan pemasangan papan proyek tersebut.

Ketertutupan informasi dan indikasi pemotongan volume fisik ini memicu desakan agar Badan Peperiksa Keuangan  (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. Dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara selaku pengawas utama dituding lalai, atau justru sengaja menutup mata atas praktik lancung ini.

Hingga berita diturunkan, pihak dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara belum memberikan jawaban resmi terkait dugaan keterlibatan sang kadis maupun kabid prasarana terkait di Provinsi Sumatera Utara dalam skandal proyek, "Siluman" ini. Pemberitaan ini diharapkan menjadi basis evaluasi tolak dan pemanggilan para oknum terkait demi menyelamatkan keuangan negara.

[Editor: Eben Ezer S]

Bagi petani, perhatian diarahkan pada perbaikan irigasi tersier, sentra pembibitan, hingga penguatan komoditas unggulan agar produktivitas dan kesejahteraan turut meningkat — bukan sekadar program yang selesai di atas kertas.

Sementara di sektor perdagangan dan UMKM, pembenahan pasar tradisional di Pangaribuan, Tarutung, Siborongborong, dan Sarulla terus dikebut, termasuk rencana Pasar Induk Siborongborong dan Posko Layanan Pasar yang memudahkan masyarakat memantau harga dan timbangan. Kopi dan gula merah khas Tapanuli Utara pun didorong naik kelas agar semakin bersaing di pasar yang lebih luas.

Melalui evaluasi berkelanjutan ini, Pemkab Tapanuli Utara berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

[Redaktur:Tohap Simaremare]

TAPUT.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Jemput Bola ke Jakarta, Taput Perjuangkan Pendidikan dan Kesehatan yang Lebih Baik untuk Warganya, pada Senin (3/8/2026). Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bertandang ke Jakarta menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Bukan sekadar audiensi seremonial — dua langkah nyata sedang dirintis untuk Taput. Selasa (04/08/2026).

Pertama, Tarutung dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas V Majelis Pendidikan Kristen se-Indonesia, Oktober mendatang. Ratusan tokoh pendidikan dari seluruh negeri akan datang membawa peluang baru bagi pelajar, geliat ekonomi warung dan penginapan warga, hingga promosi wisata daerah.

Kedua, Pemkab mendorong percepatan digitalisasi layanan kesehatan agar warga di pelosok tak perlu menempuh jarak jauh hanya untuk berobat, serta memperjuangkan dukungan pembangunan rumah sakit agar fasilitas kesehatan di Taput makin memadai.

Dua hal sederhana yang dituju, anak-anak Taput punya akses pendidikan berkualitas, dan keluarga Taput tak lagi cemas soal layanan kesehatan.

[Redaktur: Tohap Simaremate]

Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Hutabarat, JTP) saat dihubungi Media tentang sumberdana pembangunan jembatan di Desa Hutabulu yang dikerjakan oleh pihak kepolisian RI atau Polda Sumut, Bupati menjelaskan bahwa anggaran seluruhnya pembangunan jembatan itu bersumber dari APBD Taput TA 2026, ujarnya.

"Biaya anggaran pembangunan jembatan di di Desa Hutabulu, Kecamatan Siborongborong, Taput bersumber dari APBD Taput", ujar Bupati Taput.

Kadis PUPR Taput, Dalan Simanjuntak, kepada tim Media, terkait anggaran pembangunan jembatan di desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong, Dalan menjelaskan  pembangunan jembatan tersebut adalah kolaborasi antara kepolisian atau Polda Sumut dan Pemkab Taput, lewat telepon ganggam, pada Selasa 04/08/2026).

Sumber dana adalah belanja tidak langsung, Tetapi saat ditanya jumlah biaya anggaran pembangunan jembatan tersebut, Dalan Simanjuntak menjelaskan tunggu saya cek dulu berapa biaya pembangunan jembatan tersebut dari APBD Taput. "Tunggu saya cek dulu berapa anggaran pembangunan jembatan di desa Hutabulu Yang jelas anggaran pembangunan dari APBD Taput TA 2026", ujar Dalan.

[Editor: Eben Ezer S]

 Aturan penebangan dan ankat kayu rakyat tanpa izin tebang. Penebangan kayu di atas tanah milik atau hutan hak tidak lagi memerlukan surat izin tebang khusus dari instansi pemerintah. Dokumen asal usul  (SKAU/Nota Angkutan/SAKR). Untuk keperluan pengangkutan atau peredaran kayu rakyat dari tempat penebangan, pemilik kayu wajib melengkapi Nota Angkutan atau surat keterangan asal usul (SKAU)/Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). 

Penerbit Dokumen Angkutan. Dokumen Angkutan tersebut diterbitkan Kepala Desa/Lurah atau perangkat kelurahan setempat di Lokasi tempat hasi hutan hak, atau diterbitkan sendiri oleh pemilik kayu (Nota Angkutan)sesuai ketentuan yang berlaku.

Penebangan kayu pinus milik masyarakat di Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Tapanuli Utara telah sesuai prosedur yang berlaku, bahkan pihak kehutanan telah melakukan pengecekan kelokasi dan juga telah megeluarkan peta bidang, Selain itu kepala desa juga telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilika  Tanah (SKPT)

Hal itu di jelaskan, Manangkas Manalu selaku pengusaha yang membeli kayu masyarakat tersebut, kepada sejumlah media di Siborongborong (Selasa (04/08/2026).

Tangkas menjelaskan, dimana baru baru ini ada sejumlah media bahwa penebangan kayu pinus di desa Hutabalu Kecamatan Siborongborong tidak memiliki izin.

Manangkas menjelaskan surat SKPT yang di keluarkan kepala Desa Hutabulu Martua Simanjuntak dengan nomor surat 75/12.02.09.2016/SK-KT/IV/2026 dan bahkan surat dari Notaris dan peta bidang dari kehutanan,artinya lokasi penebangan kayu masyarakat itu tidak ada masalah,jelas

"Yang jelas penebangan kayu masyarakat di desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong tidak ada masalah,kalau ada masalah suda
Pasti ada pelapornya"Ujar Tangkas

Sementara kepala desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong. Martua Simanjuntak saat dihubungi terkait penebangan kayu milik masyarakat,dia menjelaskan banar kayu yang ditebangi oleh pengusaha adalah tanah milik Ramida Hutabarat Ujarnya.

"Ya benar tanah lokasi penebangan kayu pinus di desa Hutabulu adalah tanah milik,Ramida Hutabarat dan kita telah mengeluarkan SKPT"Ujar Martua.

[Editor: Eben Ezer S]

Hal itu menjadi pesan utama Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, saat memimpin Apel Gabungan bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara, Senin (3/8/2026).
‎
‎Melalui rangkaian monitoring dan evaluasi ke berbagai OPD yang telah dan akan terus dilakukan, Pemkab Tapanuli Utara berkomitmen memastikan setiap program pembangunan direncanakan secara matang, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

‎Wabup juga mengajak seluruh ASN untuk terus bersinergi, berinovasi, dan meningkatkan disiplin serta etos kerja — karena pelayanan publik yang baik lahir dari kerja sama dan integritas seluruh jajaran pemerintahan. ‎Mari bersama mewujudkan Tapanuli Utara yang semakin maju dan sejahtera.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya, mempererat kebersamaan, serta menghargai tradisi ungkapan syukur masyarakat atas berkat hasil panen yang telah diterima.
‎
‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk mendukung Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang bertujuan memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh akses terhadap berbagai bantuan dan jaminan sosial secara tepat sasaran.

 Program tersebut mencakup integrasi berbagai bentuk bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi berupa BBM dan listrik. Menurutnya, Perlinsos merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memperkenalkan program TAPASADA ACADEMY sebagai salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara melalui gerakan Satu Sarjana dalam Satu Keluarga. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Tapanuli Utara dari keluarga kurang mampu dengan kuota 100 mahasiswa yang berasal dari kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan empat perguruan tinggi mitra di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
‎
‎Selain itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian Kota Siborongborong sebagai wajah daerah yang nyaman dan tertata. Ia juga menegaskan pentingnya disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎

‎Melalui momentum Pesta Gotilon, Wakil Bupati berharap semangat syukur, kebersamaan, dan budaya gotong royong senantiasa terpelihara sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
‎
‎Turut hadir para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jemaat HKBP Sabungan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa kapasitas produksi PLTP Sarulla saat ini menurun menjadi sekitar 220 MW akibat penurunan tekanan uap alami pada reservoir panas bumi. Untuk memulihkannya, PT Sarulla Operations Ltd akan mengucurkan investasi baru senilai US$270 juta atau sekitar Rp4,8 triliun.
‎
‎Proses administrasi revitalisasi ditargetkan rampung Oktober 2026, dengan pengerjaan fisik dan peningkatan kapasitas produksi dijadwalkan berlangsung pada 2027–2028.
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya memfasilitasi kelancaran administrasi daerah dan menjaga iklim investasi yang kondusif, sehingga revitalisasi PLTP Sarulla dapat memperkuat ketahanan energi nasional di Sumatra sekaligus memberi dampak berganda bagi ekonomi masyarakat Tapanuli Utara.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Namun yang terjadi di SD 173347 Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, diduga terjadi penggelapan dana bantuan revitalisasi sekolah di SD Negeri 173347, dilakukan Plt Kepala Sekolah Armin Lumbantoruan, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya selama tujuh bulan.

Sampai berita ini diturunkan status kepegawaiannya belum diketahui dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapanuli Utara. Siborongborong, Sabtu (01/08/2026).

Sebelum hal ini terjadi, Armin Lumbantoruan (AL) pada Nopember 2025 sempat bercerita, dengan sejumlah insan pers di Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, menceritakan bahwa dirinya baru bertemu dengan mantan Bupati Tapanuli Utara bersama sejumlah pejabat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara di Lantai dua salah satu Mall terkemuka di Kota Medan dan diminta pada waktu itu agar dimatikan CCTV, ujarnya.

("Kami bertemu dengan mantan penguasa bersama sejumlah pejabat Taput di salah satu Hotel di Medan")

Sejak akhir tahun 2025, beredar kabar bahwa Plt Kepala Sekolah SD Negeri 173347 Sitanggor (AL) tidak diketahui keberadaannya lagi. Bahkan kegiatan bantuan revitalisasi sekolah ditinggal terkatung katung alias mangkrak, lantaran anggaran untuk kegiatan revitalisasi sekolah telah diduga dibawa kabur.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Feddy Advent Panjaitan dihubungi tim media lewat telepon genggam, belum memberikan jawaban yang jelas, terkait keberadaan Armin Lumbantoruan sebagai Plt Kepala Sekolah di SD Negeri 173347 Bunturaja Sitanggor, Kecamatan Muara.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapanuli Utara, Jenri Suryandi Simanjuntak saat dihubungi tim media belum juga memberikan tanggapan sesuai aturan displin PSN.

Sama halnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara, Henry Maraden Masista Sitompul juga dikonfirmasi terkait status dan keberadaan Armin Lumbantoruan, memilih diam. Revitalisasi sekolah di Tapanuli Utara memicu moral oknum kepala sekolah menjadi potret buram.

[Editor: Eben Ezer S]

Dalam sambutan Bupati disampaikan Sekda Taput Hendry Sitompul dikatakan keberadaan serikat pekerja sangat penting dalam mendukung visi daerah kita, yaitu Mewujudkan Masyarakat Taput yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. “Melalui pelantikan bersama ini, kedua organisasi ini harus siap bergerak maju untuk mewujudkan visi tersebut di dunia kerja sebagai pemegang peran yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi daerah kita,” ujarnya.

Sebagai organisasi tingkat kabupaten, jecamatan, KSPSI harus berdiri tegak di garda terdepan untuk melindungi hak-hak buruh, memberikan advokasi hukum yang adil, serta menjadi mitra negosiasi yang profesional dan setara dengan para pengusaha. Pastikan tidak ada pekerja di  Taput yang merasa berjuang sendirian ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Sekda menitipkan pesan penting untuk ke dua kepengurusan, yakni kedepankan hubungan industrial yang harmonis, tingkatkan kesejahteraan anggota, jaga kondusivitas lapangan. “Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus ladang pengabdian. Laksanakanlah tugas ini dengan penuh integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada seluruh anggota,” ucap Sekda dalam sambutannya.

Adapun pengurus K.SPSI yang dilantik adalah, sebagai Ketua Edison Nababan, Sekretaris Marudut Nababan, Bendahara Lidia Nababan, turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPC F.SPTI--K.SPSI Taput Jansen Lumbantobing, Anggota PP, Sekda, Camat Siborongborong, dan Masyarakat di Terminal Siborongborong.

[Editor: Eben Ezer S]

‎"Fasilitas kesehatan dan kegiatan belajar mengajar anak-anak sekolah kini sudah berjalan normal. Aksesibilitas jalan dan konektivitas jaringan telepon serta listrik yang sempat terputus, saat ini sudah kembali terkoneksi sepenuhnya," ujar Bupati Jonius Taripar.
‎
‎Di sektor perekonomian warga yang mendasarkan hidup pada pertanian, Pemkab Taput sukses menyelesaikan rehabilitasi lahan sawah seluas kurang lebih 800 hektare. Kehadiran bantuan sarana produksi seperti traktor, pompa air, hingga alat pengolah sampah turut mempercepat pemulihan produktivitas petani lokal. Selain itu, akses transportasi warga kembali normal menyusul rampungnya perbaikan Jembatan Sitakka hasil kolaborasi bersama TNI, yang kini sudah dapat dilalui masyarakat secara fungsional.
‎
‎Satgas PRR Apresiasi Kerja Cepat Pemkab Taput. ‎Progres cepat yang ditunjukkan Pemkab Taput mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Koordinator Wilayah Sumut Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahyono. Menurutnya, kerja keras jajaran Pemkab Taput dalam mengembalikan fungsi pelayanan publik dan infrastruktur sangat terstruktur dan berorientasi pada kepentingan warga.
‎
‎Brigjen TNI Fadjar Tjahyono menjelaskan bahwa kedatangan tim Satgas bertujuan memverifikasi data dan memastikan percepatan perubahan status indikator pemulihan dari kategori proses (kuning) menuju normal sepenuhnya (hijau).

‎"Kami melihat secara langsung di lapangan bahwa pemulihan berjalan sangat baik. Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian/lembaga telah mengalokasikan anggaran, baik berupa Transfer ke Daerah (TKD) maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT) hingga puluhan miliar rupiah untuk Tapanuli Utara. Kami siap mengawal dan memastikan seluruh bantuan pusat mendarat tepat sasaran di Taput," tegas Brigjen TNI Fadjar Tjahyono.
‎
‎Melalui kolaborasi harmonis antara Pemkab Taput, Satgas PRR, TNI/Polri, serta dukungan penuh Pemerintah Pusat, Kabupaten Tapanuli Utara kini terbukti semakin tangguh dan siap melangkah maju menuju pemulihan ekonomi dan kemasyarakatan yang utuh.

[Rdaktur: Tohap Simaremare]

‎*‎Realisasi Pendapatan Capai Rp714,14 Miliar*
‎‎Dalam laporan kerja yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Taput, Kijo Sinaga, kinerja penerimaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencatatkan hasil positif. Realisasi pendapatan daerah berhasil menyentuh angka Rp714,14 miliar atau sebesar 49,11 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp1,45 triliun.
‎
‎Pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi Pemkab Taput dalam menjalankan berbagai program pembangunan publik hingga akhir tahun anggaran. Pada kesempatan tersebut, Bapenda juga menyerahkan rapor evaluasi kinerja pendapatan kepada 13 Perangkat Daerah dan 15 Kecamatan sebagai bentuk dorongan transparansi dan motivasi kerja.

‎‎Dorong Transaksi Non-Tunai dan Optimalisasi PAD. ‎Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Mengingat APBD akan segera memasuki tahap Perubahan, Bupati meminta seluruh pimpinan instansi untuk mempercepat pelaksanaan program belanja produktif.
‎
‎Bupati juga menggarisbawahi tiga komponen utama yang wajib menjadi fokus bersama, yaitu Peningkatan Penerimaan PAD, Kedisiplinan Administrasi, dan Penerapan Transaksi Non-Tunai. ‎"Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, optimalisasi PAD adalah kunci utama pembangunan kita. Saya mengapresiasi setiap langkah inovatif yang dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara," tegas Bupati.
‎
‎Inovasi "Taramoti": Terobosan Monitoring Pembangunan. Sebagai bentuk terobosan dalam pengawasan dan efisiensi kinerja pemerintah, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, secara resmi memperkenalkan aplikasi Taramoti (Tapanuli Utara Monitoring). Aplikasi berbasis digital ini dirancang untuk memantau progress pembangunan daerah, realisasi anggaran, hingga pencapaian 10 Program Unggulan Pemkab Taput secara real-time.

 Melalui sistem ini, potensi kesalahan administrasi maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di akhir tahun dapat dicegah sejak dini. Istimewanya, aplikasi Taramoti ini dibangun secara mandiri oleh tim internal tanpa menguras anggaran APBD (zero budget).
‎
‎"Aplikasi Taramoti adalah bentuk komitmen kita dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien. Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri tanpa biaya APBD, dan ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus berinovasi," ujar Wabup Deni Parlindungan.
‎
‎Melalui sinergi evaluasi berkala dan penguatan digitalisasi sistem ini, Pemkab Tapanuli Utara optimis mampu melampaui target pembangunan dan memberikan pelayanan publik terbaik bagi seluruh masyarakat.

[Redaktu: Tohap Simaremare]

Terkait hal itu,Humas AP II Bandara Silangit,Melarini Pakpahan, saat dihubungi Tim Media terkait rincian PAD bandara Silangit mulai tahun 2016 sampai 2026. Kamis (30/7/2026).

Dia menjelaskan karena setiap ada pembayaran terkait PAD, dari Bandara selalu kita konfirmasi dengan Pemkab, artinya nilainya saling terkonfirmasi.

Setiap saat ditanya berapa rincian PAD /tahunya di setor kepada Pemkab Taput,  selalu hak jawab disampaikan, Nanti Saya pastikan soal nilainya kembali karena kami sedang menunggu konfirmasi nilai keseluruhan dari regional, terkait rincian PAD tersebut. "Nanti saya kabari terkait rincian PAD yang telah disetrokan kepada pemkan Taput" Ujar Malarini.

Sementara, Ramses Sihombing pegamat ekonomi menyikapi susahnya pihak bandara memberikan rincian PAD yang telah di setorkan, kemungkinan diduga telah terjadi perbedaan angka yang disetor oleh pihak Bandara dengan penjelasan rincian PAD yang di paparkan oleh bagian keuangan Pemkab Taput, seakan akan ada benang kusutnya yang disembunyikan. Sihombing meminta kepada pihak penegak hukum agar megusut dan mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait PAD Bandara Silangit.

"Kenapa susah kali pihak bandara memberikan rincian PAD yang telah di setorkan kepada Pemkab Taput, artinya ini bisa menimbulkan kecurigaan karena tidak ada keterbukaan dari pihak bandara" ujar Sihombing

Sebelumnya. Terkait penjelasan dan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) AP II Bandara Silangit, Guber Batubara Kabid BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (21/7/2026) kepada Media menjelaskan bahwa PAD Bandara Silangit Siborongborong mulai tahun 2016 sampai 2026 sebesar Rp 4.446.249.825.

"Ya sesuai data yang ada sama kita melalui tranfer bahwa PAD  AP II Bandara Silangit yang kita terima mulai tahun 2016 sampai 2026 sebesar Rp 4.466.249.825".
Guber menjelaskan rincian sumber PAD dari Bandara Silangit antara lain, dari sewa tanah sejak 2016  sampai 2018 sebesar Rp.271.863.300 sedangkan tahun 2019 sampai 2026 sebasar Rp. 813.520.000
Sedangkan untuk PAD dari Parkir sejak 2016 - Juni sampai 2026 Rp. 1.548.816.846.PAD dari air tanah sejak 2023 -Juni sampai 2026 sebesar Rp. 47.784.479. Dari PAD dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2019 sampai 2025 sebesar Rp 1.784.265.200. Dia menjelaskan dari total jumlah PAD sebesar Rp 4,446.249.825,itu semua dari PAD bandara silangit selama 10 tahun jelasnya Guber.

Penjelasan, Anggota DPRD Taput Senin (20/7/2026 terkait  PAD bandara Silangit Rp 644,juta/tahun, kalau di hitung 10 tahun di kali Rp 644 juta= 6 miliard lebih. Kalau kita hitung dari penjelasan dari Kabid BPKPD bahwa PAD Bandara Silangit Untuk Taput sebasar Rp 4 Milirad. Diduga PAD bandara ada yang di korupsi.

Sementara keterangan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Kijo Sinaga, terkait PAD Bandara Silangit berbeda dengan penjelasan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara Reguel Simanjuntak serta Kepala BKAD definitif Josua Hutabarat.

Sementara itu, mantan Kepala BKAD Tapanuli Utara, Kijo Sinaga, saat dihubungi Media terkait PAD Bandara Silangit menjelaskan total realisasi PAD dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp591.941.530 yang terdiri atas pajak air tanah, PBB, pemanfaatan tanah Bandara Silangit (sewa tanah), dan jasa parkir. Sedangkan PAD tahun 2024 sebesar Rp600.869.131 dengan rincian sumber penerimaan yang sama.

Menurut Kijo, PAD khusus dari sewa tanah seluas 124 hektare setiap tahunnya sebesar Rp101.690.000. Saat ditanya sejak tahun berapa pihak Bandara Silangit memberikan PAD kepada Pemkab Taput, Kijo menjelaskan pembayaran dilakukan sejak 2022. Adapun data sebelum tahun 2022, menurutnya, perlu dicek kembali di BKAD.

Sementara Wakil Ketua DPRD Taput yang juga anggota Komisi B, Reguel Simanjuntak, menjelaskan PAD Bandara Silangit yang diterima pihak DPRD pada 2025 sebesar Rp644 juta. Untuk rincian sumber PAD tersebut, ia menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada mantan Kepala BKAD, Kijo Sinaga.

"Soal rincian sumber PAD Bandara Silangit lebih baik dikonfirmasi kepada Kijo Sinaga karena mereka yang lebih tahu tentang itu," jelas Reguel. Sementara Kepala BKAD Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menjelaskan PAD Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

‎Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan pendidikan ke depan, di antaranya komitmen memangkas kesenjangan mutu antara sekolah perkotaan dan pedesaan, imbauan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam metode pembelajaran berhitung yang interaktif, serta penguatan kebiasaan berhitung dan membaca secara konsisten di kelas selama 10–15 menit setiap hari, tidak hanya saat apel pagi.
‎
‎Kepala Dinas Pendidikan Freddy Advent Panjaitan menjelaskan, asesmen ini melibatkan sekitar 52.000 peserta didik dari kurang lebih 383 SD dan 80 SMP se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sasarannya adalah siswa SD kelas 2 hingga 6 serta siswa SMP kelas 7 hingga 9. Jenjang SMP dilaksanakan Rabu (29/7/2026), sementara jenjang SD menyusul Kamis (30/7/2026). Hasil asesmen akan diolah secara akuntabel dan diumumkan pada 7 Agustus 2026.
‎
‎Pemkab Taput berharap seluruh tenaga pendidik, kepala sekolah, dan orang tua bersinergi mengawal program TAPAMAJUMA. Hasil asesmen pada 7 Agustus 2026 akan menjadi pijakan berbasis data bagi perumusan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus mendorong ekosistem kompetisi belajar yang jujur dan inovatif di Tapanuli Utara.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Perhelatan bergengsi tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Direktur Network & Retail Funding Bank BTN Rully Setiawan, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobby Nasution, para Duta Besar negara sahabat, serta para Ketua Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah strategis Pemkab Tapanuli Utara melalui Dekranasda ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎Bupati menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, melainkan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang terarah. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2027.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar segera mempercepat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap mengedepankan kedisiplinan, akuntabilitas, dan transparansi. Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

‎[Redaktur: Tohap Simaremare]

Keempat pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tersebut terdiri dari tiga orang pegawai UPT Pasar Siborongborong dan satu pegawai lainnya di lingkungan Pemkab Taput. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Taput, Jenri Simanjuntak, membenarkan adanya pemberian sanksi disiplin tersebut, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan penurunan pangkat yakni Ida Rohani Sinaga, Maradona Batubara, Mayanti Hutabarat, serta Retta 
Warning! PNS Dipecat Jika Nekat Ambil Cuti Akhir Tahun. Menurut Jenri, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat bersama tim penilai disiplin pegawai. Keempatnya dinilai tidak mematuhi aturan kedisiplinan karena jarang masuk kantor.

"Ya, sesuai hasil rapat dengan tim, para pegawai yang dikenakan hukuman disiplin karena jarang masuk kantor dan tidak mematuhi aturan yang berlaku," ujar Simanjuntak. Sementara itu, informasi di lapangan menyebut masih terdapat sejumlah oknum PNS yang jarang masuk kantor. Warga berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar aturan. "Jangan karena SK sudah digunakan lalu menjadi malas masuk kantor," ujar warga, Togar Nababan.

[Editor: Eben Ezer S]

‎Workshop ini juga menghadirkan dua pakar nasional, yaitu Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan Dr Majda El Muhtaj serta Peneliti Kebijakan Keuangan Achmad Taufik. Kedua narasumber membedah skema pengalokasian benefit sharing dan penerapan prinsip Bisnis dan HAM di tingkat daerah.
‎

‎Dengan adanya kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif melalui kegiatan ini, Pemkab Tapanuli Utara optimistis memiliki posisi tawar yang solid serta rumusan formulasi yang tepat saat bernegosiasi dengan pihak perusahaan pengelola panas bumi. ‎Melalui terobosan ini, Dana Bagi Hasil (DBH) maupun bonus produksi panas bumi dipastikan dapat terkelola secara adil, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Tapanuli Utara.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎‎Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

[Redaktu: Tohap Simaremare]

Pada masa pemerintahan Belanda, Keresidenan Tapanuli terdiri dari beberapa afdeling, salah satu diantaranya afdeling Bataklanden. Setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1947, afdeling Bataklanden dibagi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Silindung ibukotanya Tarutung, Kabupaten Humbang ibukotanya Doloksanggul. Kabupaten Toba Samosir ibukotanya Balige dan Kabupaten Dairi ibukotanya Sidikalang.

 Pada tahun 1950, keempat kabupaten itu digabung menjadi satu wilayah disebut Kabupaten Tapanuli Utara seiring terbentuknya Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Nias. Kemudian, tahun 1964 Tapanuli Utara dimekarkan melalui pembentukan Kabupaten Dairi menyusul dimekarkannya lagi Kabupaten Toba Samosir tepatnya tahun 1998, kini disebut Kabupaten Toba.

Demi pembangunan berkelanjutan, pemerintah kembali memberi peluang untuk pemekaran daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Peluang berharga itu dimanfaatkan masyarakat Humbahas (Humbang Hasundutan) dengan membentuk panitia pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan.

 Aspirasi masyarakat Humbang Hasundutan memperoleh dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara waktu itu Bupati Tapanuli Utara dijabat RE Nainggolan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara plus Pemerintah Pusat. Usul pemekaran itupun mendapat pembahasan pada Sidang Paripurna DPR RI dan terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kabupaten Humbahas ditetapkan berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumut. Peresmian Kabupaten Humbahas sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Humbahas Drs Manatap Simanungkalit dilaksanakan Menteri Dalam Negeri RI, tepatnya Senin 28 Juli 2003 lalu di Jalan Diponegoro Medan.

Sejak terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan, dari dulu sampai sekarang masih tetap 10 kecamatan, 153 desa plus 1 kelurahan. Daerah Humbang Hasundutan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan menetapkan Doloksanggul sebagai ibukota kabupaten.  

Terbentuknya sebuah kabupaten bukan sekedar pemekaran wilayah administratif saja, melainkan sebuah langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor. 

Pemekaran lahir dari semangat pemerataan agar pemerintah hadir lebih dekat, lebih cepat dalam menjawab tantangan dan kebutuhan rakyat.  Sebuah kabupaten dibentuk melalui proses panjang, mulai dari aspirasi masyarakat, kajian akademis, persetujuan pemerintah daerah dan pusat, hingga penetapan melalui undang-undang. Semua tahapan itu bertujuan memastikan bahwa daerah yang dimekarkan benar-benar memiliki potensi, kesiapan sumber daya serta kemampuan untuk mandiri dan berkembang.

Tujuan utama pembentukan kabupaten adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih pendek, masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mengurus administrasi, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun akses pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyusun program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Selain itu, pembentukan kabupaten juga mendorong percepatan pembangunan.

 Anggaran dapat dikelola secara lebih spesifik dan terarah. Potensi daerah, baik di bidang pertanian, pariwisata, perdagangan maupun sumber daya lainnya dapat digali dan dikembangkan secara optimal. Lapangan kerja terbuka, roda perekonomian bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Lebih dari itu, terbentuknya kabupaten adalah wujud kepercayaan negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberi ruang bagi pemimpin dan masyarakat untuk berinovasi, berkolaborasi serta membangun daerah sesuai visi dan misi.  Pemekaran wilayah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggungjawab besar. Kabupaten yang terbentuk harus mampu membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar membawa perubahan, pelayanan yang semakin membaik, pembangunan yang merata dan kesejahteraan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Sejak berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Daerah awalnya dipimpin Drs Manatap Simanungkalit sebagai Penjabat (Pj) Bupati Humbang Hasundutan 28 Juli 2003-9 Agustus 2004. Sambil menunggu Pilkadasung (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung) dan yang pertama kali digelar di Kabupaten Humbahas, untuk menjalankan roda pemerintahan menghunjuk BW Simamora sebagai Plh Bupati Humbahas (10 Agustus 2004-29 Oktober 2004). Selanjutnya Sarlandy Hutabarat sebagai Pj Bupati Humbahas (30 Okt 2004-26 Agustus 2005).  

Hasil Pilkadasung pertama, Pemerintah Daerah dinahkodai Drs Maddin Sihombing dengan pasangannya Drs Marganti Manullang. Pasangan dengan slogan “MM Center” ini memimpin Kabupaten Humbahas selama dua periode (26 Agustus-2005-26 Agustus 2015).

Menunggu Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak, roda pemerintahan dikoordinir Saul Situmorang SE sebagai Plh Bupati Humbahas (27 Agustus-15 Oktober 2015) dan  Pj Bupati Humbahas Drs Bukit Tambunan (16 Oktober 2015-16 Februari 2016).

Dan pada Pemilukada serentak Tahun 2015, Dosmar Banjarnahor dan Saut Parlindungan Simamora terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Humbahas (16 Februari 2016-16 Februari 2021). Sambil menunggu pemilihan “parhobas” selanjutnya, Drs Tonny Sihombing dihunjuk sebagai Plh Bupati Humbahas (17-26 Februari 2021). Pemilukada selanjutnya, dipimpin Dosmar Banjarnahor dengan pasangannya Oloan Paniaran Nababan (26 Februari 2021-19 Februari 2025).

Lagi-lagi, Pemilihan Umum 27 November 2024 dilaksanakan di Humbang Hasundutan, hasilnya pasangan Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH dengan paketnya Junita Rebeka Marbun unggul dalam perolehan suara.

Di usia 23 tahun Kabupaten Humbahas, baru pertama sekali dalam sejarah, kepala daerah dilantik langsung Kepala Negara. Pasangan “HORE” (Humbang Hasundutan Oloan-Rebeka) telah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Februari 2025 lalu. Pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah ini merupakan momen bersejarah karena langsung diambil sumpah dan jabatan oleh Presiden RI.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2025-2030 telah menetapkan visi dan misinya.  Visi “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Dengan 4 misi yaitu 1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkualitas. 2. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal. 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berasaskan Keadilan dan Kelestarian Lingkungan. 4. Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel.

Kabupaten Humbang Hasundutan terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Semangat membangun masyarakat yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban menjadi arah utama dalam setiap program pembangunan daerah.

ADIL, setiap lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur. Pemerintah Daerah berupaya memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara merata, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal.  
MAKMUR, dimaknai sebagai meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan usaha kecil menengah. Dengan berbagai program pemberdayaan, pemerintah berharap masyarakat dapat semakin mandiri dan sejahtera.

LESTARI, menjadi bagian penting dalam pembangunan yakni menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. BERKEADABAN menekankan pentingnya nilai budaya, etika dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan menjungjung tinggi adat, budaya, dan gotong-royong, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat. Melalui semangat tersebut, Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang maju, harmonis dan berkelanjutan.

Di usia 23 tahun Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengusung tema “Humbang Hasundutan KEREN (Kreatif, Efektif, Responsif, Efesien dan Nyaman).  Setiap kepala baerah, pada dasarnya memiliki komitmen yang sama untuk membangun. Namun masing-masing, setiap pemimpin itu membawa visi dan misi, serta sudut pandang  yang berbeda dalam merancang arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi daerah. 

Perbedaan visi misi menjadi landasan dalam menentukan prioritas program kerja. Perbedaan tersebut menjadi warna-warni dalam proses pembangunan, namun pada akhirnya diharapkan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas. Meski berbeda pendekatan, tujuan akhirnya tetap sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh masyarakat menaruh harapan besar terhadap pembangunan yang terus berjalan diberbagai sektor. Pembangunan diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, serta kemajuan daerah secara menyeluruh. Bahkan masyarakat sangat berharap, pembangunan itu tidak hanya berfokus pada infrastruktur tapi juga menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian dan lainnya. 

Dengan demikian, manfaat pembangunan itu dapat dirasakan langsung seluruh lapisan masyarakat. Pun demikian, dukungan elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar program-program pembangunan berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi generasi saat ini maupun masa depan. Dirgahayu ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan (Senin 28 Juli 2003-Selasa 28 Juli 2026).

[Tohap Simare mare]

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi wisata Pulau Sibandang sekaligus memperkuat komitmen pelestarian budaya Batak sebagai bagian dari pembangunan daerah. ‎Acara berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, perantau Batak, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Bupati Tapanuli Utara, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pulau Sibandang memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan keindahan alam yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
‎
‎Menurut Bupati, daya tarik Pulau Sibandang tidak hanya terletak pada panorama alamnya, tetapi juga pada nilai sejarah dan budaya yang masih terjaga, seperti keberadaan rumah adat Batak, cagar budaya, serta pohon mangga berusia lebih dari 150 tahun yang hingga kini masih berbuah. ‎"Yang ingin kita tampilkan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses sejarah dan nilai-nilai budaya yang membentuk identitas Pulau Sibandang," ujar Bupati.

‎Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui konsep sport tourism, seperti penyelenggaraan maraton, jalur bersepeda, hingga olahraga renang perairan terbuka (open water swimming) di sekitar Pulau Sibandang. Konsep tersebut dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat dan semangat sukarelawan guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
‎
‎Apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus mantan Bupati Tapanuli Utara, Dr RE Nainggolan, Ia menilai Panggung Budaya "Beta Tu Pulo Sibandang" mampu menampilkan kekayaan budaya Batak secara utuh dan sarat makna.
‎
‎Menurutnya, penampilan seni budaya yang ditampilkan memperlihatkan kualitas, penghayatan, serta kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan Tapanuli Utara. ‎"Saya berharap Pulau Sibandang semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan Sumatera Utara dan mendapat dukungan seluruh masyarakat, khususnya para perantau," ungkapnya.

‎Panggung budaya tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ferry Mulyana Sunarya, unsur Kodim, Kejaksaan Negeri, Ketua TP-PKK dan Staf Ahli PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Bank Sumut, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta berbagai elemen masyarakat.
‎
‎Kemeriahan acara semakin terasa melalui berbagai pertunjukan seni tradisional, seperti tortor, pementasan Hoda-hoda, atraksi budaya dari sanggar seni dan pelajar, serta hiburan musik yang dibawakan oleh Style Voice dan DKD Tapanuli Utara.
‎
‎Melalui Panggung Budaya "Beta Tu Pulo Sibandang", Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan sekaligus memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk para perantau dan investor, untuk bersama-sama mempromosikan serta mengembangkan potensi Pulau Sibandang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dia menjelaskan,ajang olahraga yang akan diperlombakan serta dan hiburan rakyat tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Minggu–Senin, 16–17 Agustus 2026, bertempat di serkuit pacuan kuda desa silait-lait, Kecamatan Siborongborong.

Cabang perlombaan nantinya akan memeriahkan kegiatan, di antaranya Pacuan Kuda (PORDASI Cup), Latihan Bersama (Latber) Motor, Balap Sepeda, Begak Cross, serta Panjat Pinang. Penyelenggara juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, termasuk sepeda listrik bagi juara umum pada kategori Latber.

Sedqngkan pada cabang PORDASI Cup, sejumlah kelas akan dipertandingkan, mulai dari kelas A-B Terbuka hingga kelas tradisional berbagai divisi dengan jarak lomba antara 1.000 meter hingga 1.800 meter. Sementara itu, kategori Latber menghadirkan beragam kelas balap motor yang melibatkan peserta dari wilayah Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, hingga kelas terbuka.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bupati Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, bersama Wakil Bupati Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, sebagai bagian dari upaya membangun semangat persatuan, sportivitas, serta mengembangkan potensi olahraga dan pariwisata daerah.

Selain menjadi ajang kompetisi, Semarak Merdeka Tapanuli Utara Championship 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kunjungan peserta maupun penonton ke Kabupaten Tapanuli Utara.

Panitia juga mengundang masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung seluruh rangkaian perlombaan yang dikemas dengan nuansa hiburan rakyat pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Herman juga mengharpkan seluruh warga Tapanuli untuk mendukung kegiatan ini agar sukses kedepan,ujarnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

TAPUT WAHANANEWS, Siborongborong -
Mantan terpidana kasus pengrusakan dan pencurian kayu pinus di Jln Sadar Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Darwis Hutabarat dkk dilaporkan ke Polda Sumut dengan kasus menggunakan surat palsu sehingga warga terprovokasi.

"Mantan terpidana Darwis Hutabarat dkk sudah pernah di jatuhi  hukuman pidana penjara selama 6 bulan oleh PN (Pengadilan Negeri) Tarutung tahun 2007 dengan kasus pengrusakan dan pencurian kayu pinus di tanah milik DR Capt Anthon Sihombing. Dan sekarang para mantan terpidana ini dilaporkan ke Poldasu dengan kasus pemalsuan surat dan objeknya sama yakni tanah bersertifikat milik DR Capt Anthon Sihombing. 

Merusak dan mencuri kayu pinus serta mendirikan rumah kayu diatas tanah tersebut. Kasus ini sudah sangat patut menjadi perhatian serius untuk ditangani secara hukum yang berlaku oleh Polda Sumut. Apalagi terlapor Darwis Hutabarat dkk tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas.

 Mantan terpidana ini selalu menggunakan surat palsu tersebut untuk memprovokasi warga untuk menyerobot paksa tanah milik DR Capt Anthon Sihombing. Kami minta agar Polda Sumut membuat surat panggilan lagi kepada terlapor. Nampaknya mereka mereka ini tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku di Negeti ini. Tidak ada yang kebal hukum" ujar Pengacara H Hamonangan Rambe, kepada "Wartawan, Kamis (23/07/2026) di Tarutung.

Rambe menyebut, LP pemalsuan surat tersebut, terus dipantau perkembangannya di Polda Sumut. Dan sampai saat ini terlapor Darwis dkk tidak pernah nongol di Polda. Sementara kliennya yakni pelapor Amir PH Nababan adik kandung DR Capt Anthon Sihombing beserta para saksi sudah memberikan keterangan di Polda Sumut, ujar H Hamongan Rambe mantan Panitera PT (Pengadilan Tinggi) Sumut dan mantan Sekretaris PN Tarutung itu.

Dalam putusan PN Tarutung No 279/Pid.B/2007/PN - TRT tersebut, disebutkan terdakwa Darwis dkk ditahan di Rutan (rumah tahanan) Tarutung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Para terdakwa Darwis dkk bertempat di Jln Sadar Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong - Taput, melakukan perbuatan dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. 

Perbuatan itu dilakukan para terdakwa mendatangi tanah/ ladang tempat saksi Tiodora boru Lumbantoruan dan ditempat itu menebangi pohon pinus dan pohon anti api.
Dalam putisan PN Tarutung itu,disebutkan, copy ataupun surat putusan pengadilan yang dijadikan mengkleim tanah tersebut tanah kakek para terdakwa/terpidana sudah dinyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada sama sekali. Tanah tersebut terus dikuasai pemiliknya yaitu Tiodora boru Lumbantoruan (ibu kandung DR Capt Anthon Sihombing).

Dalam putusan PN Tarutung itu juga disebutkan, berkas perkara yang disebutkan oleh Penasihat Hukum para tersakwa Darwis dkk sebagai dasar kepemilikan hak para terdakwa sudah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada alias hilang sehingga objek tanah tersebut tidak diketahui letak dan batas batasnya. Karenanya para terdakwa yang menyatakan bahwa tanah itu adalah milik Kakeknya adalah TIDAK BERALASAN HUKUM Dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tanah tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Tiodora boru Lumbantoruan (Ibu kandung DR Capt Anthon Sihombing).

Sementara DR Capt Anthon Sihombing menyebut, surat yang selalu ditunjukkan Darwis Hutabarat dkk itu, sudah beberapa kali dinyatakan oleh Pengadilan tidak ada. "Jadi secara hukum sudah dianggap palsu, makanya Darwis Hutabarat, Bukti Nababan dkk dilaporkan ke Polda Sumut Pemalsuan surat. Dan sudah membuat resah masyarakat di Taput khususnya di bonapasogit Siborongborong.

 Ini orang harus secepatnya ditangkap ataupun diproses hukum sehingga tidak menjadi preseden buruk ditengah masyarakat. Kita sudah lama punya sertifikat hak milik, mereka (Darwis Hutabarat dkk) hanya menggunakan surat palsu. 

Apa apaan ini. Siapapun dibelakang orang ini, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Saya tau dan saya duga keras para mantan terpidana ini (Darwis Hutabarat dkk) ada dibelakangnya, mantan Bupati Taput dua periode Drs NN bersama abangnya yang sekarang Politisi di senayan"ungkap Anthon Sihombing Dewan Pakar Partai Golkar itu.

Sementara LP Pemalsuan surat ke Polda Sumut dengan nomor STT LP/B/424/III/2026/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 14 Maret 2026 dengan pelapor Amir PH Nababan. Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa syrat yang diduga palsu digunakan terlapor Darwis Hutabarat dkk untuk mengkleim menyerobot tanah serta mengambil kayu dilokasi milik DR Capt Anthon Sihombing. Kerugian materil yang dialami pemilik tanah diperkirakan mencapai rp 2,3 miliyar.

Pengacara H Hamonangan Rambe sebagai kuasa hukum pelapor menyebut, penyidiki sudah memeriksa para saksi Hotbin Simaremare, DR Capt Anthon Sihombing, Ganda Nababan serta telah mendatangi tempat kejadian perkara di Jln Sadar Siborongborong - Taput, didampingi aparat setempat. Namun hingga kini terlapor Darwis dkk belum pernah hadir memberi keterangan,ujarnya.

[Editor: Eben Ezer S]

 Ia menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Pemkab Taput, TNI, dan Polri telah terbukti menjadi kunci keberhasilan penanganan berbagai tantangan daerah, khususnya dalam aksi cepat tanggap bencana alam.

‎"Koordinasi dan sinergi kita bersama TNI dan Polri selama ini berjalan sangat baik dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama saat penanganan bencana. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi Pak Ronald dan mendoakan kesuksesan Beliau di tempat yang baru," ujar Bupati Jonius Taripar.
‎
‎Bupati juga menyambut hangat kedatangan Dandim baru, Letkol Arm. Kiky Hardian, serta menyatakan kesiapan Pemkab Taput untuk terus memperkuat kolaborasi demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga Tapanuli Utara.
‎
‎Komitmen Melanjutkan Kolaborasi Harmonis.
‎‎Pada kesempatan yang sama, Letkol Kav Ronald Tampubolon menyampaikan kesan mendalamnya selama 1 tahun 2 bulan bertugas di kawasan Bona Pasogit. Ia mengapresiasi kehangatan masyarakat serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
‎
‎"Banyak hal berharga yang kami pelajari, khususnya kearifan budaya Batak. Kolaborasi bersama empat kabupaten berjalan luar biasa. Kami mohon doa untuk tugas baru kami di Kodam I/BB," ungkap Letkol Ronald.
‎ 
‎Sementara itu, Dandim 0210/TU yang baru, Letkol Arm. Kiky Hardian, S.Sos., mengagumi kesolidan hubungan antar-lembaga yang telah terbangun di Tapanuli Utara. Ia berkomitmen melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dengan membuka diri terhadap arahan dan sinergi lintas sektor.
‎
‎"Terima kasih atas penyambutan yang sangat hangat dari Bupati, Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Kami siap memohon bimbingan dan bekerja sama demi menjaga keharmonisan serta kemajuan kawasan ini," tegas Letkol Kiky.
‎
‎Dukungan Kawasan Tapanuli Raya. ‎Dukungan terhadap kepemimpinan baru ini juga mengalir dari kabupaten tetangga. Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Toba Audy Murphy Sitorus serta perwakilan Forkopimda Humbang Hasundutan kompak mengapresiasi peran aktif Pemkab Taput sebagai tuan rumah yang berhasil merekatkan silaturahmi antar-wilayah. Para pimpinan daerah sepakat bahwa iklim kondusif di Tapanuli Raya adalah hasil dari komunikasi erat yang diinisiasi bersama seluruh jajaran Forkopimda.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dalam keterangannya, Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ferry Mulyana Sunarya menyampaikan, bahwa total barang bukti narkotika yang dihancurkan mencapai ratusan kilogram, yang terdiri dari berbagai jenis narkotika berbahaya. “Adapun total barang bukti yang dirusak meliputi narkotika jenis sabu seberat 8.689, 92 gram (8 kg), Ganja kering sebanyak 102.834,56 gram (102 kg)",  ungkap AKBP Ferry dalam keterangannya.

Pemusnahan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi peraturan hukum dan komitmen Polres Tapanuli Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara membakar dan melarutkan barang bukti menggunakan alat khusus, di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum.

Sebelum dimusnahkan, seluruh bukti barang telah diperiksa dan dipastikan keasliannya oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan tersebut merupakan standar prosedur untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika asli dan sah secara hukum. “Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari sejumlah kasus sejak tahun 2026 yang telah menjalani proses hukum hingga memiliki putusan hukum tetap (inkrah)”, lanjut AKBP Ferry.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres  Tapanuli Utara dalam mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika yang merugikan generasi bangsa. "Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus bersinergi dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan narkoba", tambahnya.

Pemusnahan ini juga disaksikan perwakilan kejaksaan, pengadilan, BNN, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait guna memastikan preses pemusnah berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan adanya kegiatan ini, Polres Tapanuli Utara berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah perlindungan narkotika di tengah masyarakat.

[Editor: Eben Exer S]

Terkait pemberitaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sampai 2026 dari PT AP II Bandara Silangit di Siborongborong, Tapanuli Utara menjadi pembicaraan hagat di tengah tengah rakyat. Mantan Bupati Tapanuli Utara NN menuding bahwa pemberitaan PAD bandara Silangit seperti berita titipan atau suda dibayar.

Mantan Bupati Taput NN itu saat di hubungi, tim media Rabu (22/7/2026) terkait  PAD bandara Silangit saat bapak menjabat di Tapanuli Utara, dia menjawab Kau nanya data ke saya tapi kau sudah turunkan berita… itu berarti berita titipan atau sudah dibayar, ujar NN.

"Kamu nanya data kepada saya terkait PAD bandara Silangit tapi kau sudah turunkan berita, itu berarti berita titipan atau suda dibayar", ujar NN kepada tim media.

Saat tim media tanya kembali terkait berapa PAD bandara Silangit mulai dari sewa tanah, PBB, parkir, dan PAD Air mulai tahun 2016 sampai tahun 2024, mantan Bupati Taput itu tidak memberikan penjelasan. Terkait pemberitaan PAD Bandara Silangit dugaan korupsi 5 miliard, dalam pemberiritaan tersebut tidak ada menyebut nama mantan Bupati Taput NN sebagai pelaku korupsi. NN memaparkan disalah satu media onelane membantah pemberitaan tersebut dan menjelaskan sewa tanah bandara adalah sebesar Rp 1.085.383.300, tahun 2016 sampai 2026.

Darimana mantan bupati NN mengetahui jumlah PAD tersebut?. Padahal periodenya habis tahun 2024, akan tetapi masih dapat dijelaskan angka PAD tahun 2025 sampai 2026. Data dari mana beliau mendapatkannya?

Menanggapi pernyataan sitatekmen Mantan Bupati Taput NN itu, Marolop Panjaitan selaku pengamat tindak pidana korupsi yang menyebut pemberitaan terkait PAD bandara silangit menyebut itu berarti berita titipan atau suda dibayar. Menurut Marolop bahwa pernyantaan Mantan Bupati itu salah satu dugaan tindak pidana korupsi terkait PAD bandara selama dia menjabat, ujarnya.

"Bisa bisa pernyataan mantan Bupati Taput itu yang menyebut pemberitaan terkait PAD bandara silangit adalah berita titipan atau sudah berbayar, ini salah petunjuk dugaan tindak pidana korupsi terkait PAD Bandara selama ini

Sebelumnya. Kepala Bidang (Kabid) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Guber Batubara, menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemkab Taput dari PT Angkasa Pura II (AP II) Bandara Silangit selama periode 2016 hingga 2026 mencapai Rp4.466.249.825.

"Ya, sesuai data yang ada pada kami melalui transfer, PAD AP II Bandara Silangit yang diterima mulai tahun 2016 sampai 2026 sebesar Rp4.466.249.825," ujar Guber kepada Mistar, Selasa (21/7/2026).

Ia merinci, PAD tersebut berasal dari beberapa sumber. Untuk sewa tanah pada periode 2016 hingga 2018 sebesar Rp271.863.300, sedangkan periode 2019 hingga 2026 sebesar Rp813.520.000.

Selanjutnya, PAD dari sektor parkir sejak 2016 hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.548.816.846. Kemudian PAD dari pajak air tanah sejak 2023 hingga Juni 2026 sebesar Rp47.784.479

Sementara itu, PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2019 hingga 2025 mencapai Rp1.784.265.200. "Total PAD yang diterima dari Bandara Silangit selama 10 tahun sebesar Rp4.466.249.825," jelas Guber.

Terpisah, Humas AP II Bandara Silangit, Malarini Pakpahan, mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan rincian PAD yang disetorkan kepada Pemkab Taput karena masih harus meminta data kepada kantor regional.

"Kalau data terkait rincian PAD dari Bandara Silangit, kami membutuhkan waktu karena harus menyurati pihak regional terlebih dahulu untuk meminta datanya," ujar Malarini.

Sebelumnya, Anggota DPRD Taput, Reguel Simanjuntak, pada Senin (20/7/2026), menyinggung besaran PAD Bandara Silangit yang disebut mencapai sekitar Rp644 juta per tahun. Menurutnya, jika dikalkulasikan selama 10 tahun, nilainya dapat mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Namun, berdasarkan data BPKPD Taput, total PAD yang diterima selama periode tersebut hanya sebesar Rp4,46 miliar. Atas perbedaan angka itu, Reguel Simanjuntak menduga terdapat ketidak sesuaian dalam penerimaan PAD Bandara Silangit dan meminta hal tersebut ditelusuri lebih lanjut.

[Editor: Tohap Eben Ezer S]

"Ya PAD dari AP II Bandara Silangit yang kita terima mulai tahun 2016 sampai 2026 sebesar Rp 4.466.249.825", ujar Guber.
Guber menjelaskan rincian sumber PAD dari Bandara Silangit dari sewa tanah sejak 2016  sampai 2018 sebesar Rp.271.863.300 sedangkan tahun 2019 sampai 2026 sebasar Rp. 813.520.000. PAD dari Parkir sejak 2016 - Juni sampai 2026 Rp. 1.548.816.846. PAD dari air tanah sejak 2023 - Juni sampai 2026 sebesar Rp. 47.784.479. PAD dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2019 sampai 2025 sebesar Rp 1.784.265.200, Ujarnya.

Sementara Humas AP II Bandara Silangit Malarini Pakpahan saat dihubungi tim Media untuk konfirmasi rincian PAD bandara Silangit yang telah di storkan ke Pemkab Taput, mohon di konfirmasi ke pemkab. Kalau data terkait rincian PAD dari Bandara Silangit kami akan butuh waktu, harus menyurati ke regional untuk meminta datanya. Ujar Malarini. "Terkait rincian AP II Bandara Silangit PAD untuk pemkab kami akan menyurat ke pihak regional dulu untuk meminta datanya" ujar Malarini.

Sebelumnya. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara yang berasal dari Bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong dan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara diharapkan mengusut PAD tersebut mulai tahun 2014 hingga 2025.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi Ramses Simaremare lewat Whast App nya,  Senin (20/7/2026). Ia menjelaskan, keterangan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Kijo Sinaga, terkait PAD Bandara Silangit berbeda dengan penjelasan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara Reguel Simanjuntak serta Kepala BKAD definitif Josua Hutabarat.

"Kenapa ada perbedaan jumlah PAD per tahun dari Bandara Silangit ke Pemkab Taput? Ini perlu diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara", ucapnya. 

Sementara itu, mantan Kepala BKAD Tapanuli Utara, Kijo Sinaga, saat dihubungi tim Media terkait PAD Bandara Silangit menjelaskan total realisasi PAD dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp591.941.530 yang terdiri atas pajak air tanah, PBB, pemanfaatan tanah Bandara Silangit (sewa tanah), dan jasa parkir. Sedangkan PAD tahun 2024 sebesar Rp600.869.131 dengan rincian sumber penerimaan yang sama.

Menurut Kijo, PAD khusus dari sewa tanah seluas 124 hektare setiap tahunnya sebesar Rp101.690.000. Saat ditanya sejak tahun berapa pihak Bandara Silangit memberikan PAD kepada Pemkab Taput, Kijo menjelaskan pembayaran dilakukan sejak 2022. Adapun data sebelum tahun 2022, menurutnya, perlu dicek kembali di BKAD.

Sementara Wakil Ketua DPRD Taput yang juga anggota Komisi B, Reguel Simanjuntak, menjelaskan PAD Bandara Silangit yang diterima pihak DPRD pada 2025 sebesar Rp644 juta. Untuk rincian sumber PAD tersebut, ia menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada mantan Kepala BKAD, Kijo Sinaga. "Soal rincian sumber PAD Bandara Silangit lebih baik dikonfirmasi kepada Kijo Sinaga karena mereka yang lebih tahu tentang itu," jelas Reguel.

Sementara Kepala BKAD Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menjelaskan PAD Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

Hal itu disampaikan pegamat ekonomi Ramses Simaremare, Senin (20/7/2026) kepada Media. Dia menjelaskan dimana penjelasan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kijo Sinaga, PAD Bandara Silangit berbeda dengan penjelasan wakil ketua DPRD Taput, Reguel Simanjuntak dan kepala BKAD yang Definitif, Josua Hutabarat, ujarnya.

"Kenapa ada perbedaan jumlah PAD/tahun dari Bandara Silangit ke Pemkab Taput, ini perlu di usut pihak kejaksaan Tapanuli Utara", ujar Simaremare. Sementara mantan kepala BKAD Taput, Kijo Sinaga saat dihubungi Media lewat Whast App nya. PAD Bandara Silangit dia menjelaskan total realisasi PAD dari Bandara Silangit tahun  2025 sebesar Rp 591.941.530 terdiri dari pajak air, tanah, PBB, pemanfaatan tanah bandara silangit (sewa tanah) dan jasa parkir. Sedangkan PAD tahun 2024 sebesar Rp 600.869.131dengan rincian yang sama

Sedangkan PAD khusus sewa tanah seluas 124 hektar setiap tahunnya Rp 101.690.000. Saat ditanya mulai tahun berapa pihak Bandara Silangit memberikan PAD kepada Pemkab Taput dia menjelaskan mulai tahun 2022 tetap dibayar oleh pihak bandara, tatapi sebelum tahun 2022 PAD bandara Silangit akan dicek kembali ke BKAD.

Wkil ketua DPRD Taput yang juga anggota komisi B Reguel Simanjuntak saat dihubungi tim media lewat telepon genggamnya, menjelaskan bahwa PAD bandara silangit yang sampai datanya kepada dewan tahun 2025  sebesar Rp 644 juta untuk lebih jelas terkait rincian PAD langsung  konfirmasi kepada mantan Kepala BKAD, Kijo Sinaga. "Soal rincian sumber PAD Bandara Silangit lebih baik di konfirmasi Kijo Sinaga karena mereka yang lebih tau tentang itu,jelasnya.

Kepala BKAD Taput yang defenitif, Josua Hutabarat menjelaskan bahwa PAD Bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta. Kasi Intel kejaksaan negeri Tapanuli Utara,Simon Ginting, saat dijumpai diruang kerjanya di Tarutung. PAD bandara silangit ada dugaan tindak pidana korupsi, Ginting  menjelaskan nanti kordinasi dulu dengan pak Kajari Tapanuli Utara mengenai itu Bukti bukti harus dikumpulkan dulu. "Nanti kordinasi dulu dengan pak Kajari terkait PAD Bandara Silangit", ucapnya.

Sebelumnya. Perbedaan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bandara Silangit patut dipertanyakan. Sejumlah pihak meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait sumber penerimaan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun. Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air.

"Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat dihubungi tim Media.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 mencapai Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Mistar juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

Terkait PAD sewa tanah Bandara Silangit Siborongborong dari Pemkab Taput. Kijo menjelaskan selama saya menjabat kepala BKAD pihak Bandara Silangit memberikan Rp 102 juta/tahun untuk sewa tanah. "Ya selama saya menjabat kepala BKAD Taput yang kami terima hanya 102 juta PAD Bandara Silangit untuk Pemkab Taput untuk sewa tanah". Ujar Kijo.

Sementara penjelasan Kepala BKAD yang baru, Josua Hutabarat mendapatkan bahwa PAD dari Bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta dari sewa lahan tanah milik pemkab Taput seluas 124 hektare.

Tahun 2025 PAD dari Bandara Silangit kami terima sebesar Rp 643 juta,Untuk rincian sumber PAD lebih jelas agar dihubungi Kabid Badan Pendapatan Daetah (Bapenda), ujar Josua.

Jonson Sianturi selaku pegamat ekonomi menanggapi hal penjelasan mantan Kepala BKAD Taput dan Kepala BKAD yang baru terkait PAD Bandara Silangit ada perbedaan angka yang sangat besar, dimana pegakuan mantan Kepala BKAD hanya 102 juta PAD/ tahun lain lagi pegakuan kepala BKAD yang baru bahwa PAD bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta kalau kita hitung mulai tahun 2014 sampai tahun 2024 ada perbedaan angka sebesar 542 juta di kali 10 tahun 5 milliard 420 ribu rupiah. Ujar Sianturi.

Menurut Sianturi suda seharusnya pihak penegak hukum untuk menyelidiki bagaimana kebenaran PAD bandara Silangit Selama ini agar terang semua. "Ya sudah seharusnya pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan megenai PAD bandara silangit. Apabila diduga telah ada tindak pidana korupsi ini harus jelas semua", ujar Jonson

Sementara mantan Bupati Taput menjabat Tahun 2014 sampai 2024,Nikson Nababan terkait jumlah PAD bandara Silangit kepada pemkab Taput,belum memberikan penjelaskan.

Sebelumnya. Perbedaan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bandara Silangit patut dipertanyakan. Sejumlah pihak meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait sumber penerimaan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun. Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air.

"Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat dihubungi Media. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Media juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan daerah.

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

Photo bersama usai pelantikan

[Redaktur: Tohap Simaremare]

"AKBP Ernis Sitinjak yang baru pindah tugas ke Polda Sumut itu, sudah layak dikenakan sanksi berat karena meninggalkan bom waktu ditengah masyarakat atas LP penyerobotan, pengrusakan dan pencurian kayu ditanah milik saya yang sudah lama bersertifikat. 

Pelakunya Darwis Hutabarat dkk sudah jelas melakukan aksi brutal tanpa alas hak dengan cara menebangi kayu pinus dan mendirikan rumah kayu di atas tanah yang sudah lama ada Sertifikat Hak Milik(SHM). Bahkan para pelaku yang diduga "main mata' dengan mantan Kapolres itu, sudah di jatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus di objek yang sama.

Ironisnya, LP kami, satu tahun lebih baru berproses dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehingga pada tanggal 15 April 2025 lalu, AKBP Ernis Sitinjak yang kini bertugas di Polda Sumut itu, sudah kita laporkan ke PROPAM POLRI, KOMPOLNAS dan ke KOMISI III DPR RI. Mantan Kapolres ini nampaknya sudah main mata dengan mempermainkan hukum di negri ini"ujar Dewan Pakar Partai Golkar DR Anthon Sihombing.

Anthon menyebut, dasarnya melaporkan AKBP Ernis Sitinjak tidak lagi menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya pemilik tanah seluas 19.869 M2 SHM NO. 2215 tanggal 20 Februari 2019 dan tanah seluas 36.330 M2 SHM NO. 2216 tanggal 20 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong - Taput. Aksi brutal para pelaku Darwis Hutabarat dkk itu, sudah saya laporkan ke Polres Taput, 20 Juli 2024 tentang penyerobotan dan atau pengrusakan. Bahkan melakukan pengeroyokan terhadap keluarga saya yaitu Dorma Hutajulu dan sudah membuat laporan ke Polres Taput dengan LP NO. Lp/B/198/IX/2024/SPKT/POLRES TAPUT/POLDA SUMUT. 

Namun semua LP ini tidak ada kepastian hukumnya. Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak dan jajarannya belum melakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Maka patut kami duga bahwa Kapolres yang sudah pindah tugas ke Polda Sumut itu, mempermainkan hukum. Dalam masalah ini juga saya duga ada keterlibatan mantan bupati Taput NN"ujar Anthon Sihombing.

Politisi Partai Golkar dan tiga periode anggota DPR RI ini, mengungkapkan, dalam laporannya ke Propam Polri, Kompolnas dan Komisi III DPR RI, kronologis dan riwayat tanah berawal dari kasus tanah Jln Sadar Siborongborong antara realita dan  intervensi mantan pejabat Taput dan pemaksaan kehendak yang mengaku pomparan Ompu Banggar.

"Jadi jelas ada semacam intervensi mantan penguasa Taput yang sangat rakus untuk menguasai tanah masyarakat. Maka patut diduga bahwa Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak yang baru pindah tugas ke Polda Sumut telah melakukan pembangkangan dan atau pelanggaran terhadap nilai Tri Brata dan Catur Prasetya. 

Untuk itu, saya meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti lagi ke Propram Polri, Kompolnas dan Komisi III DPR RI dengan melakukan klarifikasi dan melakukan proses hukum kepada AKBP Ernis Sintinjak dan jajarannya, sehingga kasus yang terjadi di Taput tidak menjadi preseden buruk terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia"tegas Anton Sihombing.

DR Capt Anthon Sihombing, dalam laporannya juga minta bantuan untuk diatensi, klarifikasi maupun diverifikasi dan dikawal proses peyelidikan maupun penyidikannya oleh Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, Ketya Ombusmand RI, Kapolri, Menteri Ham Natalius Pigai, Kapoldasu.

Sebelumnya telah diberitakan, Kapolres Taput yang sudah pindah tugas ke Polda Sumut di duga keras "main mata"  pada LP (Laporan Pengaduan) DR Capt Anthon Sihombing atas pengrusakan/pencurian kayu pinus di atas tanah bersertifikat miliknya, dengan menerbitkan/mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Sementara LP pengrusakan kayu pinus di lahan bersertifikat milik tokoh Nasional Anthon Sihombing  ini, sudah satu tahun lebih prosesnya di Polres Tapanuli Utara.
"Kita sangat heran, kenapa muncul SP3 dalam laporan saya, sementara para pelakunya Darwis Hutabarat dkk, sudah pernah di jatuhi hukuman Pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada objek yang sama. 

Kita ada dugaan Kapolres Taput ini, bermain main dengan laporan saya. Untuk itu saya minta agar Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Sumut segera meninjau ulang atas SP3 yang dikeluarkan Polres Taput, sehingga tidak menjadi preseden buruk di Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Jangan main main dengan hukum"tegas Anthon Sihombing Politisi Senior Pattai Golkar yang juga Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia (KTI) tersebut, dalam temu persnya kepada sejumlah Wartawan di Tarutung, baru baru ini.

 Anthon menegaskan, dengan adanya LP tersebut, Polres Taput dilahan miliknya sudah memasang Police Line, namun para pelaku perusakan Darwis Hutabarat dkk merusaknya dengan merusak dan terus menebangi pinus milik saya, tidak ada upaya ataupun Polres Taput untuk menghentikannya.

"Justru proses LP saya di ulur ulur dengan berbagai dalih oleh Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak. Ini tidak mungkin kita diamkan begitu saja sebab untuk melengkapi LP pengrusakan itu sudah dimintai keterangan dan bahkan sudah turun ke lokasi bersama BPN Taput. 

Namun para pelaku pengrusakan Darwis Hutabarat dkk justru dibiarkan Polres Taput untuk mendirikan beberapa rumah dari kayu hasil curian meraka dari lahan saya. Jadi diduga keras sudah ada intervensi dari mantan Penguasa Taput dan orang yang di senayan sana di kasis ini. Begitupun, saya akan terus membawa kasus ini ketingkat yang lebih tinggi. Jadi jangan main main dengan laporan kami", tegas Anthon Sihombing.

Bahkan sudah pernah ada pernyataan Kapolres Taput di media yang menyatakan dengan adanya LP saya di Polres dalam waktu dekat ditetapkan tersangkanya. Ini jelas kami catat. Kapolres melalui Kasi Humas Polres Taput, AIPDA Walpon Baringbing menyatakan itu, Jumat (23/5) kepada Wartawan di Tarutung, terkait laporan pengaduan (LP,) Anthon Sihombing tersebut, sudah terbit SP3, membenarkannya.

" Dua pengaduan diantaranya satu pengaduan Anthon Sihombing kasus Pengrusakan dan satu kasus pengaduan Hutabarat yaitu kasus Pemalsuan Surat kedua-duanya tidak terpenuhi unsur pidananya. Ketidak terpenuhinya unsur pidana tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi -saksi serta ahli pidana. 

Lalu di lakukan gelar perkara dan sepakat di hentikan penyidikanya dengan alasan tidak terpenuhi unsur tindak pidana atau (SP3). Itu yang sebenarnya"ujar Baringbing.
Sebelumnya, telah diberitakan, bahwa
menyangkut LP dari Anthon Sihombing menyangkut pengrusakan kayu pinus di lahan miliknya. Justru dalam waktu dekat ini akan ditetapkan tersangka. Jadi Polres Taput tidak pernah main main dengan LP dari masyarakat siapapun itu.

 Apalagi kasusnya sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Siapapun itu pelakunya ditindak tegas sesuai hukum. Hanya saja ada prosesnya. Sekali lagi kami tegaskan terkait LP dari Anthon Sihombing tentang pengrusakan kayu pinus di lahannya dalam waktu dekat ditetapkan tersangkanya" ujar Kapolres AKBP Eenis Sitinjak melalui Kasi Humas Polres Taput Aipda Walpon Barimbing.

 Yang jelas, sebut Walpon Baringbing, terkait  LP dari korban Anthon Sihombing atas terjadinya  pengrusakan pohon pinus di lahanya kini laporan tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Polres Taput tidak pernah membiarkan pengaduan diam di tempat. Proses hukum tetap berlanjut. Polres  Taput akan menetapkan tersangka yang menjadi pelaku pengrusakan kayu pinus tersebut. Setelah berkasnya lengkap, nanti  akan di ajukan ke pihak Kejaksaan", tegas Aipda Walpon Barimbing.

 Sementara DR Capt Anthon Sihombing didampingi Kuasa Hukumnya Hotbin Simaremare, sudah meminta Kapolres Taput AKBP Ernys Sitinjak segera menindak tegas para pengrusakan dan pencurian pohon kayu pinus di tanah bersertifikat miliknya, sesuai hukum yang berlaku. "Tidak ada yang kebal hukum. 

Aksi brutal sekelompok orang yang menguasai tanah bersertifikat milik saya dengan melakukan pengrusakan pohon pinus itu, sudah lama kita laporkan ke Polres Tapanuli Utara tahun 2024 lalu. Setelah dilaporkan Polres Taput sudah meninjau ke lokasi bahwa benar ada pengrusakan pohon pinus yang dilakukan sekelompok orang yakni Darwis Hutabarat dkk. 

Kami minta agar Pak Kapolres Taput AKBP Ernys Sitinjak menangkap dan menahan para terlapor yakni Darwis Hutabarat dkk sesuai hukum yang berlaku" ujar Anthon Sihombing.
Anthon sihombing yang juga Ketua KTI (Komisi Tinju Indonesia) dan Politisi Senior Partai Golkar ini mengungkapkan, tanah bersertifikat miliknya itu, merupakan warisan nenek moyangnya  secara turun temurun.

 Namun Darwis Hutabarat dkk tanpa alas hak melakukan pengrusakan ratusan pohon pinus ditanah bersertifikat milik saya. Atas laporan kita, pihak Polres Taput memasang police line tetapi police line tersebut juga menghilang, ujar Anthon Sihombing. 

Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa tahun 1958 dan tahun 1959 bersama saudara saya, sudah ikut mananami pohon pinus diatas tanah tersebut. Pada tahun 2007 para pelaku yang sama yakni Darwis Hutabarat dkk pernah melakukan pengrusakan pohon pinus di tanah tersebut. "Ibu saya, melaporkan Darwis Hutabarat dkk ke Polres Taput, dan para pelaku ini di jatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung.

 Dan mereka (Darwis Hutabarat) menjadi terpidana. Para narapidana ini juga pelakunya sekarang dengan cara yang sama melakukan pengrusakan pohon pinus di tanah milik saya. Mereka meteka ini selalu memutar balikkan fakta dengan mengatakan ada surat ataupun putisan pengadilan. Tanyakan atau lakukan pengecekan ke Pengadilan, apakah benar itu. Asli atau tidak. Jadi tidak ada dasarnya para terlapor ini melakukan pengrusakan ratusan pohon pinus ditanah milik saya.

 Jadi sangatlah tepat jika Kapolres Taput melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku dengan menangkap Darwis Hutabarat dkk"tegas Anthon Sihombing.
 Sementara itu, Hotbin Simaremare selaku Kuasa Hukum DR Anthon Sihombing mengatakan, bahwa sebelumnya, para terlapor yakni Darwis Hutabarat dkk melakukan pengrusakan pohon pinus ditanah milik kliennya sudah dilaporkan dan aparat Polres Taput sudah meninjau ke lokasi.

"Pohon pinus yang ditebangi dan di rusak para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) dengan menggunakan chain saw. Dan bahkan mereka buat menjadi bahan untuk mendirikan rumah semi permanen diatas tanah milik Anthon Sihombing. Untuk itu, sudah sangat tepat tindakan Pak Kapolres Taput untuk menetapkan para terlapor menjadi tersangka dan melakukan penahanan"ujar Hotbin Simaremare.

Disebutkan, setelah dilakukan laporan polisi tanggal 28 September tahun 2024 lalu, Polres Taput telah melakukan chek TKP dan dilakukan pemasangan police line oleh Polisi pada pohon yang dirusak. Perbuatan pengrusakan yang dilakukan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) telah memiliki alat bukti yang kuat sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024, starus laporan DR Capt Anthon Sihombing telah dinaikan ketingkat sidik.

 Namun begitu, para terlapor tidak menghormati proses hukum dan merasa kebal hukum karena terus berlanjut melakukan pengolahan pohon pinus dan kayu lainnya. Selain itu mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik klien saya"ujar Hotbin.

Hotbin mengatakan, sudah sangat jelas negara telah mengakui tanah tersebut sebagai hak milik DR Capt Anthon Sihombing yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM). Dan setiap tahunnya bayar pajak (PBB) ke negara. Untuk keoentingan penegakan hukum yang berkeadilan sangatlah tepat Pak Kapolres Taput menetapkan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sebagai tersangka dengan menahannya hingga proses hukum berlanjut sampai ke Pengadilan.

"Anehnya, para terlapor dan kawan kawannya ,,(dkk) semakin merajalela menguasai tanah milik Anthon Sihombing dengan melakukan pengrusakan dan menebangi pohon pinus. Untuk itu, penangkapan terhadap para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sudah mendesak dilakukan agar jangan menjadi momok ditengah masyarakat. 

Proses hukum yang dilakukan Polres Taput atas laporan pengaduan (LP) klien saya, dengan segera menetapkan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sebagai tersangka dan menahannya sangat kami apresiasi. Dalam kasus ini, kami harapkan tindakan tegas aparat hukum Polres Taput sesuai aturan perundangundangan yang berlaku" ujar Hotbin Simaremare SH yang sudah lama berkecimpung sebagai Pengacara di Jakarta tersebut.

Yang jelas, dengan keluarnya SP3 dari Polres Taput, kita mengambil langkah hukum sehingga kebenaran dapat ditegakkan. "Kami ingatkan jangan bermain main dengan LP tersebut, siapapun di belakangnya, kami tidak takut tetapi justru kami habisi secara hukum yang benar" tegas Anthon Sihombing anggota DPR RI dari Partai Golkar tiga periode  tersebut.

Anthon Sihombing menambahkan, para pelaku Darwis Hutabarat dkk selalu menggunakan surat palsu dengan menunjukkannya dan membawanya ke Polres Taput. "Pengadilan sudah empat kali menyatakannya tidak ada aslinya alias surat palsu. Sehingga sudah dilaporkan Darwis Hutabarat dkk ke Polda Sumut menggunakan surat palsu"ungkap Anthon Sihombing.

Sementara Pengacara Hamonangan Rambe kepada Wartawan, Jumat (17/7) membenarkan bahwa Darwis Hutabarat dkk sudah dilaporkan ke POLDA SUMUT tentang pemalsuan surat. "Pelapornya saudara kandung Anthon Sihombing yakni Amir PH Nababan dan sudah memberi kererangan di Polda Sumut berikut dengan saksi saksi dari pelapor namun terlapor selalu mangkir dan tidak pernah hadir atas undangan Polisi.

 Ditkrimun Polda Sumut dengan nomor : B/SP2HP/1240/V/Res. 1.9/2026/Ditreskrimun tertanggal 26 Mei 2026 itu menyebutkan, bahwa terlapor Darwis Hutabarat dkk sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polisi dengan alasan yang tidak jelas. Kami sudah meminta agar penyidik bersikap tegas dalam kasus pemalsuan surat ini, sehingga tidak menjadi preseden buruk ditengah masyarakat. Agar dibuat surat panggilan"ujarnya.

Pengacara, Hamonangan Rambe mantan Sekretaris Panitera PN Tarutung itu, menyebut, atas LP pemalsuan surat ini, penyidik sudah melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi atas nama Hotbin Simaremare SH dan Dr Capt Anthon Sihombing. Para terlapor jangan menganggap main main dengan LP ini.

Jangan lagi menunggu nunggu klarifikasi lain. Lakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Kita tunggu saja perkembangannya di Polda Sumut, ujar Rambe mengakhiri.

[Editor: Eben Ezer S]

Sementara mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kijo Sinaga kepada Media, Jumat (17/7/2026) terkait sewa tanah Bandara Silangit Siborongborong dari Pemkab Taput. Kijo menjelaskan selama saya menjabat kepala BKAD pihak Bandara Silangit memberikan Rp 102 juta/tahun untuk sewa tanah.

"Ya selama saya menjabat kepala BKAD Taput yang kami terima hanya 102 juta PAD Bandara Silangit Untuk pemkab Taput untuk sewa tanah", jelas Kijo.

Sementara penjelasan Kepala BKAD yang baru, Josua Hutabarat mendapatkan bahwa PAD dari Bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta dari sewa lahan tanah milik pemkab Taput seluas 124 hektare. Tahun 2025 PAD dari Bandara Silangit kami terima sebesar Rp 643 juta. Untuk rincian sumber PAD lebih jelas agar dihubungi Kabid Badan Pendapatan Daetah (Bapenda), ujar Josua.

Jonson Sianturi selaku pegamat ekonomi menanggapi hal penjelasan mantan Kepala BKAD Taput lama dan Kepala BKAD yang baru terkait PAD Bandara Silangit ada perbedaan angka yang sangat besar, dimana pegakuan mantan Kepala BKAD hanya 102 juta PAD/ tahun lain lagi pegakuan kepala BKAD yang baru bahwa PAD bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta, kalau kita hitung mulai tahun 2014 sampai tahun 2024 ada perbedaan angka sebesar 542 juta di kali 10 tahun 5 milliard 420 juta rupiah. 

Menurut Sianturi suda seharusnya pihak penegak hukum untuk menyelidiki bagaimana kebenaran PAD bandara Silangit Selama ini agar terang semua. "Ya suda seharusnya pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan megenai PAD bandara silangit, apabila diduga telah ada tindak pidana korupsi ini harus jelas semua". Ujar Jonson

Sementara mantan Bupati Taput menjabat Tahun 2014 sampai 2024, Nikson Nababan terkait jumlah PAD bandara Silangit kepada pemkab Taput, belum memberikan penjelaskan

Sebelumnya. Perbedaan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bandara Silangit patut dipertanyakan. Sejumlah pihak meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait sumber penerimaan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun. Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air.

"Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat dihubungi Media ini.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 mencapai Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Media juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan daerah.

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Eben S]

Keberhasilan tersebud inginnyamenurut Kepala seksi pembinaan anak didik dan kegiatan kerja: Marsihar Sinaga di lokasi 17/07/2026 ,untuk mencapai keberhasilan itu bukanlah hal yang sulit, asalkan mau belajar dan menekuninya, Memang  Beliau juga warga binaan tidak berlatar pendidikan pertanian namun saat adanya sarjana pertanian  dari IPB yang pernah magang di lahan tersebut Mereka belajar dan menekuni ilmu yang mereka dapatkan dari mahasiswa di maksud.

Berkat ilmu yang mereka dapat di topang dengan ketekunan untuk mencapai peningkatan hasil produksi guna mendukung program pemerintah pusat LP Kelas llB Siborong-borong akan tetap belajar dan membina warga binaan agar kelak warga binaan setelah bebas dapat berkarya di tengah-tengah masyarakat hususnya di bidang pertanian terangnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Mengajarkan kedisiplinan dan kesadaran lingkungan langsung di dalam ruang kelas, bukan sekadar kegiatan gotong royong biasa. Pembentukan pola pikir. Mempersiapkan generasi penerus Tapanuli Utara agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berbudaya dan peduli terhadap lingkungan. Program SAITAPAIAS ini diintegrasikan dengan program literasi daerah yaitu Tapamajuma, penerapannya di sekolah-sekolah sekitar Pasar Siborong-Borong.

SMPN 1 Siborong-borong undang para orangtua siswa baru, dorong program sai tapaias. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 1 Siborong-borong jumat (17/07/2026). 

 Yang di hadiri unsur pimpinan kecamatan bersama komite sekolah juga para orang tua siswa kelas Vll melakukan rapat bersama guna meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membentuk karakter anak didik serta cinta lingkungan yang bersih dan hijau guna menunjang program unggulan daerah Saitapaias sebagai penguatan pendidikan karakter dan Tapamaju sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi membaca, berhitung, serta berbicara dan bercerita.

Pada pertemuan tersebut Kepala Sekolah SMPN 1 Siborong-borong Marturak Lumbantoruan menyampaikan di sekolah tersebut telah membentuk kelompok kerja Budaya Sekolah Aman dan Yaman yang terdiri dari pihak sekolah, TNI, POLRI Lurah dan komite sekolah bertujuan untuk menampung keluhan para anak didik dari berbagai tekanan fisik maupun mental, seperti halnya akibat di bully sesama siswa terjadi hal yang tidak di inginkan.

Capaian akademik maupun muatan lokal pihak sekolah menjabarkan  berbagai prestasi yang telah diraih seperti tahun tahun lalu di mana beberapa alumni SMPN 1 Siborongborong masuk ke sekolah unggulan dan diberbagai pertandingan olah raga, olimpiadesains selalu meraih Juara, dan untuk tercapainya program unggulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Saitapaias agar anak didik berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan juga berharap dukungan para orang tua.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun.

Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air. "Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat bincangbincang di kantin bandara.

Pemkab Taput Terima PAD Rp643 Juta dari Bandara Silangit. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 mencapai Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Media juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan daerah.

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

Acara diawali dengan penyambutan Kapolres baru AKBP Ferry Mulyana Sunarya beserta Ketua Cabang Bhayangkari Tapanuli Utara, dilanjutkan dengan rangkaian tradisi pisah sambut sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Di tengah berlangsungnya pergantian kepemimpinan tersebut, sejumlah masyarakat menyampaikan berbagai harapan agar kepemimpinan yang baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Kabupaten Tapanuli Utara. 

Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat itu terutama berkaitan dengan harapan agar pelayanan terhadap laporan maupun pengaduan warga dapat semakin cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum, pemberantasan peredaran narkoba dan praktik Judi dari wilayah hukum Tapanuli Utara.

Menurut sejumlah masyarakat, selama kepemimpinan sebelumnya masih ada perlu ditingkatkan, jadi harapan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi dalam aspek pelayanan. Oleh karena itu, pergantian Kapolres dipandang sebagai momentum untuk menghadirkan pembenahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Pandangan tersebut merupakan pendapat yang disampaikan oleh sebagian masyarakat dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Tapanuli Utara.

AKBP Ernis Sitinjak diketahui mengemban amanah sebagai Kapolres Tapanuli Utara selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan 17 hari, serta menjalankan tugas pada masa kepemimpinan duga Bupati Tapanuli Utara.

Pemerhati nasyarakat, J Sihombing, mengatakan masyarakat menaruh harapan besar kepada Kapolres yang baru. "Kami berharap Bapak AKBP Ferry Mulyana Sunarya dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujarnya.

Masyarakat berharap kepemimpinan AKBP Ferry Mulyana Sunarya mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Tapanuli Utara.

[Editor: Eben Ezer S]

Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN ) senilai Rp. 326.700.000.000 pada tahun 2020 dan Rp. 77.300.000.000 pada tahun 2001 saat Vandemi Covid 19 terjadi negara dalam keadaan darurat yang tidak menghilangkan perbuatan tindak pidana korupsi dan bahkan lebih leluasa /berpotensi melakukan tindak pidana korupsi dibanding dengan keadaan negara dalam normal tegas Ganda Tampubolon.

Atas permohonan Bupati Tapanuli Utara mengajukan pinjaman uang berbunga tahun 2020 dan 2021sedangkan kegiatan dihentikan bahkan tidak bisa berkumpul harus jaga jarak, namun kesempatan tersebut dimanfaatkan mengalokasikan anggaran secepat kilat dan tidak dilakukan rendering atau melalui LPSE sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16  Tahun 2018' tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 65 ayat (6) Penyedia usaha non kecil yang melaksakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama dengan sub kontrak yang mempunyai kemampuan dibidang yang bersangkutan, namun sejumlah anggaran pinjaman dana PEN dialokasikan secara swakelola dalam arti dikerjakan, di awasi dan dipertanggung jawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak di tenderkan melalui LPSE dan bahkan di paket kan Rp. 200.000.000. 

Untuk menghindari tender sebagaimana temuan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara 2026 ada sejumlah 1327 paket tidak ada rekam jejak dan berhasil membuktikan mantan Kadisperkim Tapanuli Utara beinisial (BG) serta Kontraktor ditetapkan jadi tersangka  yang merugikan keuangan negara Rp. 4,8 Miliar. 

Dengan tidak melibatkan LPSE dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengalokasian dana pinjaman PEN 400 miliar tahun 2020 dan 2021 sejumlah anggaran tidak dapat dibuktikan pengalokasiaannya secara fisik sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 'tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah Pasal 61 dan 132 mengenai bukti fisik dan bukti penagihan ditandatangani pejabat terkait diatas kwitansi sebagai alat bukti yang sah dalam pembayaran. 

Kemudian akibat alokasi dana PEN tidak di tenderkan dengan memecah jadi paket kecil ( PL) Penghunjukan Langsung atau Rp. 200.000.000 menghindari tender dan SDP pekerjaan konstruksi sebagaimana Peraturan menteri PUPR No. 14:Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian fisik pekerjaan utama atau spesialis yang dikerjakan dalam dokumen, ungkap Ganda Tampubolon. 

KPK dan BNPB juga sepakat melakukan kerjasama dalam pencegahan korupsi , bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu peningkatan kesadaran pegawai BNPB melakukan pendidikan dan pelatihan (API) pemahanan dan penguasaan terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat, sehingga sangat luar biasa mantan Bupati NN mengalokasikan anggaran Rp400 Millard saat Covid 19 terjadi tahun 2020 dan 2021.

 Tegas Ganda Tampubolon. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 ' tentang Pers Bab. VII Pasal 17 Masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan Pers. Masalah dugaan KKN dalam pengelolaan PEN tahun 2020 telah dilaporkan dan ditangani kejaksaan tinggi Sumatera Utara sebagaimana dalam Berita Antara yang sudah menjadi komsumsi publik   secara tegas Kasie Penkum Kejatisu Yos A Tarigan tahun 2020 membantah tidak ada laporan dugaan KKN atas dana PEN Tapanuli Utara (3/12/2020).

 Pada Covid 19  Tahun 2020 dan 2021 Tapanuli Utara merupakan Rumah Sakit Rujukan atau Gugus mendapat bantuan dari PLTM, Martin Manurung (DPR RI) Yayasan Medan Charrity Group yang ketua Thony Jack dan sumbangan lainnya. Anggaran Tapanuli Utara Tahun 2020 Rp1,4 triliun dipotong pajak menjadi Rp1,2 triliun melalui transfer membuktikan dalam penanggulangan Covid 19.

 Sedangkan dugaan penyimpangan dana PEN sangat jelas tidak tepat sasaran, tidak direncanakan secara matang, terlalu buru buru dan dipaksakan dengan tenggang waktu 90 hari, memperbaiki gapura sekolah ,bangun perpustakaan ,memasang lampu Jalan 14 milird dengan asal asalan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan saat ini jadi beban kepada Pemkab Tapanuli Utara harus membayar listrik setiap bulan.

PEN Tapanuli Utara Rp400 Miliard harus dibebankan ke Pemkab Tapanuli Utara  mengalokasikan ADD dan gaji kepala desa, uang sertifikasi guru dan sumber dana lainnya untuk membayar hutang uang berbunga yaitu dana PEN Rp400 miliard di Tapanuli Utara ungkap Ganda Tampubolon. Tidak ada yang di pulihkan ekonomi masayarakat Taput dalam pengalokasian dana PEN.

Drs NN mantan Bupati Taput tidak Terima presentasi dari dana PEN tersebut, sudah terbukti penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena sarana yang ada padanya dan dana PEN tak boleh bebankan ke Pemkab Tapanuli Utara, karena tidak ada ijin prinsip dari DPRD selaku perwakilan rakyat ungkap Ganda Tampubolon dalam siaran Persnya. Atas dasar tersebut Ganda Tampubolon minta KPK dan Kejaksaan Agung segera menangkap dan periksa Drs NN dugaan korupsi dana PEN Tapanuli Utara.

Mantan Bupati Taput NN menjelaskan lewat Whast App nya, terkait penggunaan dana PEN, 1.Sudah selesai audit BPK, Kemenkeu, Kemendakri dan Inspektorat. 2. Dalam penyusunan dan pengajuan serta pencairan dana PEN, kita didampingi dalam pendampingan hukum, yakni Jaksa, Pengacara Negara, Kajari Taput, ketika itu ada pak Tatang, ungkapnya.

[Editor: Eben Ezer S

 Pengukuhan tersebut menjadi puncak rangkaian Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang sebelumnya dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry MM Sitompul.

Dalam sambutan Bupati Tapanuli Utara yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa Musyawarah KORPRI merupakan momentum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Melalui kepengurusan yang baru, KORPRI diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif, berintegritas, serta terus berperan aktif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, serta menetapkan berbagai keputusan strategis sebagai pedoman pelaksanaan program KORPRI selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2026–2031 yang terdiri dari 30 orang pengurus. Kepengurusan dipimpin oleh Drs. Henry MM Sitompul, sebagai Ketua, Jenri Suryandi Simanjuntak, sebagai Sekretaris, dan Josua Jamot Erwin Hutabarat, sebagai Bendahara.

Selain menetapkan kepengurusan baru, Musyawarah KORPRI Tahun 2026 juga menyepakati penetapan iuran anggota serta berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota, pembinaan jiwa korps, penguatan organisasi, kegiatan sosial, kerohanian, olahraga, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2026–2031, Drs. Henry MM Sitompul, dalam sambutan perdananya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota KORPRI.

 Ia menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab melalui semangat kebersamaan, kolaborasi, dan pelayanan, serta mengajak seluruh anggota KORPRI untuk bersama-sama membangun organisasi yang semakin profesional, solid, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Menutup rangkaian Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti musyawarah dengan semangat kebersamaan dan penuh tanggung jawab. Ia berharap Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2026–2031 mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat jiwa korps, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta membangun organisasi yang semakin solid dan adaptif.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa seluruh anggota KORPRI harus senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan etika sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja secara akuntabel, memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

 Menurutnya, KORPRI harus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, serta mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis.

Melalui kepengurusan yang baru, KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan semakin solid sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik menuju Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎Selain karakter, aspek literasi juga menjadi sorotan utama. Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi program TAPAMAJUMA yang berfokus pada empat pilar kemampuan dasar siswa, yaitu Literasi Berhitung, Literasi Membaca, Literasi Berbicara/Bercerita.
‎
‎"Kita ingin anak-anak kita tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga cakap berkomunikasi. Biasakan mereka bercerita, baik fiksi maupun kisah nyata, yang di dalamnya selalu disisipkan pesan moral yang kuat," tegas Bupati.
‎
‎Sentuhan Hati dan Karakter: Benteng yang Tak Tergantikan oleh AI
‎
‎Menghadapi pesatnya arus disrupsi teknologi dan kehadiran Artificial Intelligence (AI), Bupati memberikan pesan penguat yang sangat humanis kepada para guru. Beliau mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi, peran guru sebagai pendidik karakter tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin.
‎
‎"Di tengah keterbukaan informasi saat ini, murid-murid kita mungkin akan lebih cepat pintar menggunakan teknologi dibanding kita. Namun, ingatlah, ada satu hal yang tidak akan pernah dimiliki oleh AI, yaitu hati, karakter, dan kualitas moral. Di sinilah peran krusial Bapak dan Ibu guru melalui program SAITAPAIAS," ungkapnya penuh optimisme.
‎
‎Bakar Semangat Siswa Baru: Bermimpilah Setinggi Langit
‎
‎Sebagai penutup seluruh rangkaian acara, Bupati Dr. Jonius Taripar secara khusus menghampiri para siswa baru untuk memberikan suntikan motivasi yang membakar semangat.
‎
‎"Gantungkan mimpi dan cita-cita kalian setinggi langit. Jangan pernah takut untuk bermimpi menjadi orang hebat yang sukses. Namun ingat, mimpi yang besar harus dibarengi dengan usaha yang maksimal, belajar dengan tekun, serta disiplin yang tinggi untuk menggapainya," pungkas Bupati yang langsung disambut tepuk tangan riuh dan antusiasme tinggi dari para siswa baru.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Tapanuli Utara, melaporkan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Angkasa Pura Indonesia melalui program TJSL. Bantuan yang diberikan berupa satu paket lengkap alat marching band untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa.

GM Bandara Raja Sisingamangaraja XII Silangit, Tarto, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi penyemangat bagi para siswa untuk berlatih dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Utara atas dukungan terhadap pengembangan Bandara Silangit dan berharap sinergi yang baik terus berlanjut. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara mengucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Pura Indonesia atas dukungan melalui program TJSL.

Bupati menjelaskan bahwa bantuan ini berawal saat dirinya mengunjungi Simangumban dan menerima aspirasi dari pihak sekolah yang belum memiliki alat marching band. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak Bandara Silangit dan mendapat respons positif.

"Bantuan ini kiranya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana membangun semangat, kedisiplinan, serta mengembangkan talenta anak-anak sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan," ujar Bupati.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Bupati Tapanuli Utara dan GM Bandara Silangit, dilanjutkan penyerahan bantuan marching band secara simbolis kepada SMP Negeri 2 Simangumban sebagai penerima manfaat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Bangga! Siswi Asal Garoga Siap Harumkan Nama Tapanuli Utara di Tingkat Nasional. Sartika Rosa Uli Silali, siswi tangguh dari SMA Negeri 1 Garoga, sukses mengamankan tiket menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta pada September 2026 mendatang. Hal ini terungkap di Garoga, Selasa (14/07/2026).

Sartika akan menjadi wajah perwakilan Provinsi Sumatera Utara setelah berhasil menjuarai kategori bergengsi, Panca Lomba, yang menguji ketahanan fisik dan mental dalam lima disiplin atletik sekaligus:
* Lari 100 Meter
* Lari 400 Meter
* Lempar Lembing
* Tolak Peluru
* Lompat Jauh

Sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan nyata, jajaran Forkopimca Garoga bersama Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan Pendidikan hadir langsung di SMA N 1 Garoga hari ini, Selasa (14/7), untuk memberikan apresiasi serta suntikan motivasi bagi Sartika sebelum memulai pemusatan latihan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengapresiasi kerja keras Sartika, para pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat. Prestasi ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak muda dari Tapanuli Utara memiliki daya saing yang luar biasa jika diberikan ruang dan dukungan yang tepat.

Selamat berjuang, Sartika! Seluruh masyarakat Tapanuli Utara mendoakan dan berada di belakang perjuanganmu untuk mengharumkan nama Bumi Pasogit di ibu kota.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Padahal sudah ada tempat berdagang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanulu Utara. Hal ini menjadi sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) untuk pendataan, Selasa (14/07/2026) pagi tadi.

Kendaraan Sembarang Parkir di Pasar Pekan Tradisional Siborongborong, Secepatnya Dilakukan Pengaturan “Sasaran penertiban ini adalah pedagang-pedagang yang berjualan di badan jalan dan bahu jalan, bahkan di rumah-rumah penduduk yang memperjual belikan bahan-bahan yang seharusnya tidak dijual di halaman rumah. Karena kita sudah siapkan tempat untuk berjualan di dalam area pasar,” kata Kepala Disdagkop-UKM, Buha Mardongan Agus Sinaga.

Lanjut Agus, selain dilakukan penertiban akan dilakukan juga pengawasan di pasar tersebut. “Hari ini kita akan melakukan pendataan, seperti yang kita lihat sekarang kondisinya sudah tidak sama dengan dulu lagi, tadinya jalan masuk pasar ada pedagang yang bikin lapaknya atau berjualan di atas kendaraan, kedepan harus kita tertibkan sudah tidak ada lagi pedagang yang seperti hari ini,” ujarnya.

Agus Sinaga menjelaskan, tujuan penertiban agar pedagang tertib dan tentu untuk keindahan wajah Kota Siborongborong. Di sisi lain, dia mengimbau agar para pedagang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Tapanuli Utara.

“Kami mengimbau kepada pedagang silakan berusaha, silahkan mencari rezeki, tetapi tetap patuhi aturan-aturan yang ada, kita punya perda tentang ketertiban umum ada larangan untuk berjualan di tempat-tempat umum seperti di jalan, kalau ini dipatuhi tentu akan terciptanya ketertiban, tidak ada lagi jalanan macet karena terhalang oleh pedagang,” pungkasnya.

[Editor: Eben Ezer S]