"AKBP Ernis Sitinjak yang baru pindah tugas ke Polda Sumut itu, sudah layak dikenakan sanksi berat karena meninggalkan bom waktu ditengah masyarakat atas LP penyerobotan, pengrusakan dan pencurian kayu ditanah milik saya yang sudah lama bersertifikat. 

Pelakunya Darwis Hutabarat dkk sudah jelas melakukan aksi brutal tanpa alas hak dengan cara menebangi kayu pinus dan mendirikan rumah kayu di atas tanah yang sudah lama ada Sertifikat Hak Milik(SHM). Bahkan para pelaku yang diduga "main mata' dengan mantan Kapolres itu, sudah di jatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus di objek yang sama.

Ironisnya, LP kami, satu tahun lebih baru berproses dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehingga pada tanggal 15 April 2025 lalu, AKBP Ernis Sitinjak yang kini bertugas di Polda Sumut itu, sudah kita laporkan ke PROPAM POLRI, KOMPOLNAS dan ke KOMISI III DPR RI. Mantan Kapolres ini nampaknya sudah main mata dengan mempermainkan hukum di negri ini"ujar Dewan Pakar Partai Golkar DR Anthon Sihombing.

Anthon menyebut, dasarnya melaporkan AKBP Ernis Sitinjak tidak lagi menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya pemilik tanah seluas 19.869 M2 SHM NO. 2215 tanggal 20 Februari 2019 dan tanah seluas 36.330 M2 SHM NO. 2216 tanggal 20 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong - Taput. Aksi brutal para pelaku Darwis Hutabarat dkk itu, sudah saya laporkan ke Polres Taput, 20 Juli 2024 tentang penyerobotan dan atau pengrusakan. Bahkan melakukan pengeroyokan terhadap keluarga saya yaitu Dorma Hutajulu dan sudah membuat laporan ke Polres Taput dengan LP NO. Lp/B/198/IX/2024/SPKT/POLRES TAPUT/POLDA SUMUT. 

Namun semua LP ini tidak ada kepastian hukumnya. Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak dan jajarannya belum melakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Maka patut kami duga bahwa Kapolres yang sudah pindah tugas ke Polda Sumut itu, mempermainkan hukum. Dalam masalah ini juga saya duga ada keterlibatan mantan bupati Taput NN"ujar Anthon Sihombing.

Politisi Partai Golkar dan tiga periode anggota DPR RI ini, mengungkapkan, dalam laporannya ke Propam Polri, Kompolnas dan Komisi III DPR RI, kronologis dan riwayat tanah berawal dari kasus tanah Jln Sadar Siborongborong antara realita dan  intervensi mantan pejabat Taput dan pemaksaan kehendak yang mengaku pomparan Ompu Banggar.

"Jadi jelas ada semacam intervensi mantan penguasa Taput yang sangat rakus untuk menguasai tanah masyarakat. Maka patut diduga bahwa Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak yang baru pindah tugas ke Polda Sumut telah melakukan pembangkangan dan atau pelanggaran terhadap nilai Tri Brata dan Catur Prasetya. 

Untuk itu, saya meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti lagi ke Propram Polri, Kompolnas dan Komisi III DPR RI dengan melakukan klarifikasi dan melakukan proses hukum kepada AKBP Ernis Sintinjak dan jajarannya, sehingga kasus yang terjadi di Taput tidak menjadi preseden buruk terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia"tegas Anton Sihombing.

DR Capt Anthon Sihombing, dalam laporannya juga minta bantuan untuk diatensi, klarifikasi maupun diverifikasi dan dikawal proses peyelidikan maupun penyidikannya oleh Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, Ketya Ombusmand RI, Kapolri, Menteri Ham Natalius Pigai, Kapoldasu.

Sebelumnya telah diberitakan, Kapolres Taput yang sudah pindah tugas ke Polda Sumut di duga keras "main mata"  pada LP (Laporan Pengaduan) DR Capt Anthon Sihombing atas pengrusakan/pencurian kayu pinus di atas tanah bersertifikat miliknya, dengan menerbitkan/mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Sementara LP pengrusakan kayu pinus di lahan bersertifikat milik tokoh Nasional Anthon Sihombing  ini, sudah satu tahun lebih prosesnya di Polres Tapanuli Utara.
"Kita sangat heran, kenapa muncul SP3 dalam laporan saya, sementara para pelakunya Darwis Hutabarat dkk, sudah pernah di jatuhi hukuman Pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada objek yang sama. 

Kita ada dugaan Kapolres Taput ini, bermain main dengan laporan saya. Untuk itu saya minta agar Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Sumut segera meninjau ulang atas SP3 yang dikeluarkan Polres Taput, sehingga tidak menjadi preseden buruk di Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Jangan main main dengan hukum"tegas Anthon Sihombing Politisi Senior Pattai Golkar yang juga Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia (KTI) tersebut, dalam temu persnya kepada sejumlah Wartawan di Tarutung, baru baru ini.

 Anthon menegaskan, dengan adanya LP tersebut, Polres Taput dilahan miliknya sudah memasang Police Line, namun para pelaku perusakan Darwis Hutabarat dkk merusaknya dengan merusak dan terus menebangi pinus milik saya, tidak ada upaya ataupun Polres Taput untuk menghentikannya.

"Justru proses LP saya di ulur ulur dengan berbagai dalih oleh Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak. Ini tidak mungkin kita diamkan begitu saja sebab untuk melengkapi LP pengrusakan itu sudah dimintai keterangan dan bahkan sudah turun ke lokasi bersama BPN Taput. 

Namun para pelaku pengrusakan Darwis Hutabarat dkk justru dibiarkan Polres Taput untuk mendirikan beberapa rumah dari kayu hasil curian meraka dari lahan saya. Jadi diduga keras sudah ada intervensi dari mantan Penguasa Taput dan orang yang di senayan sana di kasis ini. Begitupun, saya akan terus membawa kasus ini ketingkat yang lebih tinggi. Jadi jangan main main dengan laporan kami", tegas Anthon Sihombing.

Bahkan sudah pernah ada pernyataan Kapolres Taput di media yang menyatakan dengan adanya LP saya di Polres dalam waktu dekat ditetapkan tersangkanya. Ini jelas kami catat. Kapolres melalui Kasi Humas Polres Taput, AIPDA Walpon Baringbing menyatakan itu, Jumat (23/5) kepada Wartawan di Tarutung, terkait laporan pengaduan (LP,) Anthon Sihombing tersebut, sudah terbit SP3, membenarkannya.

" Dua pengaduan diantaranya satu pengaduan Anthon Sihombing kasus Pengrusakan dan satu kasus pengaduan Hutabarat yaitu kasus Pemalsuan Surat kedua-duanya tidak terpenuhi unsur pidananya. Ketidak terpenuhinya unsur pidana tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi -saksi serta ahli pidana. 

Lalu di lakukan gelar perkara dan sepakat di hentikan penyidikanya dengan alasan tidak terpenuhi unsur tindak pidana atau (SP3). Itu yang sebenarnya"ujar Baringbing.
Sebelumnya, telah diberitakan, bahwa
menyangkut LP dari Anthon Sihombing menyangkut pengrusakan kayu pinus di lahan miliknya. Justru dalam waktu dekat ini akan ditetapkan tersangka. Jadi Polres Taput tidak pernah main main dengan LP dari masyarakat siapapun itu.

 Apalagi kasusnya sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Siapapun itu pelakunya ditindak tegas sesuai hukum. Hanya saja ada prosesnya. Sekali lagi kami tegaskan terkait LP dari Anthon Sihombing tentang pengrusakan kayu pinus di lahannya dalam waktu dekat ditetapkan tersangkanya" ujar Kapolres AKBP Eenis Sitinjak melalui Kasi Humas Polres Taput Aipda Walpon Barimbing.

 Yang jelas, sebut Walpon Baringbing, terkait  LP dari korban Anthon Sihombing atas terjadinya  pengrusakan pohon pinus di lahanya kini laporan tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Polres Taput tidak pernah membiarkan pengaduan diam di tempat. Proses hukum tetap berlanjut. Polres  Taput akan menetapkan tersangka yang menjadi pelaku pengrusakan kayu pinus tersebut. Setelah berkasnya lengkap, nanti  akan di ajukan ke pihak Kejaksaan", tegas Aipda Walpon Barimbing.

 Sementara DR Capt Anthon Sihombing didampingi Kuasa Hukumnya Hotbin Simaremare, sudah meminta Kapolres Taput AKBP Ernys Sitinjak segera menindak tegas para pengrusakan dan pencurian pohon kayu pinus di tanah bersertifikat miliknya, sesuai hukum yang berlaku. "Tidak ada yang kebal hukum. 

Aksi brutal sekelompok orang yang menguasai tanah bersertifikat milik saya dengan melakukan pengrusakan pohon pinus itu, sudah lama kita laporkan ke Polres Tapanuli Utara tahun 2024 lalu. Setelah dilaporkan Polres Taput sudah meninjau ke lokasi bahwa benar ada pengrusakan pohon pinus yang dilakukan sekelompok orang yakni Darwis Hutabarat dkk. 

Kami minta agar Pak Kapolres Taput AKBP Ernys Sitinjak menangkap dan menahan para terlapor yakni Darwis Hutabarat dkk sesuai hukum yang berlaku" ujar Anthon Sihombing.
Anthon sihombing yang juga Ketua KTI (Komisi Tinju Indonesia) dan Politisi Senior Partai Golkar ini mengungkapkan, tanah bersertifikat miliknya itu, merupakan warisan nenek moyangnya  secara turun temurun.

 Namun Darwis Hutabarat dkk tanpa alas hak melakukan pengrusakan ratusan pohon pinus ditanah bersertifikat milik saya. Atas laporan kita, pihak Polres Taput memasang police line tetapi police line tersebut juga menghilang, ujar Anthon Sihombing. 

Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa tahun 1958 dan tahun 1959 bersama saudara saya, sudah ikut mananami pohon pinus diatas tanah tersebut. Pada tahun 2007 para pelaku yang sama yakni Darwis Hutabarat dkk pernah melakukan pengrusakan pohon pinus di tanah tersebut. "Ibu saya, melaporkan Darwis Hutabarat dkk ke Polres Taput, dan para pelaku ini di jatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung.

 Dan mereka (Darwis Hutabarat) menjadi terpidana. Para narapidana ini juga pelakunya sekarang dengan cara yang sama melakukan pengrusakan pohon pinus di tanah milik saya. Mereka meteka ini selalu memutar balikkan fakta dengan mengatakan ada surat ataupun putisan pengadilan. Tanyakan atau lakukan pengecekan ke Pengadilan, apakah benar itu. Asli atau tidak. Jadi tidak ada dasarnya para terlapor ini melakukan pengrusakan ratusan pohon pinus ditanah milik saya.

 Jadi sangatlah tepat jika Kapolres Taput melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku dengan menangkap Darwis Hutabarat dkk"tegas Anthon Sihombing.
 Sementara itu, Hotbin Simaremare selaku Kuasa Hukum DR Anthon Sihombing mengatakan, bahwa sebelumnya, para terlapor yakni Darwis Hutabarat dkk melakukan pengrusakan pohon pinus ditanah milik kliennya sudah dilaporkan dan aparat Polres Taput sudah meninjau ke lokasi.

"Pohon pinus yang ditebangi dan di rusak para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) dengan menggunakan chain saw. Dan bahkan mereka buat menjadi bahan untuk mendirikan rumah semi permanen diatas tanah milik Anthon Sihombing. Untuk itu, sudah sangat tepat tindakan Pak Kapolres Taput untuk menetapkan para terlapor menjadi tersangka dan melakukan penahanan"ujar Hotbin Simaremare.

Disebutkan, setelah dilakukan laporan polisi tanggal 28 September tahun 2024 lalu, Polres Taput telah melakukan chek TKP dan dilakukan pemasangan police line oleh Polisi pada pohon yang dirusak. Perbuatan pengrusakan yang dilakukan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) telah memiliki alat bukti yang kuat sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024, starus laporan DR Capt Anthon Sihombing telah dinaikan ketingkat sidik.

 Namun begitu, para terlapor tidak menghormati proses hukum dan merasa kebal hukum karena terus berlanjut melakukan pengolahan pohon pinus dan kayu lainnya. Selain itu mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik klien saya"ujar Hotbin.

Hotbin mengatakan, sudah sangat jelas negara telah mengakui tanah tersebut sebagai hak milik DR Capt Anthon Sihombing yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM). Dan setiap tahunnya bayar pajak (PBB) ke negara. Untuk keoentingan penegakan hukum yang berkeadilan sangatlah tepat Pak Kapolres Taput menetapkan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sebagai tersangka dengan menahannya hingga proses hukum berlanjut sampai ke Pengadilan.

"Anehnya, para terlapor dan kawan kawannya ,,(dkk) semakin merajalela menguasai tanah milik Anthon Sihombing dengan melakukan pengrusakan dan menebangi pohon pinus. Untuk itu, penangkapan terhadap para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sudah mendesak dilakukan agar jangan menjadi momok ditengah masyarakat. 

Proses hukum yang dilakukan Polres Taput atas laporan pengaduan (LP) klien saya, dengan segera menetapkan para terlapor (Darwis Hutabarat dkk) sebagai tersangka dan menahannya sangat kami apresiasi. Dalam kasus ini, kami harapkan tindakan tegas aparat hukum Polres Taput sesuai aturan perundangundangan yang berlaku" ujar Hotbin Simaremare SH yang sudah lama berkecimpung sebagai Pengacara di Jakarta tersebut.

Yang jelas, dengan keluarnya SP3 dari Polres Taput, kita mengambil langkah hukum sehingga kebenaran dapat ditegakkan. "Kami ingatkan jangan bermain main dengan LP tersebut, siapapun di belakangnya, kami tidak takut tetapi justru kami habisi secara hukum yang benar" tegas Anthon Sihombing anggota DPR RI dari Partai Golkar tiga periode  tersebut.

Anthon Sihombing menambahkan, para pelaku Darwis Hutabarat dkk selalu menggunakan surat palsu dengan menunjukkannya dan membawanya ke Polres Taput. "Pengadilan sudah empat kali menyatakannya tidak ada aslinya alias surat palsu. Sehingga sudah dilaporkan Darwis Hutabarat dkk ke Polda Sumut menggunakan surat palsu"ungkap Anthon Sihombing.

Sementara Pengacara Hamonangan Rambe kepada Wartawan, Jumat (17/7) membenarkan bahwa Darwis Hutabarat dkk sudah dilaporkan ke POLDA SUMUT tentang pemalsuan surat. "Pelapornya saudara kandung Anthon Sihombing yakni Amir PH Nababan dan sudah memberi kererangan di Polda Sumut berikut dengan saksi saksi dari pelapor namun terlapor selalu mangkir dan tidak pernah hadir atas undangan Polisi.

 Ditkrimun Polda Sumut dengan nomor : B/SP2HP/1240/V/Res. 1.9/2026/Ditreskrimun tertanggal 26 Mei 2026 itu menyebutkan, bahwa terlapor Darwis Hutabarat dkk sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polisi dengan alasan yang tidak jelas. Kami sudah meminta agar penyidik bersikap tegas dalam kasus pemalsuan surat ini, sehingga tidak menjadi preseden buruk ditengah masyarakat. Agar dibuat surat panggilan"ujarnya.

Pengacara, Hamonangan Rambe mantan Sekretaris Panitera PN Tarutung itu, menyebut, atas LP pemalsuan surat ini, penyidik sudah melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi atas nama Hotbin Simaremare SH dan Dr Capt Anthon Sihombing. Para terlapor jangan menganggap main main dengan LP ini.

Jangan lagi menunggu nunggu klarifikasi lain. Lakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Kita tunggu saja perkembangannya di Polda Sumut, ujar Rambe mengakhiri.

[Editor: Eben Ezer S]

Sementara mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kijo Sinaga kepada Media, Jumat (17/7/2026) terkait sewa tanah Bandara Silangit Siborongborong dari Pemkab Taput. Kijo menjelaskan selama saya menjabat kepala BKAD pihak Bandara Silangit memberikan Rp 102 juta/tahun untuk sewa tanah.

"Ya selama saya menjabat kepala BKAD Taput yang kami terima hanya 102 juta PAD Bandara Silangit Untuk pemkab Taput untuk sewa tanah", jelas Kijo.

Sementara penjelasan Kepala BKAD yang baru, Josua Hutabarat mendapatkan bahwa PAD dari Bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta dari sewa lahan tanah milik pemkab Taput seluas 124 hektare. Tahun 2025 PAD dari Bandara Silangit kami terima sebesar Rp 643 juta. Untuk rincian sumber PAD lebih jelas agar dihubungi Kabid Badan Pendapatan Daetah (Bapenda), ujar Josua.

Jonson Sianturi selaku pegamat ekonomi menanggapi hal penjelasan mantan Kepala BKAD Taput lama dan Kepala BKAD yang baru terkait PAD Bandara Silangit ada perbedaan angka yang sangat besar, dimana pegakuan mantan Kepala BKAD hanya 102 juta PAD/ tahun lain lagi pegakuan kepala BKAD yang baru bahwa PAD bandara Silangit tahun 2025 sebesar Rp 643 juta, kalau kita hitung mulai tahun 2014 sampai tahun 2024 ada perbedaan angka sebesar 542 juta di kali 10 tahun 5 milliard 420 juta rupiah. 

Menurut Sianturi suda seharusnya pihak penegak hukum untuk menyelidiki bagaimana kebenaran PAD bandara Silangit Selama ini agar terang semua. "Ya suda seharusnya pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan megenai PAD bandara silangit, apabila diduga telah ada tindak pidana korupsi ini harus jelas semua". Ujar Jonson

Sementara mantan Bupati Taput menjabat Tahun 2014 sampai 2024, Nikson Nababan terkait jumlah PAD bandara Silangit kepada pemkab Taput, belum memberikan penjelaskan

Sebelumnya. Perbedaan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bandara Silangit patut dipertanyakan. Sejumlah pihak meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait sumber penerimaan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun. Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air.

"Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat dihubungi Media ini.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 mencapai Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Media juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan daerah.

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Eben S]

Keberhasilan tersebud inginnyamenurut Kepala seksi pembinaan anak didik dan kegiatan kerja: Marsihar Sinaga di lokasi 17/07/2026 ,untuk mencapai keberhasilan itu bukanlah hal yang sulit, asalkan mau belajar dan menekuninya, Memang  Beliau juga warga binaan tidak berlatar pendidikan pertanian namun saat adanya sarjana pertanian  dari IPB yang pernah magang di lahan tersebut Mereka belajar dan menekuni ilmu yang mereka dapatkan dari mahasiswa di maksud.

Berkat ilmu yang mereka dapat di topang dengan ketekunan untuk mencapai peningkatan hasil produksi guna mendukung program pemerintah pusat LP Kelas llB Siborong-borong akan tetap belajar dan membina warga binaan agar kelak warga binaan setelah bebas dapat berkarya di tengah-tengah masyarakat hususnya di bidang pertanian terangnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Mengajarkan kedisiplinan dan kesadaran lingkungan langsung di dalam ruang kelas, bukan sekadar kegiatan gotong royong biasa. Pembentukan pola pikir. Mempersiapkan generasi penerus Tapanuli Utara agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berbudaya dan peduli terhadap lingkungan. Program SAITAPAIAS ini diintegrasikan dengan program literasi daerah yaitu Tapamajuma, penerapannya di sekolah-sekolah sekitar Pasar Siborong-Borong.

SMPN 1 Siborong-borong undang para orangtua siswa baru, dorong program sai tapaias. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 1 Siborong-borong jumat (17/07/2026). 

 Yang di hadiri unsur pimpinan kecamatan bersama komite sekolah juga para orang tua siswa kelas Vll melakukan rapat bersama guna meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membentuk karakter anak didik serta cinta lingkungan yang bersih dan hijau guna menunjang program unggulan daerah Saitapaias sebagai penguatan pendidikan karakter dan Tapamaju sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi membaca, berhitung, serta berbicara dan bercerita.

Pada pertemuan tersebut Kepala Sekolah SMPN 1 Siborong-borong Marturak Lumbantoruan menyampaikan di sekolah tersebut telah membentuk kelompok kerja Budaya Sekolah Aman dan Yaman yang terdiri dari pihak sekolah, TNI, POLRI Lurah dan komite sekolah bertujuan untuk menampung keluhan para anak didik dari berbagai tekanan fisik maupun mental, seperti halnya akibat di bully sesama siswa terjadi hal yang tidak di inginkan.

Capaian akademik maupun muatan lokal pihak sekolah menjabarkan  berbagai prestasi yang telah diraih seperti tahun tahun lalu di mana beberapa alumni SMPN 1 Siborongborong masuk ke sekolah unggulan dan diberbagai pertandingan olah raga, olimpiadesains selalu meraih Juara, dan untuk tercapainya program unggulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Saitapaias agar anak didik berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan juga berharap dukungan para orang tua.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Humas Bandara Silangit, Khitaro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak bandara menyewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seluas 124 hektare dengan nilai sewa sebesar Rp100 juta per tahun.

Menurut Khitaro, angka tersebut hanya mencakup pembayaran sewa lahan dan belum termasuk kontribusi dari sektor parkir maupun penggunaan air. "Kami dari pihak Bandara Silangit hanya membayar sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun untuk lahan seluas 124 hektare. Nilai itu di luar pembayaran parkir dan penggunaan air," ujarnya saat bincangbincang di kantin bandara.

Pemkab Taput Terima PAD Rp643 Juta dari Bandara Silangit. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyebutkan total PAD yang diterima Pemkab Taput dari Bandara Silangit pada 2025 mencapai Rp643 juta. "Pada tahun 2025, PAD yang kami terima dari Bandara Silangit sebesar Rp643 juta," kata Josua, Kamis (16/7/2026).

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian sumber penerimaan tersebut, Josua mengatakan data lebih lengkap berada di Bidang Pendapatan. "Silakan ditanyakan kepada Kabid Pendapatan karena mereka yang mengetahui rincian penerimaan dari Bandara Silangit. Yang saya ketahui, total PAD pada 2025 sebesar Rp643 juta," ujarnya.

Media juga menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tapanuli Utara, termasuk Bincar Siagian dan Benni Pea. Namun, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai rincian sumber PAD tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Mutiha Simaremare. Ia menyarankan agar informasi mengenai PAD Bandara Silangit dikonfirmasi langsung kepada instansi yang menangani pendapatan daerah.

Menanggapi adanya perbedaan informasi tersebut, pengamat ekonomi Jonson Sianturi menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan rincian PAD yang berasal dari Bandara Silangit, termasuk dari sewa lahan, parkir, dan penggunaan air.

Menurut Jonson, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan atau pencatatan penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perbedaan data ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Bandara Silangit diketahui menyewa lahan milik Pemkab Tapanuli Utara seluas 124 hektare. Berdasarkan keterangan pihak bandara, nilai sewa lahan mencapai Rp100 juta per tahun, sedangkan kontribusi dari sektor parkir dan penggunaan air dibayarkan secara terpisah. Di sisi lain, Pemkab Taput mencatat total PAD yang berasal dari Bandara Silangit pada 2025 sebesar Rp643 juta.

[Editor: Eben Ezer S]

Acara diawali dengan penyambutan Kapolres baru AKBP Ferry Mulyana Sunarya beserta Ketua Cabang Bhayangkari Tapanuli Utara, dilanjutkan dengan rangkaian tradisi pisah sambut sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Di tengah berlangsungnya pergantian kepemimpinan tersebut, sejumlah masyarakat menyampaikan berbagai harapan agar kepemimpinan yang baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Kabupaten Tapanuli Utara. 

Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat itu terutama berkaitan dengan harapan agar pelayanan terhadap laporan maupun pengaduan warga dapat semakin cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum, pemberantasan peredaran narkoba dan praktik Judi dari wilayah hukum Tapanuli Utara.

Menurut sejumlah masyarakat, selama kepemimpinan sebelumnya masih ada perlu ditingkatkan, jadi harapan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi dalam aspek pelayanan. Oleh karena itu, pergantian Kapolres dipandang sebagai momentum untuk menghadirkan pembenahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Pandangan tersebut merupakan pendapat yang disampaikan oleh sebagian masyarakat dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Tapanuli Utara.

AKBP Ernis Sitinjak diketahui mengemban amanah sebagai Kapolres Tapanuli Utara selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan 17 hari, serta menjalankan tugas pada masa kepemimpinan duga Bupati Tapanuli Utara.

Pemerhati nasyarakat, J Sihombing, mengatakan masyarakat menaruh harapan besar kepada Kapolres yang baru. "Kami berharap Bapak AKBP Ferry Mulyana Sunarya dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujarnya.

Masyarakat berharap kepemimpinan AKBP Ferry Mulyana Sunarya mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Tapanuli Utara.

[Editor: Eben Ezer S]

Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN ) senilai Rp. 326.700.000.000 pada tahun 2020 dan Rp. 77.300.000.000 pada tahun 2001 saat Vandemi Covid 19 terjadi negara dalam keadaan darurat yang tidak menghilangkan perbuatan tindak pidana korupsi dan bahkan lebih leluasa /berpotensi melakukan tindak pidana korupsi dibanding dengan keadaan negara dalam normal tegas Ganda Tampubolon.

Atas permohonan Bupati Tapanuli Utara mengajukan pinjaman uang berbunga tahun 2020 dan 2021sedangkan kegiatan dihentikan bahkan tidak bisa berkumpul harus jaga jarak, namun kesempatan tersebut dimanfaatkan mengalokasikan anggaran secepat kilat dan tidak dilakukan rendering atau melalui LPSE sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16  Tahun 2018' tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 65 ayat (6) Penyedia usaha non kecil yang melaksakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama dengan sub kontrak yang mempunyai kemampuan dibidang yang bersangkutan, namun sejumlah anggaran pinjaman dana PEN dialokasikan secara swakelola dalam arti dikerjakan, di awasi dan dipertanggung jawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak di tenderkan melalui LPSE dan bahkan di paket kan Rp. 200.000.000. 

Untuk menghindari tender sebagaimana temuan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara 2026 ada sejumlah 1327 paket tidak ada rekam jejak dan berhasil membuktikan mantan Kadisperkim Tapanuli Utara beinisial (BG) serta Kontraktor ditetapkan jadi tersangka  yang merugikan keuangan negara Rp. 4,8 Miliar. 

Dengan tidak melibatkan LPSE dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengalokasian dana pinjaman PEN 400 miliar tahun 2020 dan 2021 sejumlah anggaran tidak dapat dibuktikan pengalokasiaannya secara fisik sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 'tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah Pasal 61 dan 132 mengenai bukti fisik dan bukti penagihan ditandatangani pejabat terkait diatas kwitansi sebagai alat bukti yang sah dalam pembayaran. 

Kemudian akibat alokasi dana PEN tidak di tenderkan dengan memecah jadi paket kecil ( PL) Penghunjukan Langsung atau Rp. 200.000.000 menghindari tender dan SDP pekerjaan konstruksi sebagaimana Peraturan menteri PUPR No. 14:Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian fisik pekerjaan utama atau spesialis yang dikerjakan dalam dokumen, ungkap Ganda Tampubolon. 

KPK dan BNPB juga sepakat melakukan kerjasama dalam pencegahan korupsi , bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu peningkatan kesadaran pegawai BNPB melakukan pendidikan dan pelatihan (API) pemahanan dan penguasaan terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat, sehingga sangat luar biasa mantan Bupati NN mengalokasikan anggaran Rp400 Millard saat Covid 19 terjadi tahun 2020 dan 2021.

 Tegas Ganda Tampubolon. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 ' tentang Pers Bab. VII Pasal 17 Masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan Pers. Masalah dugaan KKN dalam pengelolaan PEN tahun 2020 telah dilaporkan dan ditangani kejaksaan tinggi Sumatera Utara sebagaimana dalam Berita Antara yang sudah menjadi komsumsi publik   secara tegas Kasie Penkum Kejatisu Yos A Tarigan tahun 2020 membantah tidak ada laporan dugaan KKN atas dana PEN Tapanuli Utara (3/12/2020).

 Pada Covid 19  Tahun 2020 dan 2021 Tapanuli Utara merupakan Rumah Sakit Rujukan atau Gugus mendapat bantuan dari PLTM, Martin Manurung (DPR RI) Yayasan Medan Charrity Group yang ketua Thony Jack dan sumbangan lainnya. Anggaran Tapanuli Utara Tahun 2020 Rp1,4 triliun dipotong pajak menjadi Rp1,2 triliun melalui transfer membuktikan dalam penanggulangan Covid 19.

 Sedangkan dugaan penyimpangan dana PEN sangat jelas tidak tepat sasaran, tidak direncanakan secara matang, terlalu buru buru dan dipaksakan dengan tenggang waktu 90 hari, memperbaiki gapura sekolah ,bangun perpustakaan ,memasang lampu Jalan 14 milird dengan asal asalan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan saat ini jadi beban kepada Pemkab Tapanuli Utara harus membayar listrik setiap bulan.

PEN Tapanuli Utara Rp400 Miliard harus dibebankan ke Pemkab Tapanuli Utara  mengalokasikan ADD dan gaji kepala desa, uang sertifikasi guru dan sumber dana lainnya untuk membayar hutang uang berbunga yaitu dana PEN Rp400 miliard di Tapanuli Utara ungkap Ganda Tampubolon. Tidak ada yang di pulihkan ekonomi masayarakat Taput dalam pengalokasian dana PEN.

Drs NN mantan Bupati Taput tidak Terima presentasi dari dana PEN tersebut, sudah terbukti penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena sarana yang ada padanya dan dana PEN tak boleh bebankan ke Pemkab Tapanuli Utara, karena tidak ada ijin prinsip dari DPRD selaku perwakilan rakyat ungkap Ganda Tampubolon dalam siaran Persnya. Atas dasar tersebut Ganda Tampubolon minta KPK dan Kejaksaan Agung segera menangkap dan periksa Drs NN dugaan korupsi dana PEN Tapanuli Utara.

Mantan Bupati Taput NN menjelaskan lewat Whast App nya, terkait penggunaan dana PEN, 1.Sudah selesai audit BPK, Kemenkeu, Kemendakri dan Inspektorat. 2. Dalam penyusunan dan pengajuan serta pencairan dana PEN, kita didampingi dalam pendampingan hukum, yakni Jaksa, Pengacara Negara, Kajari Taput, ketika itu ada pak Tatang, ungkapnya.

[Editor: Eben Ezer S

 Pengukuhan tersebut menjadi puncak rangkaian Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang sebelumnya dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry MM Sitompul.

Dalam sambutan Bupati Tapanuli Utara yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa Musyawarah KORPRI merupakan momentum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Melalui kepengurusan yang baru, KORPRI diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif, berintegritas, serta terus berperan aktif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, serta menetapkan berbagai keputusan strategis sebagai pedoman pelaksanaan program KORPRI selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2026–2031 yang terdiri dari 30 orang pengurus. Kepengurusan dipimpin oleh Drs. Henry MM Sitompul, sebagai Ketua, Jenri Suryandi Simanjuntak, sebagai Sekretaris, dan Josua Jamot Erwin Hutabarat, sebagai Bendahara.

Selain menetapkan kepengurusan baru, Musyawarah KORPRI Tahun 2026 juga menyepakati penetapan iuran anggota serta berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota, pembinaan jiwa korps, penguatan organisasi, kegiatan sosial, kerohanian, olahraga, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2026–2031, Drs. Henry MM Sitompul, dalam sambutan perdananya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota KORPRI.

 Ia menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab melalui semangat kebersamaan, kolaborasi, dan pelayanan, serta mengajak seluruh anggota KORPRI untuk bersama-sama membangun organisasi yang semakin profesional, solid, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Menutup rangkaian Musyawarah KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti musyawarah dengan semangat kebersamaan dan penuh tanggung jawab. Ia berharap Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2026–2031 mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat jiwa korps, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta membangun organisasi yang semakin solid dan adaptif.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa seluruh anggota KORPRI harus senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan etika sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja secara akuntabel, memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

 Menurutnya, KORPRI harus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, serta mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis.

Melalui kepengurusan yang baru, KORPRI Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan semakin solid sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik menuju Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎Selain karakter, aspek literasi juga menjadi sorotan utama. Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi program TAPAMAJUMA yang berfokus pada empat pilar kemampuan dasar siswa, yaitu Literasi Berhitung, Literasi Membaca, Literasi Berbicara/Bercerita.
‎
‎"Kita ingin anak-anak kita tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga cakap berkomunikasi. Biasakan mereka bercerita, baik fiksi maupun kisah nyata, yang di dalamnya selalu disisipkan pesan moral yang kuat," tegas Bupati.
‎
‎Sentuhan Hati dan Karakter: Benteng yang Tak Tergantikan oleh AI
‎
‎Menghadapi pesatnya arus disrupsi teknologi dan kehadiran Artificial Intelligence (AI), Bupati memberikan pesan penguat yang sangat humanis kepada para guru. Beliau mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi, peran guru sebagai pendidik karakter tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin.
‎
‎"Di tengah keterbukaan informasi saat ini, murid-murid kita mungkin akan lebih cepat pintar menggunakan teknologi dibanding kita. Namun, ingatlah, ada satu hal yang tidak akan pernah dimiliki oleh AI, yaitu hati, karakter, dan kualitas moral. Di sinilah peran krusial Bapak dan Ibu guru melalui program SAITAPAIAS," ungkapnya penuh optimisme.
‎
‎Bakar Semangat Siswa Baru: Bermimpilah Setinggi Langit
‎
‎Sebagai penutup seluruh rangkaian acara, Bupati Dr. Jonius Taripar secara khusus menghampiri para siswa baru untuk memberikan suntikan motivasi yang membakar semangat.
‎
‎"Gantungkan mimpi dan cita-cita kalian setinggi langit. Jangan pernah takut untuk bermimpi menjadi orang hebat yang sukses. Namun ingat, mimpi yang besar harus dibarengi dengan usaha yang maksimal, belajar dengan tekun, serta disiplin yang tinggi untuk menggapainya," pungkas Bupati yang langsung disambut tepuk tangan riuh dan antusiasme tinggi dari para siswa baru.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Tapanuli Utara, melaporkan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Angkasa Pura Indonesia melalui program TJSL. Bantuan yang diberikan berupa satu paket lengkap alat marching band untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa.

GM Bandara Raja Sisingamangaraja XII Silangit, Tarto, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi penyemangat bagi para siswa untuk berlatih dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Utara atas dukungan terhadap pengembangan Bandara Silangit dan berharap sinergi yang baik terus berlanjut. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara mengucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Pura Indonesia atas dukungan melalui program TJSL.

Bupati menjelaskan bahwa bantuan ini berawal saat dirinya mengunjungi Simangumban dan menerima aspirasi dari pihak sekolah yang belum memiliki alat marching band. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak Bandara Silangit dan mendapat respons positif.

"Bantuan ini kiranya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana membangun semangat, kedisiplinan, serta mengembangkan talenta anak-anak sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan," ujar Bupati.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Bupati Tapanuli Utara dan GM Bandara Silangit, dilanjutkan penyerahan bantuan marching band secara simbolis kepada SMP Negeri 2 Simangumban sebagai penerima manfaat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Bangga! Siswi Asal Garoga Siap Harumkan Nama Tapanuli Utara di Tingkat Nasional. Sartika Rosa Uli Silali, siswi tangguh dari SMA Negeri 1 Garoga, sukses mengamankan tiket menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta pada September 2026 mendatang. Hal ini terungkap di Garoga, Selasa (14/07/2026).

Sartika akan menjadi wajah perwakilan Provinsi Sumatera Utara setelah berhasil menjuarai kategori bergengsi, Panca Lomba, yang menguji ketahanan fisik dan mental dalam lima disiplin atletik sekaligus:
* Lari 100 Meter
* Lari 400 Meter
* Lempar Lembing
* Tolak Peluru
* Lompat Jauh

Sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan nyata, jajaran Forkopimca Garoga bersama Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan Pendidikan hadir langsung di SMA N 1 Garoga hari ini, Selasa (14/7), untuk memberikan apresiasi serta suntikan motivasi bagi Sartika sebelum memulai pemusatan latihan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengapresiasi kerja keras Sartika, para pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat. Prestasi ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak muda dari Tapanuli Utara memiliki daya saing yang luar biasa jika diberikan ruang dan dukungan yang tepat.

Selamat berjuang, Sartika! Seluruh masyarakat Tapanuli Utara mendoakan dan berada di belakang perjuanganmu untuk mengharumkan nama Bumi Pasogit di ibu kota.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Padahal sudah ada tempat berdagang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanulu Utara. Hal ini menjadi sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) untuk pendataan, Selasa (14/07/2026) pagi tadi.

Kendaraan Sembarang Parkir di Pasar Pekan Tradisional Siborongborong, Secepatnya Dilakukan Pengaturan “Sasaran penertiban ini adalah pedagang-pedagang yang berjualan di badan jalan dan bahu jalan, bahkan di rumah-rumah penduduk yang memperjual belikan bahan-bahan yang seharusnya tidak dijual di halaman rumah. Karena kita sudah siapkan tempat untuk berjualan di dalam area pasar,” kata Kepala Disdagkop-UKM, Buha Mardongan Agus Sinaga.

Lanjut Agus, selain dilakukan penertiban akan dilakukan juga pengawasan di pasar tersebut. “Hari ini kita akan melakukan pendataan, seperti yang kita lihat sekarang kondisinya sudah tidak sama dengan dulu lagi, tadinya jalan masuk pasar ada pedagang yang bikin lapaknya atau berjualan di atas kendaraan, kedepan harus kita tertibkan sudah tidak ada lagi pedagang yang seperti hari ini,” ujarnya.

Agus Sinaga menjelaskan, tujuan penertiban agar pedagang tertib dan tentu untuk keindahan wajah Kota Siborongborong. Di sisi lain, dia mengimbau agar para pedagang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Tapanuli Utara.

“Kami mengimbau kepada pedagang silakan berusaha, silahkan mencari rezeki, tetapi tetap patuhi aturan-aturan yang ada, kita punya perda tentang ketertiban umum ada larangan untuk berjualan di tempat-tempat umum seperti di jalan, kalau ini dipatuhi tentu akan terciptanya ketertiban, tidak ada lagi jalanan macet karena terhalang oleh pedagang,” pungkasnya.

[Editor: Eben Ezer S]

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara atas saran, masukan, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga tahapan persetujuan bersama.

Bupati menegaskan bahwa sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan pendapat, saran, serta rekomendasi dalam setiap tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Henry MM Sitompul, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Dedi Hutabarat, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Danki Produksi Kodim 0210/TU Kapten Inf. Muhammad Arifin, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Andrea Crystoper Silalahi, para pimpinan OPD, serta undangan lainnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas publik.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎Selain penanganan fisik dan penataan kawasan, Bupati meminta percepatan proses penghapusan aset yang diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan.
‎
‎Bupati menegaskan seluruh tahapan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan anggaran Tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan pembangunan tanggul di Jalan Diponegoro segera direalisasikan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dalam kunjungan tersebut, wakil bupati turut memantau penerapan Program SAITAPAIAS, yaitu gerakan siswa-siswi Kabupaten Tapanuli Utara untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dan sekolah. Selain itu, Wakil Bupati juga meninjau pelaksanaan Program TAPAMAJUMA, yang mengajak peserta didik untuk membiasakan kegiatan maretong, manjaha, dan martorsa atau berhitung, membaca, dan bercerita.

Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Wakil Bupati berinteraksi langsung dengan para siswa di halaman sekolah. Senyum dan tawa yang terpancar menunjukkan antusiasme para siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui penerapan kedua program ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong terbentuknya karakter peserta didik yang peduli terhadap kebersihan, gemar belajar, percaya diri, serta memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, ‎‎Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Senin (13/07/2926).
‎
‎Rakor membahas perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
‎
‎Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
‎
‎Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi. ‎“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
‎
‎Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. ‎Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terpadu sangat diperlukan agar penyusunan program serta kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara Bobby Nasution, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rangkaian kegiatan Kemsama Mabi meliputi penanaman pohon, Festival Budaya Penggalang SAKTI, ramah tamah dan anjangsana, serta api unggun yang menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan antaranggota Gerakan Pramuka dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pada malam keakraban, Bupati Tapanuli Utara menjadi satu-satunya kepala daerah yang diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menyampaikan kata sambutan di hadapan seluruh peserta Kemsama Mabi dan Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara.

Kesempatan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga semangat persatuan, memperkuat karakter, serta menjadikan Gerakan Pramuka sebagai wadah mencetak generasi muda yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Pada hari kedua, Minggu (12/7), Bupati Tapanuli Utara kembali mengikuti rangkaian kegiatan bersama seluruh peserta, diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan menghadiri Upacara Penutupan Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026.

Kehadiran Bupati Tapanuli Utara pada kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap penguatan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

"Kami meminta Kasatgas Anti Mafia Tanah untuk memberantas praktik mafia tanah didaerah Kabupaten Tapanuli Utara yang diduga melibatkan  mantan Bupati Taput dua periode 2014 - 2024  Drs "NN"  dengan menggunakan jabatannya banyak menguasai tanah masyarakat adat di berbagai tempat di Bonapasogit Taput, Ujar Ketua PPPN Taput Ganda Tampubolon, pada Minggu (12/07/2026)

Ganda Tampubolon menambahkan, "kami sudah turun kelapangan mengumpukan bukti, ada puluhan hektar di Kecamatan Siatas Barita, Simangumban dan Purbatua - Taput.  Dugaan ditujukan kepada mantan Bupati Taput Drs "NN" (Periode 2014 - 2024) kuasai tanah masyarakat adat dan hutan adat sudah memegang data lengkap.

Dia itu selaku mantan bupati menguasai tanah  diberbagai tempat di Bonapasogit Taput dengan cara mengatas namakan keluarga. Seperti atas nama Ibu kandungnya "BS", ada atas nama abangnya dan kroni kroninya. Ini jelas sudah kategori praktik mafia tanah. Kami meminta agar ketua satgas mafia tanah untuk turun tangan memberantas mafia tanah di Taput yang melibatkan mantan bupati Taput "NN".

Dia menyebut, Drs "NN" untuk menguasai tanah masyarakat dengan cara membuat surat keputusan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebenarnya cara ini merupakan tipu muslihat kepada masyarakat adat dengan menggunakan wewenang dan sarana jabatan bupati yang melekat padanya, ungkanya.

Ganda Tampubolon membeberkan, sebagian tanah yang dikuasainya ada di desa Hutaginjang Kecamatan Muara seluas 1 ha yang sudah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ibu Kandungnya "BS". Tanah 1 ha tersebut merupakan milik Efendy Rajagukguk  dari 15 ha. 

Hutan Pramuka di desa Pohan Tonga - Silangit Kecamatan Siborongborong seluas 6 hektar dikuasai dari seluas 20 hektar diduga atas nama Ibunya. Jalan menuju lahan tersebut ada dibangun jalan aspal yang sumber dananya dari proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2021.

Sebut Ganda milik keluarga NN tersebut di Kecamatan Siatas Barita dekat Salib Kasih lebih kurang 20 hektar. Di Kecamatan Simangumban dan Kecamatan Purbatua berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki ratusan hektar. "Penguasaan tanah masyarakat adat ini terjadi saat NN menjabat Bupati Taput. Mantan bupati Taput dua periode ini saat itu membuat surat perlindungan masyarat hukum adat menyangkut tanah tanah adat yang statusnya ada di hutan register 44. 

Untuk penguasaan tanah adat di Kecamatan Siatas Barita dan di Kecamatan Purbatua Kabupaten Taput yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan puluhan hektar tersebut. Semuanya informasi didapat lansung dari pengetua adat setempat.

Jadi jika pun ada bantahannya yang menyebut tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, itu adalah bohong besar. Maka sebaiknya dilaporanlah nanti kita ungkap semuanya. Dia harus diusut" ujar Ganda Tampubolon.

Dia mengatakan, agar terang benderang masalah siapa mafia tanah adat didaerah Taput, sebaiknya ATR/BPN memeriksa status kepemilikan tanah yang bertopengkan penetapan "Perlindungan masyarakat hukum adat" diberbagai desa se- Taput yang ditandatangani Drs "NN" selaku Bupati Taput, saat itu. Penetapan inilah instrumennya untuk memuluskan niatnya untuk menguasai tanah masyarakat adat Taput melalui kroni kroni dan keluarganya", ujar Ganda Tampubolon

Seraya menyebut tidak surut dan tidak gentar dengan ancaman "NN" akan menempuh keranah hukum. Ketua Umum PPPN, Ganda Tampubolon membeberkan, dengan adanya Peraturan Bupati yang ditandatangani "Drs NN" tentang perlindungan masyarakat hukum adat, yang salah satunya di desa Hutaginjang, Kecamatan Muara seluas 648.08 ha berbatasan dengan tanah milik Efendy Rajagukguk  seluas 15 ha. 

Tanah Efendy Rajaguguk seluas 15 ha itu dibuktikan dengan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang ditandatangani Kepala Desa, Camat dan sudah dituangkan dalam suatu akta oleh Notaris. Tanah seluas itu tidak masuk akal dalam register sebagaimana keterangan dari pihak Kehutanan yang telah kita konfirmasi'.

Ironisnya, sebut Ganda Tampubolon, 1 ha menjadi tanah milik "BS" ibu kandung mantan bupati Drs NN diatas tanah milik Efendy Rajaguguk. Bahkan saat ini sudah didirikan dua unit rumah. Sudah dilakukan berbagai upaya dengan menempuh jalur hukum namun tidak berhasil karena yang dilawannya adalah Bupati Taput. Dan akhirnya tahun 2022 Efendy Rajaguguk bersama Keluarganya menyerahkan permasalahan tanah ini kepada PPPN.

"Dengan mengumpulkan bukti surat, saya menindaklanjutinya dengan melaporkan ke Polres Taput. Berdasarkan bukti dan laporan yang kami ajukan, akhirnya pemilik sertifikat seluas 1 ha yakni "BS" diundang ke Polres Taput. Sudah tujuh (7) kali diundang untuk dimintai keterangan namun tidak pernah datang. Maka sekarang perlu diungkap lagi masalah ini, karena Efendy Rajagukguk sudah sakit sakitan keluar masuk rumah sakit", ujar Ganda Tampubolon.

Dia menyebut, ketika chek lokadi tanah bersama Polisi Polres Taput, ratusan massa sengaja didatangkan. Bahkan ada oknum menutup akses jalan menuju tanah Efendy Rajaguguk dengan membuat plang pakai gembok. Pemkab Taput membangun jalan tahun 2023 diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Efendy Rajagukguk, sebagai pemilik asli.

BANTAH
Seperti diberitakan, Sementara mantan bupati Taput Drs "NN" melalui pesan Wathsaap nya menyebut, itu semua tidak benar. "Tanah Pramuka pe so binoto didia (tanah Pramuka itu, dimana itu tidak saya ketahui). Chek majo tu BPN manang kades akka ise pemilikni (Coba chek ke ATR/BPN, siapa pemiliknya).  Boasa didok si Tampuboloni keluargaku dan kroninya.

 Anggo on pamasukon ma tu ranah hukum (Kenapa dibilang si Tampubolon itu keluarga saya dan kroni kroni. Kalau ini akan ditempuh ke jalur hukum)"Ujar mantan bupati Taput dua periode Drs Nikson Nababan melalui pesan WA nya. 

[Editor: Eben Ezer S]

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Perlindungan sosial (Bansos) disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah dan kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Dukungan UMKM, diberikan secara subsidi bunga, bantuan modal, dan insentif agar usaha mikro, kicil dan menengah tetap bertahan. Program Padat Karya & Dukungan Sektoral. Menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung program prioritas baik ditingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Investasi pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjamin kredit modal kerja bagi para pelaku usaha roda perekonomian terus berputar. 

Mantan Bupati Taput (NN], "Saya sudah mewariskan banyak harta buat pemda dan rakyat Taput. Belum lagi tanah adat dan hutan adat, semua kebun masyarakat Taput terbebas dari SK 44. PEN itu sudah banyak membuat dampak ekonomi bagi pembangunan Taput. Kalaupun kita membayar pokok dan bunga 0,8% dampak PEN sudah lebih dari cukup membayar itu, kita untung secara perputaran ekonomi. Pernyataan ini diucapkan mantan bupati NN lewat Whast App nya pada Jumat, (10/06/2026)

NN menambahkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu warisan yang ditinggalkan untuk pemerintah daerah dan masyarakat Taput. Dana PEN merupakan kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19, serta menghadapi ancaman krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan ekonomi. NN memaparkan, anggaran PEN dialokasikan berbagai sektor strategis.

Program perlindungan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat, dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi bunga, bantuan modal, serta berbagai insentif agar pelaku usaha tetap bertahan di tengah pandemi.

Salah satu Embung tangkapan Air di lokasi Register 42 Sijaba, sudah banya dimiliki Sertifikat Hak Milik.

PPPN Tuding Mantan Bupati Taput Kuasai Tanah Adat di Bonapasogit
Program PEN, lanjutnya, juga mencakup padat karya dan dukungan sektoral untuk menciptakan lapangan kerja serta mendukung program prioritas pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara pada sektor investasi, pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menjamin kredit modal kerja sehingga roda perekonomian tetap berjalan.

"Saya sudah mewariskan banyak harta buat Pemda dan rakyat Taput. Belum lagi tanah adat dan hutan adat, semua kebun masyarakat Taput terbebas dari SK 44. PEN itu sudah banyak memberikan dampak ekonomi bagi pembangunan Taput. Kalaupun kita membayar pokok dan bunga 0,8 persen, manfaatnya sudah lebih dari cukup. Secara perputaran ekonomi kita tetap untung," ujar NN.

Mantan Bupati Taput Bantah Tudingan Kuasai Lahan Eks Pramuka 20 Hektare
PPPN Desak Dugaan Mafia Tanah dan Pengelolaannya Diusut. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Tapanuli Utara, Ganda Tampubolon, meminta Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Brigjen Pol Arief Rahman, mengusut dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya melibatkan mantan Bupati Taput berinisial NN.

Menurut Ganda, pihaknya telah mengumpulkan data dugaan penguasaan tanah adat di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Siatas Barita, Simangumban, Purbatua, Muara, dan Siborongborong.

"Kami meminta Satgas Anti Mafia Tanah mengusut dugaan penguasaan tanah masyarakat adat yang diduga dilakukan mantan Bupati Taput NN tersebut. Data yang kami miliki sudah lengkap dan hasil penelusuran lapangan juga telah kami kumpulkan," ujarnya.

Ia menduga sejumlah bidang tanah didaftarkan atas nama anggota keluarga maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan mantan kepala daerah tersebut.
Dua Mantan Bupati Taput Dilaporkan ke KPK, Dugaan Alih Status HGU 20 Hektare Jadi SHM
Ganda juga menduga penguasaan tanah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan saat NN menjabat sebagai bupati. Menurutnya, dugaan tersebut akan dilaporkan kepada Satgas Anti Mafia Tanah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia mengaku telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah tokoh adat di wilayah yang disebutkan dalam laporannya.

Ganda juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memeriksa status kepemilikan tanah yang berkaitan dengan penetapan perlindungan masyarakatb hukum adat yang diterbitkan pada masa pemerintahan NN.

[Redaktur: Eben Ezer S]

‎‎Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan menegaskan bahwa pembangunan Huntap ini murni merupakan bentuk kehadiran negara dan kepedulian sosial untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Karena itu, ia memberikan peringatan keras agar hunian ini benar-benar dimanfaatkan sesuai fungsinya.
‎
‎"Dasar pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi membangun ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal, bukan untuk menambah aset pribadi, dikontrakkan, atau bahkan dijual. Jika ada rumah yang sudah selesai dan lengkap fasilitasnya tetapi sengaja ditelantarkan, Pemkab Taput akan mengambil tindakan tegas," ujar Deni Parlindungan di hadapan warga.

‎‎Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin kenyamanan warga, Pemkab Taput bergerak cepat melengkapi seluruh fasilitas dasar di kawasan hunian baru tersebut. Deni menjelaskan bahwa pemasangan jaringan listrik oleh PT PLN (Persero) sudah mulai dieksekusi hari ini dan ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan.
‎
‎Untuk pemenuhan air bersih, Dinas PUPR Taput bersama PT WIKA telah memasang meteran air di setiap rumah. Untuk jangka pendek, kebutuhan air disuplai melalui sumur bor dari anggaran APBD Taput dengan dua unit tandon penampung. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah sedang merampungkan pembangunan reservoir yang mengalirkan air bersih langsung dari sumber mata air berjarak 4 kilometer dengan kapasitas 7 liter per detik.
‎
‎"Persoalan lahan untuk jalur pipa air sudah beres seluruhnya. Kita ingin memastikan warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih di sini," tambah Wakil Bupati yang disambut tepuk tangan riuh dari warga.
‎
‎Kawasan Ditata Rapi Layaknya Pemukiman Modern. ‎Tak hanya sekadar menyediakan rumah, Pemkab Taput juga berkomitmen menyulap kawasan Huntap Dolok Nauli menjadi pemukiman yang rapi, indah, dan sehat. Saat ini, progres pembangunan jalan rabat beton dan tembok penahan tanah (TPT) di lokasi telah mencapai 85 persen, sedangkan drainase lingkungan sudah menyentuh angka 70 persen. Selain itu, sarana pendidikan berupa gedung PAUD juga tengah dibangun dengan dukungan dari Yayasan Del.
‎
‎Demi menjaga estetika lingkungan agar tetap tertata rapi layaknya kawasan pemukiman modern, Wakil Bupati mengimbau warga yang berencana memperluas bangunan atau menambah dapur untuk wajib berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup. Warga dilarang keras mendirikan bangunan tambahan secara asal-asalan dengan material seadanya.

‎Pada kesempatan tersebut, ke-33 warga penerima manfaat juga langsung menerima paket bantuan perabotan lengkap siap pakai dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Paket tersebut terdiri dari satu set sofa, satu set meja makan, satu set rak serbaguna, serta dua set kasur spring bed lengkap dengan ranjang dan bantal.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, menerima audiensi perwakilan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) diwakili Kepala Program YAPIKA Rokhmad Munawir, BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan) diwakili Kordinator Solidaritas BITRA Quadi Azam serta komunitas masyarakat dari sejumlah desa di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung. Rabu (8/7/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis untuk membahas terkait pelaksanaan proyek strategis nasional bidang pembangkit listrik, khususnya mengenai dampak, manfaat, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan proyek tersebut.  

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik ruang dialog yang dibangun bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait. Menurutnya, setiap proyek strategis harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

“Penting adanya transparansi terkait informasi, mekanisme perhitungan keuntungan, biaya operasional, serta manfaat yang dapat diterima masyarakat dari proyek strategis ini. Pemerintah daerah juga perlu memastikan agar masyarakat memperoleh dampak positif secara berkelanjutan,” ujar Wakil Bupati.

Dalam diskusi tersebut turut dibahas mengenai mekanisme pembagian manfaat dari proyek pembangkit listrik, termasuk ketentuan bonus produksi yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Keuangan. Selain itu, masyarakat menyampaikan harapan agar terdapat skema manfaat yang lebih luas setelah proyek mencapai titik balik modal (break-even point), sebagaimana yang pernah menjadi bagian dari pembahasan awal.

Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya komunikasi mendukung sinergi dalam membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, pemanfaatan lahan baru, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah terdampak proyek.

“Investasi yang hadir di daerah harus mampu membuka peluang bagi masyarakat lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha, maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

 Kegiatan tersebut menjadi forum bagi para kepala sekolah untuk memaparkan maklumat pelayanan, gagasan, serta strategi pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bertempat di Aula SMP Negeri 1 Pahae Julu, Onan Hasang, Rabu (8 Juli 2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan arah kemajuan sekolah. Menurutnya, setiap kepala sekolah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, jumlah tenaga pendidik, hingga fasilitas yang tersedia, sehingga dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen, disiplin, dan keteladanan dalam menjalankan tugas serta membangun koordinasi yang baik dengan koordinator wilayah maupun Dinas Pendidikan.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan harmonis dengan guru maupun peserta didik. Komunikasi yang efektif, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah, sehingga seluruh kebijakan dan program sekolah dapat terlaksana secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya mengimplementasikan tiga program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Saitapaias sebagai gerakan membangun karakter melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Tapamajuma (Tapanuli Utara Manjaha, Maretong, dan Martorsa) untuk menumbuhkan budaya membaca, berhitung, dan bercerita, serta pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai sarana pendukung pembelajaran agar guru semakin kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik.

Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa forum bersama para kepala sekolah akan dilaksanakan secara berkala setiap semester sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penguatan program pendidikan. Ia berharap seluruh kepala sekolah terus menjadi teladan dalam membina guru dan peserta didik, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas serta mewujudkan kemajuan pendidikan di kawasan Pahae dan Kabupaten Tapanuli Utara secara umum.

Pada sesi ekspose, masing-masing kepala sekolah mempresentasikan maklumat pelayanan serta berbagai inovasi dan gagasan yang akan diterapkan di sekolahnya. Beragam strategi dipaparkan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, optimalisasi potensi sekolah, hingga langkah-langkah mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Menanggapi hal tersebut PJ Kabang Hukum Pemkab Tapanuli Utara, Marito Simanjuntak, saat dihubungi Media lewat Whast App pada Rabu, (8/7/2026), menurutnya sesuai ketentuan dalam rezim hukum kehutanan bahwasanya di dalam kawasan hutan tidak mungkin diberikan hak atas tanah berupa Setifikat Hak Milik (SHM). Ujarnya.

Marito menjelaskan jika terjadi hal demikian, ada sertifikat hak milik di atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan register 42 Sijaba, maka diduga sertifikat itu mengandung cacat administrasi yaitu kesalahan penerapan peraturan perundangundang atau data yuridis yang tidak benar, yang dapat menyebabkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan akan  terdegradasi dan tidak memiliki daya ikat secara hukum, jelasnya.

Seharusnya dalam proses penerbitan sertifikat ada chek fisik dan chek data yuridis. Untuk itu diperlukan dokumen alas hak dari si pemilik sertifikat, apakah jual beli atau hibah. Orang yang melakukan perbuatan jual beli atau hibah diatas tanah yang bukan miliknya, berarti orang yang tidak berhak, apalagi diatas tanah kawasan hutan. Harus dikeluarkan dulu dilepaskan dulu dari kawasan hutan melalui SK Menteri Kehutanan barulah bisa dimohon penerbitan STP Hak Milik.

Dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembeli kawasan hutan tanpa izin bisa dianggap terlibat dalam perusakan hutan. Bagi penjual tanah di kawasan hutan bisa dikenakan tindak pidana penipuan kepada pembeli agar dapat melancarkan transaksi tanah yang dijualnya transaksi tanah yang dijualnya bisa dikenakan pasal 372 KUHP dengan pidana penjara hingga 4 taun, atau tindak pidana pemalsuan serta sanksi pidana UU Lingkungan Hidup.

Sedangkan  bagi penyelenggara negara misalnya kades dapat dikenakan UU Tipikor dimana menyebabkan terjadinya kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan, serta pemalsuan dokumen, jelasnya.

Sebelumya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara melalui Bagian Aset berencana mematok 300 hektare kawasan Hutan Register 42 Sijaba. Berdasarkan SK Nomor 579 Tahun 2014, kawasan tersebut berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebagian berada di Dusun II Pargompulan, Desa Pohan Tonga, Siborongborong II, Silaitlait, Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong.

Kepala Bagian Aset Pemkab Tapanuli Utara, Murni Hutagalung, menjelaskan sebahagian wilayah dusun Silalahi dan dusun Pargompulan di Desa Pohantonga, memang berada di kawasan Hutan Register 42 Sijaba. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pematokan di seluruh kawasan tersebut.

"Apabila nantinya ditemukan sudah ada SHM di dalam kawasan itu dan ada pihak yang keberatan, silakan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

Di kesempatan lain, salah seorang petani warga Sunda di Dusun II Pargompulan mengatakan sekitar 20 hektare lahan di lokasi tersebut merupakan milik JT, yang disebut sebagai keluarga mantan Bupati berinisial NN.

Menurutnya, akses jalan menuju lahan tersebut juga dibangun oleh keluarga mantan bupati NN. Saat ini, lahan tersebut telah disewakan kepada pihak lain. "Benar, lahan di seberang lahan kami itu milik JT, keluarga mantan Bupati Taput NN. Sedangkan lahan yang kami kelola adalah milik TT," ujar warga tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Pohantonga, A Siahaan, membenarkan pada 2017 pihaknya menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebagai dasar kepemilikan lahan milik keluarga mantan Bupati NN. Menurutnya, lahan tersebut kini telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Benar, saya membuat SKPT sebagai alas hak kepemilikan keluarga mantan Bupati NN pada tahun 2017. Tanah tersebut, berdasarkan keterangan yang kami terima, dibeli dari warga setempat," kata Siahaan. Menurutnya, jika lahan tersebut memang berada di dalam kawasan Hutan Register 42 Sijaba, seharusnya pemerintah memberikan tanda atau larangan. Ia juga mempertanyakan proses pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga akhirnya SHM bisa diterbitkan.

Sementara itu, mantan Bupati Tapanuli Utara berinisial NN yang dihubungi tim Media terkait lahan milik keluarganya belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

[Editor: Eben Ezer S]

 Khitaro menjelaskan bahwa lahan yang  digunakan Angkasa Pura II, saat ini seluas 124 hektar dengan PAD pertahun Rp100 juta diluar PAD parkir dan sumber Air, karena PAD parkir dan air dibayarkan perbulan dan kalau sewa lahan kita bayar pertahun

"Kita dari pihak bandara Silangit hanya membayar PAD Rp100 juta/tahun untuk sewa lahan 124 hektar di luar PAD parkir dan Air", ujarnya, di Bandara Silangit, Selasa (07/07/2026).

Sementara Josua Hutabarat kabid asset pemkab Taput menyebut leqt Whast App nya, bahwa PAD bandara Silangit yang kita terima tahun 2025 sebesar Rp 643 juta. "Pada tahun 2025 kita hanya menerima PAD dari Bandara Silangit sebesar Rp 643 juta", ujarnya.

[Editor: Eben Ezer S]

Menyebut bahwa sekitar 20 hektar ada lahan milik inisal JT keluarga mantan Bupati Taput NN di lokasi ini dan bahkan membangun jalan kelokasi ini adalah keluarga mantan Bupati pada waktu itu dan saat ini lahan tersebut telah di sewakan kepada orang lain, ujarnya. "Ya benar lahan di seberang lahan kami ini adalah tanah milik JT keluarga mantan Bupati Taput NN, sedangkan lahan yang kami kelola ini adalah tanah milik TT", ujar warga Sunda itu.

Sementara Kepala Desa Pohantonga A Siahaan membenarkan telah membuat SKPT tahun 2017 kepada keluarga mantan Bupati Taput NN atas kepemilikan lahan di dusun II pargompulan dan bahkan sudah keluar sertifikat hak milik mereka. "Benar telah saya buat SKPT untuk alas hak kepemilikan keluarga mantan Bupati NN itu pada tahun 2017. Menurut kepala desa bahwa tanah tersebut dibeli dari warga setempat".

Menurut kepala desa apabila lokasi tanah milik keluarga Bupati NN itu masuk dalam kawasan hutan register 42 Sijaba kenapa pihak kehutanan tidak melarang dan  serta kenapa BPN melakukan pegukuran sehingga terbit SHM. jelasnya.

Bendungan tangkapan air di dusun pargompulan.

Sementara bagian asset pemkab Taput, Murni Hutagalung menjelaskan bahwa sebagian dusun Silalahi dan pargompulan masuk kawasan hutan register 42 Sijaba dan dalam waktu dekat akan kita lakukan pematokon seluruh lokasi kawasan hutan dan apabila sudah ada tersebut SHM dilokasi kawasan kalau keberatan silakan ambil jalur hukum untuk di gugat ke pegadilan, jelasnya.

Sementara mantan Bupati Taput NN tim media saat dihubungi megenai lahan milik keluarganya yang diduga masuk dalam kawasan, belum memberikan tanggapan.

[Editor: Eben Ezer S]

Total sebanyak 92 peserta yang diberangkatkan, terdiri 62 peserta putra dan 30 peserta putri. Kontingen ini dipimpin oleh Ketua Kwarcab Juna Hutabarat, Pimpinan kontingen putra dipercayakan kepada Samuel Lumbantobing, sedangkan pimpinan kontingen putri dipimpin Riphaelda Hutabarat serta 10 pendamping lainnya. 
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Jambore Daerah merupakan wahana strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat persaudaraan antara anggota Pramuka dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara, tetapi juga menjadi sarana menanamkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, semangat gotong royong, serta kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Bupati juga mengapresiasi seluruh pembina, pelatih, pendamping, dan jajaran Kwartir Cabang yang telah mempersiapkan kontingen dengan baik.
‎
‎Bupati berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka, serta menjadi duta terbaik Kabupaten Tapanuli Utara selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8-12 Juli. Ia berharap para peserta mampu menunjukkan sikap santun, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Tapanuli Utara di tingkat provinsi.

‎Mengakhiri sambutannya, Bupati secara resmi melepas keberangkatan kontingen dan berharap keikutsertaan mereka menjadi pengalaman berharga yang memperkuat karakter generasi muda, memperluas wawasan dan persahabatan, serta membawa semangat baru dalam mendukung terwujudnya Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

[Redakrur: Tohap Simaremare]

Kegiatan ini diikuti oleh  para Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan, serta kepala sekolah dari Kecamatan Siborongborong, Pagaran, Muara, dan Parmonangan. Dalam arahannya, Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa maklumat pelayanan sekolah merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. 

Menurutnya, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta mampu membentuk karakter generasi penerus bangsa yang unggul. Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan.

 Ia berharap hasil penyusunan maklumat pelayanan tidak berhenti pada tahap pemaparan semata, melainkan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, terukur, serta dievaluasi secara berkala guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. 

Ia berharap maklumat pelayanan sekolah dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Sudaryanto, tersebut diikuti oleh pemerintah daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan sejumlah capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. Bupati menyampaikan bahwa sebanyak 40 kepala keluarga hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan agar kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap), mengingat seluruh penghuni menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut.

Selain itu, Bupati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak untuk kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali. 

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎Dalam gelaran tahun ini, PRSU melakukan transformasi besar dari sekadar panggung hiburan menjadi ruang kolaborasi terpadu. Peluang inilah yang ditangkap secara cerdas oleh Pemkab Taput. Melalui Paviliun Tapanuli Utara, pemkab siap memfasilitasi para pelaku UMKM, pengrajin tenun ulos, komunitas seni, hingga petani komoditas unggulan agar dapat bertukar inovasi dan menjaring investasi baru.
‎
‎Kebanggaan tersendiri juga mencuat bagi masyarakat Tapanuli Utara pada perayaan setengah abad PRSU ini. Panitia secara resmi meluncurkan maskot PRSU ke-50, yaitu Orangutan Tapanuli. Kehadiran maskot ini tidak hanya menjadi simbol keanekaragaman hayati yang wajib dilestarikan, tetapi juga merepresentasikan identitas dan keunikan ekologis yang melekat pada wilayah Tapanuli.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Menanganggapi hal itu bagian asset Pemkab Taput, Murni Hutagalung kepada Media, menjelaskan apabila ada oknum atau warga yang mengaku dan meng klaim di lokasi 300 hektare di hutan register 42 Sijaba memiliki tanah,itu saya pastikan adalah penggarap, manabisa ada tanah hak milik di lokasi kawasan,ujarnya. Jumat (03/07/2026).

"Dilarang ada jual beli di lokasi 300 hektare di lahan register sijaba yang saat ini menjadi Areal Penggunaan Laianya (APL) sesuai SK 579 tahun 2014 dan sudah ada surat edaran bupati pada tahun 2020 yang diberikan kepada para oknum kepala desa dan camat agar di areal 300 hektar jangan di keluarkan SKPT", ujar Murni.

Murni menjelaskan hanya kepada pihak Angkasa Pura Bandara Silangit kita buat perjanjian kerjasama pemakaian  lahan APL sijaba 103 hektare dan suda sertifikat dan 21 hektare untuk perpanjangan runway dibuat tahun 2021, apabila ada oknum memiliki tanah di areal tersebut, itu adalah ulah para penggarap, jelasnya.

Yang pasti lahan APL sijaba 300 hektare adalah milik Pemkab Taput dan sudah tercatat sebagai aset. Mungkin selama ini karena belum  digunakan Pemkab Taput selama ini, masyarakat melakukan penggarapan lahan hutan sijaba

"Sudah pernah ada surat edaran bupati tahun 2020 terkait hal kawasan hutan register sijaba dan surat tersebut telah di sampaikan kepada  para kepala desa setempat dan camar untuk mengetahui hal kawasan hutan sijaba", jelas Murni.

Lebih lanjut Murni. Sesuai data dan titik kordinat dari pihak kehutanan, lokasi kawasan 300 hektare hutan sijaba berada di Desa Silait lait, Desa Sibirongborong II, dusun Pargumpulan, Silalahi Desa Pohantonga dan Desa Pariksabungan. Dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan dengan tim dari Pemkan Taput, BPN, Kehutanan untuk melakukan pegukuran lahan areal 300 hektar dengan tujuan agar warga dapat megetahui dimana kawasan hutan dan dimana tanah milik warga, jelas Murni.

Informasi di lapangan di dusun Pargompulan Desa Pohantonga bahwa sertifikat hak milik oknum pengusaha ternak lembut telah memiliki serikat hak miliki tahun 2000 dibeli dari warga setempat.

[Editor: Eben Ezer S]

Tokoh Pendidikan mengapresiasi kinerja Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak dan seluruh anggota Polres  dan bersama Instansi pemerintah yang telah bertugas dengan baik dalam pengamanan selama bertugas di Taput. Ahir-ahir ini jajaran Polres Taput berhasil menggagalkan beberapa kali peredaran Narkoba di Wilayah hukumnya. Penanganan banjir, judi penyakit masyatakat, pengamanan pemilu, pilkada, ujarnya di Siborongborong, Kamis (02/07/2026).

Sebaliknya Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak mengucapkan, "Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut berperan, sehingga keamanan di Taput tercipta aman dan kondusif", ujar Kapolres Taput (02/07).

Ernis mengatakan, "Apresiasi kepada personel Polres Taput bersama TNI dan instansi pemerintah, masyarakar yang telah mendukung tugas dan hubungan emosional dengan sebaik - baiknya, mereka telah bekerjasama melakukan pengamanan sesuai prosedur. Semoga sukses dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam pergantian tugas baru. Terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tersebut". Ucapnya.

Menurut Kapolres tidak terlepas dari sinergitas antara Masyarakat, Polri, TNI dan pemerintah daerah. Selain itu, peran serta elemen masyarakat Tapanuli Utara yang telah berpartisipasi aktif membantu aparat keamanan.

AKBP Ernis Sitinjak berharap, koordinasi dan sinergitas dengan TNI dan instansi pemerintah nantinya dapat terus terjaga, sehingga kedepan semua kegiatan pengamanan dapat berjalan aman dan lancar, “Semoga situasi kondusif ini dapat kita jaga dan dipertahankan menuju Tapanuli Utara semakin maju dibawa kepemimpinan Bupati Wakil Bupati dan Polres Taput mendatang," pungkasnya.

[Editor: Eben Ezer S]

Wahana News.co menemukan Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonskha 50 kg didalam mobil pickap milik anggota polisi sebanyak 6 zak. Pemilik mobil pickap mengatakan melalui telepon genggamnya, "pupuk bersubsidi penerintah yang dimobil saya milik seorang polisi dibawak dari Medan." Ujarnya singkat, pada hari Minggu (28/06/2026).

Dalam pantawan Wahana News.co, oknum APH diduga membelikan pupuk bersubsidi penerintah ini dari salah satu kios di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, identik melakukan pelanggaran dengan membeli Pupuk Bersubsidi  menggunakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan membeli melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan informasi masyarakat, seorang petani berinisial (AL) mengatakan "saya warga Siborongborong, salah seorang anggota KSB  kelompok tani, pada Musim Tanam (MT1 dan MT2) penyaluran pupuk bersubsidi jenis Phonskha dan Urea, belum menerima sesuai kota". Mengaku kelompoknya belum menerima sesuai kota, Kios pengecer untuk kelompoknya selalu berjanji dari bulan kebulan hingga ahir Mei 2026 sama sekali belum pernah diberi tahu kapan penebusan pupuk bersubsidi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022.

"Bila kami mendatangi kios pengecer untuk penebusan, selalu gagal, katanya pasokan Pupuk Indonesia langkah dengan berbagai alasan". Ucapnya.

Wahana News Taput pada Minggu 28/06/2026 terpantau ada mobil Fickap milik APH bermuatan Pupuk bersubsidi jenis Phondkha sebanyak 6 Zak terparkir di Siborongborong. Pemilik mobil tersebut mengatakan lewat telepon genggamnya bahwa pupuk yang berada didalam mobolnya dibawa dari Medan menuju Simangumban, sebutnya. Informasi yang didapat pupuk tersebut digunakan pemupukan jagung diperladangan milik APH.

Beberapa pemilik kios pengecer di Siborongborong belum dapat dikonfirmasi terkait kota pupuk MT1 dan MT2 tahun 2026. Direktur Prusda (BS) dan Kepala Dinas Pertanian Taput (PS) saat dihubungi lewat telepon genggamnya belum memberikan jawaban terkait adanya informasi pupuk tersebut.

Disituasi langkanya pupuk bersubsidi pemerintah didapat oleh kelompok tani, dari mana asal pupuk Phonskha milik APH tersebut. Pelanggaran terhadap aturan distribusi pupuk bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana, denda, dan pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 4 tahun 2023 yang mengatur tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

Dinas terkait di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini dan menindak tegas pelaku jika terbukti bersalah. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak para petani dan memastikan program subsidi pemerintah berjalan sesuai dengan tujuannya.

[Editor: Eben Ezer S]

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala OPD ini membahas percepatan penyerapan anggaran, penuntasan proses pengadaan barang dan jasa, serta percepatan realisasi belanja modal agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target.

Turut dibahas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Dalam Negeri serta perkembangan proses restrukturisasi APBD yang masih dalam tahap pembahasan.

Bupati menegaskan, penganggaran ke depan, termasuk dalam Perubahan APBD, akan diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Tapanuli Utara.

Sekretaris Daerah, para Asisten, dan Staf Ahli Bupati diinstruksikan untuk terus memonitor dan mendampingi perangkat daerah demi tercapainya target pembangunan secara optimal.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, membacakan amanat Presiden RI Prabowo Subianto tentang penguatan reformasi Polri & sinergi menjaga stabilitas nasional.

Bupati mengapresiasi kinerja Polres Taput, termasuk saat tanggap bencana hidrometeorologi November 2025. Kamtibmas kondusif jadi modal utama investasi daerah.

Momen ini juga jadi pelepasan tugas Kapolres AKBP Ernis Sitinjak & Dandim Letkol Kav. Ronald Tampubolon yang segera bertugas di tempat baru. Terima kasih atas pengabdiannya!

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Peserta pedagang menjelaskan kepada Media, pada tahun 2017 kami para pedagang jajanan malam diarahkan untuk berjualan di lokasi pajak di jalan dame dan jalan  horas pasar Siborongborong, tapi saat ini para pedagang kembali berjualan di sepanjang jalan  Sisingamagaraja tanpa ada pengawasan dari dinas terkait pada hal program jajanan malam ini, adalah program mantan Bupati Taput NN pada tahun 2017

"Kami para pedagang jajanan malam dulu kami berjualan  di pinggir jalan tapi tahun 2017 diarahkan agar berjualan di salah satu lokasi yang telah di bagun dengan program mantan Bupati Taput NN, tetapi saat ini para pedagang jajanan malam suda kembali berjualan di pinggir jalan  Sisingamgaraja dan lokasi jajanan malam yang dibangun mantan Bupati Taput NN suda sepi tidak ada pengunjung.

Harapan kami kepada dinas terkait agar lokasi jajanan malam ini dapat kembali diajukan tata para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Sisingamagaraja dapat ditertipkan atau ditata kembali agar dapat berjualan di lokasi jajanan malam di jalan horas.dan jalan damai"

Sementara Kadis Koperasi,Agus Sinaga  saat dihubungi Media, dulu yang mengelola jajanan malam itu adalah salah satu organisasi di Siborongborong pada hal atas permohonan organisasi tersebut dulu itu kepada mantan Bupati Taput NN sehingga dibangun permanen untuk, lokasi jajanan malam. Untuk kedepan suda ada rencana dinas koperasi Taput untuk megelola jajanan malam itu nantinya, ujarnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

"Saya minta agar aparat hukum Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek dana PEN di Taput. Tidak mungkinlah hanya Kepala Dinas (Kadis) dan Pimpro (PPK) nya yang ditangkap Jaksa. Usut tuntas sampai ke akar akarnya"ujar Ganda Tampubolon. Dia menyebut, tahun 2020 dan tahun 2021saat pandemi covid 19 terjadi tidak ada kegiatan Pemerintah dan masyarakat. 

Bahkan 80 persen anggaran APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota dialokasikan untuk menangani pandemi tersebut. Namun pada saat itu, Drs NN sebagai bupati Taput mengajukan pinjaman berbunga tahun 2020 rp 320.670.000.000 (tiga ratus dua puluh miliyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tahun 2021 kembali mengajukan pinjaman rp 73.330.000.000 (tujuh puluh tiga miliyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Ini suatu keanehan. Bupati Taput mengajukannya supaya apa. Saya katakan aneh karena gerbang sekolah sekolah yang tidak perlu di cat dijadikan menjadi proyek. Maka sudah jelas tidak tepat sasaran"ujar Ganda Tampubolon. Menurutnya, penyerapan seluruh anggaran dana pinjaman PEN berbunga tahun 2020 dialokasikan secara kilat dan tidak melihat Tendering - Proc, tidak melibatkan LPSE/SPSE sebagaimana diatur dalam Perpres NO 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

" Jadi terkesan bagi bagi proyek. Patut diduga penyerapannya dilakukan secara swakelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK).Yang jelas, KPA dan PPK dalam hal ini adalah Bupati Taput Drs NN selaku pihak yang paling bertanggungjawab. Dugaan korupsi dana PEN diusut oleh Kejaksaan dan menetapkan tersangka oknum Kadis Perkim (Perumahan Pemukiman) Kabupaten Taput Ir BG dan PPK.

 Tidak mungkin hanya yang dua orang ini pelakunya. Arahan dan petunjuk untuk terlaksananya proyek proyek dengan sumber dana PEN adalah Bupati Taput Drs NN. Maka dia yang paling bertanggungjawab secara hukum dan selayaknya dijadikan tersangka oleh pihak Kejaksaan"tegas Ganda Tampubolon Ketum PPN itu. Dia membeberkan, ada dibeberapa titik proyek sumber dana PEN dibangun jalan ke lokasi lahan milik kroni kroni bupati Taput dua periode ini. 

Inipun sudah jelas menyalahi dan tidak tepat sasaran. Maka saya minta agar Jaksa Agung mengambil alih kasus korupsi dana PEN di Taput. Saya  sebagai Ketum PPPN sudah lengkap data dan siap mengadukannya ke KPK di Jakarta. Minggu depan kita resmi melaporkannya bersama kasus mafia tanah masyarakat adat di Kabupaten Tapanuli Utara", akibat pinjaman dana PEN yang pengalokasian dianggap misterius  berdampak luas yakni tahun 2025 Kepala Desa se- Taput tidak menerima gaji. Ujarna.

Ganda menambahkan, "Sertifikasi guru dialihkan untuk membayar pinjaman dana PEN di Taput sebesar Rp 400 miliyar. Bukti nyata ada 1237 paket yang di Subkontrakkan tidak diketahui juntrungannya. Itu terungkap saat pihak Kejaksaan mengusut kasus korupsinya dengan menetapkan oknum Kadis PERKIM Taput  "Ir BG" sebagai tersangka proyek dana PEN yang merugikan keuangan negara rp 4,8 miliyar.

Indikasinya sudah kuat untuk diarahkan pengusutannya kepada mantan bupati Taput.
Dia mengaku, sudah satu minggu  turun ke lapangan untuk melakukan survey dan pengumpulan data menyangkut semua lokasi proyek sumber dana dana PEN didaerah Kabupaten Tapanuli Utara. "Kita harus bicara data. Termasuk menyangkut tanah masyarakat adat yang diduga banyak dikuasai para pejabat teras Pemkab Taput.

Mantan Kepala Dinas dan mantan bupati Taput dengan mengatasnamakan keluarga dan kroni kroninya. Semuanya kita ungkap dan sudah siap untuk dilaporkan ke KPK"tandas Ganda Tampubolon mengakhiri.

Sementara Bupati Taput dua periode Drs Nikson Nababan membantah tekait penyerapan dana PEN tersebut. "Terkait dana PEN, sudah selesai di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kemenkeu, Kemendagri dan Inspektorat. Dalam penyusunan dan pengajuan serta pencairan dana PEN, kita di dampingi dalam pendampingan hukum. Yakni Jaksa Pengacara Negara, yakni Kajari Taput, ketika itu ada Pak Tatang"ujar mantan bupati Taput Drs NN.

(Editor: Eben Ezer S]

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.Dalam nota pengantar tersebut disampaikan bahwa pengajuan Ranperda merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,439 triliun atau 99,29 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai Rp1,339 triliun atau 96,03 persen dari anggaran, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp100,42 miliar.

Melalui penyampaian Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Hal itu di sampaikan Poluk B.N Pakpahaham,S Pd kepala SMA Negeri 1 Siborongborong. "Ya benar atas nama Rahel Hutasoit diberangkatkan ke medan dalam rangka pertandingan renang tingkat Provinsi,Rahel diberangkatkan karena meraih juara 1 lomba renang tingkat Kabupaten dan mudah mudahan melalui doa dan harapan kita,Rahel nantinya dapat meraih juara untuk mengharamkan nama SMA Negeri 1 Siborongborong Tapanuli Utara"Ujar Poluk.

Sementara melalui surat,Alexander Sinulingga, kadis pendidikan Provinsi Sumut nomor 400.3.6.3/021/DISDIK/VI/2026. Meginstruksikan kepada kepala cabang dinas pendidikan provinsi Sumatra Utara untuk menindak lanjuti hasil seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) jenjang dikmen tingkat kabupaten/kota tahun 2026 yang diterbitkan oleh pusat prestasi nasional kemdikdasmen Republik Indonesia, disampaikan bahwa pendidikan Provinsi Sumatra Utara akan melaksanakan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) jenjang dikmen tingkat Provinsi 2026 secara luring.Cabang Olah raga yang dilombakan Atletik,Renang,bulutangkis,pencat Silat dan panjat pinang

Waktu dan hari peserta yang akan di pertandingkan mulai seni (29/6/2026 sampai (1/7/2026) bertempat di aurora ballroom, hotel grand antara Medan jalan SM Sisingamagaraja.Dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DPA APBD bidang PSMA dinas pendidikan Provinsi Sumatra Utara.

Rahel Hutasoit sebelum diberangkatkan minta dukungan dan doa agar saya bisa meraih juara nantinya untuk mengharamkan nama SMA Negeri 1 Siborongborong Tapanuli Utara di tingkat Provinsi,Ujarnya.

[Editor: Eben Ezer S]

‎"Karakter adalah yang utama. Di sini anak-anak diajari untuk berani berbicara, bernyanyi, bergandengan tangan, dan melipat tangan menyembah Tuhan. Atas dasar itulah, Pemkab Tapanuli Utara berkomitmen penuh mendukung guru-guru sekolah minggu. Sudah satu tahun ini kami berjalan memberikan insentif bagi guru sekolah minggu di hampir seluruh sekolah dan gereja di Tapanuli Utara, dan program ini akan tetap berlanjut," tegas Bupati.
‎
‎Sebagai langkah konkret pro-program keagamaan dan pariwisata, Bupati juga menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk proaktif menginventarisasi agenda-agenda nasional maupun internasional HKBP agar dapat diintegrasikan ke dalam agenda resmi pariwisata daerah. Kerjasama ini bertujuan agar pemerintah dapat mengoptimalkan fasilitas penunjang, termasuk penyediaan transportasi, sekaligus memperkenalkan narasi sejarah peradaban kekristenan di Tanah Batak (storytelling) kepada para peserta yang datang dari luar daerah.

‎Di samping itu, Bupati turut menitipkan pesan lingkungan hidup yang selaras dengan program kebersihan daerah. Beliau mengajak para guru dan anak sekolah minggu untuk aktif menggalakkan gerakan bebas sampah plastik di lingkungan masing-masing.
‎
‎Bupati Tapanuli Utara menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam fasilitasi, namun memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah telah dikerahkan semaksimal mungkin dengan ketulusan hati demi kenyamanan para peserta.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, bersama Wakil Bupati Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat dan Staf Ahli TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny Lisa Deni Lumbantoruan menyalurkan bantuan sosial, pangan dan pertanian dalam skala masif serta membawa kepastian pembangunan infrastruktur.

Kunjungan kerja ini juga dirangkai dengan pelantikan 23 Pejabat Pimpinan Administrasi dan Pejabat Pengawas, termasuk pelantikan definitif Camat Pangaribuan, guna memperkuat jalannya roda pemerintahan di tingkat kecamatan. Sektor Pertanian Jadi Prioritas Utama

Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat menegaskan bahwa Kecamatan Pangaribuan memiliki kedudukan strategis yang sangat penting bagi ketahanan pangan daerah. Kebijakan penyaluran bantuan di wilayah ini didasarkan pada perhitungan skala prioritas yang matang.

"Pangaribuan ini adalah tempat yang spesial bagi kami. Saya dan Wakil Bupati dapat berdiri di tempat ini karena doa dan restu Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun penduduk Tarutung lebih banyak, namun petani dan lahan pertanian jauh lebih banyak di sini. Sebanyak 91 persen penduduk Pangaribuan adalah petani, sehingga bantuan ini harus dikonsentrasikan di sini untuk meningkatkan produktivitas," ujar Bupati Jonius Hutabarat.

Guna mendukung modernisasi pertanian, Pemkab Taput menyerahkan sejumlah bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) melalui Dinas Pertanian yang terdiri dari 2 unit traktor roda empat, 13 unit traktor roda dua, 2 unit mesin pemipil jagung, 8 unit pompa air, dan 15 unit hand sprayer. Bupati berpesan agar bantuan ini dirawat dengan baik oleh kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tidak berhenti di situ, menyikapi tingginya harga pasar komoditas kopi saat ini, Pemkab Taput mengumumkan program bantuan perkebunan untuk 2.200 hektar lahan kopi. Sebagai langkah awal, hampir setengah juta bibit kopi unggulan disalurkan kepada masyarakat melalui kelompok tani di Kecamatan Pangaribuan. 

Bupati menginstruksikan Camat dan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian untuk aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan agar bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penyelamatan Ketahanan Pangan dan Jaring Sosial

Di tempat yang sama, Pemkab Taput menyalurkan jaring pengaman sosial dan pangan secara agresif. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, diserahkan bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa 76.640 kg beras dan 15.328 liter minyak goreng yang menyasar kepada 3.700 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut mencakup hampir setengah dari total KK di seluruh Kecamatan Pangaribuan.

Sementara itu, jajaran Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan logistik kepada korban musibah kebakaran yang terjadi pada 23 Januari 2026 di Dusun I Sosor Pinandang, Desa Sigotom Timur. Ditambahkan pula penyerahan 25 paket pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial berupa makanan untuk lansia, penyandang disabilitas, dan warga tidak mampu, serta penyerahan paket susu dan vitamin untuk sekolah lansia. Dukungan legislatif dan kepastian infrastruktur jalan

Aksi nyata Pemkab Taput ini mendapat apresiasi tinggi dari para wakil rakyat. Anggota DPRD Taput Dapil IV, Salamat Pakpahan dan Toman Balige Pakpahan, secara terbuka menyampaikan terima kasih atas dukungan moral dan material yang diberikan oleh jajaran eksekutif bagi masyarakat Pangaribuan. Pihak legislatif berharap bantuan ini dapat memacu produktivitas dan membangun kerja sama yang makin solid antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD juga meneruskan usulan masyarakat terkait perbaikan jalan dan irigasi. Menanggapi hal itu, Bupati Jonius Hutabarat langsung memberikan jawaban konkret berupa kepastian pengerjaan infrastruktur pada tahun anggaran ini.

Pemkab Taput memastikan jalan sepanjang sekitar 6 km yang meliputi akses ruas Jalan Sibingke dan Sipahutar akan segera dikerjakan tahun ini sebagai tindak lanjut cepat atas usulan musrenbang. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen penuh untuk memperbaiki fasilitas umum jalan dan saluran drainase di Pasar Pangaribuan.

Usai rangkaian acara di lapangan selesai, Bupati beserta rombongan langsung bergerak melakukan peninjauan lokasi ke pasar tersebut. Ketegasan Birokrasi, Camat harus turun ke lapangan, bukan di kantor

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Bupati Jonius memberikan instruksi tegas agar segera melakukan akselerasi kinerja birokrasi. Beliau menekankan bahwa jabatan camat dan lurah diprioritaskan karena performa mereka bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat.

Ada tiga instruksi utama yang digariskan oleh Bupati. 1 Sinergitas Kuat. Memastikan koordinasi dan keselarasan program antara pemerintahan desa dengan kabupaten berjalan tanpa hambatan.
2. Monitoring Aktif, Rutin memantau realisasi program kerja kabupaten di tingkat desa, serta aktif bekerja sama dengan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan. Bupati menegaskan agar camat tidak hanya duduk di belakang meja. Harapan saya, para camat rajin berjalan-jalan (ke lapangan). Jangan hanya di kantor, jangan sampai lebih rajin bupati ke desa daripada camatnya, tegas Bupati.
3.Pelestarian Lingkungan. Memonitor dan menggalakkan program *SAITAPAIAS* (gerakan edukasi kebersihan sampah plastik bagi anak sekolah), memperbanyak jadwal gotong royong pembersihan selokan bersama warga, serta menjaga wilayah dari aksi penggundulan hutan.

Kunjungan kerja yang sarat akan program kesejahteraan ini juga dilaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2 UPTD Puskesmas, pelayanan administrasi kependudukan diselingi dengan penampilan seni suara, tarian tortor, dan pertunjukan cerita kebudayaan oleh anak-anak sekolah dasar serta kelompok lansia setempat. Apresiasi tinggi diberikan oleh Bupati atas lestarinya budaya leluhur tersebut, seraya berharap momentum pertemuan ini membuahkan hasil yang manis bagi kemajuan berkelanjutan di Kecamatan Pangaribuan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dalam arahannya, Bupati berpesan kepada para seluruh pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab. "Pelantikan ini merupakan dinamika dalam birokrasi demi peningkatan pelayanan. Kepada para Camat yang merupakan perpanjangan tangan kami di daerah, lakukan koordinasi dengan seluruh pemerintahan desa, pastikan seluruh program pemerintah atasan berjalan dengan baik. Semua bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan termasuk saya minta semua untuk menjaga hutan kita", tegas Buoati

"Secara khusus kepada Camat Pangaribuan agar serius mengemban tugas terlebih sebagai putra daerah Pangaribuan, harus mampu menunjukkan prestasinya, tingkatkan pelayanan masyarakat demi kemajuan daerah ini", ucap Bupati.

Beberapa pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut, Reinhard Lumbantobing jabatan lama Camat Tarutung menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Marhasak Simare-mare jabatan lama Camat Pangaribuan menjadi Camat Pahae Jae yang sebelumnya dijabat Redianto Sinaga, Louren Tambunan menjadi Camat Pangaribuan.

Ferry Lumbantobing Camat Tarutung, Lam Miduk Sinaga sebagai Camat Adiankoting,  Camat Pahae Julu Hotma Sitompul. Selain itu turut dilantik beberapa Kepala Bidang, Lurah dan kepala Seksi.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dia menjelaskan pada tahun 2020 dan 2021 saat Pandemi Covid 19 terjadi, tidak ada kegiatan pemerintah dan masyarakat dan bahkan 80 % Anggaran APBN/APBD Provinsi dan Kabupaten Kota di alokasikan untuk menangani penanggulangan Covid 19 tahun 2020  dan 2021, namun   masa itu Drs Nikson Nababan sebagai Bupati Taput saat itu mengajukan dana pinjaman berbunga Tahun 2020 Rp.326.670.000.000.(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliard Rupiah) dan Tahun 2021 kembali mengajukan pinjaman PEN Rp.73.330.000.000 (Tujuh  Puluh Tiga Miliard).

 Penyerapan seluruh anggaran dana Pinjaman berbunga tahun 2020 dialokasikan secara cepat dan tidak melalui tendering, ina –Proc dan tidak melibatkan LPSE/SPSE sebagaimana diatur dalam Perpres No16 Tahun 2018 “ tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga patut diduga penyerapannya dilakukan secara Swakelola “ artinya dikerjakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana KPA/PPK dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Utara selaku pihak yang bertanggung jawab” ungkap Ganda Tampubolon.

Dia menegaskan apabila Anggaran PEN di tenderkan dan SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) tentu akan melibatkan LPSE/SPSE sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektornik akan membuka ruang tender proyek  untuk memenangkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perpres  tentang Pengadaan Barang dan Jasa .

Dalam Perpres “ tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diatur proyek diatas Rp.200.000.000 wajib di tenderkan dan proyek dibawah Rp.200.000.000 dapat dilakukan Penghunjukan Langsung (PL) kemudian dalam Perpres FISIK tidak dapat di subkontrakkan dan harus dikerjakan langsung pihak pemenang tender” Jelas Ganda Tampubolon.

Akibat tahun 2020 -2021 masa tersebut adalah Pandemi Covid-19 tentu tidak ada kegiatan masyarakat maupun pemerintah secara fisik, sehingga pos pos penyerapan atau pengalokasian anggaran dana pinjaman tersebut dimana bukti fisiknya m.

Menurut informasi yang beredar Drs.Nikson Nababan mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan penyerapan dana PEN telah diperiksa Inspektorat dan didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan pihaknya menyatakan sudah terealisasi dengan baik dan sesuai aturan

Menanggapi informasi tersebut “ Ganda Tampubolon menyatakan apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan dan Inspektorat tentang penyerapan dana PEN ? mengapa pada 2026 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Utara berhasil mengungkap Dugaan KKN terhadap BG Mantan Kadis Perkim Kabupaten Tapanuli Utara dengan rekanan pemenang tender Lampu Penerangan Jalan Umum yang merugikan keuangan Negara Rp.4,8 Miliar dan tak mungkin lahir seorang anak tanpa ibu dan bapak , sehingga pertanggungjawaban .

Dana PEN bukan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan tanggung jawab Mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara , kan dia yang mengajukan pinjaman dan dia yang bertanggung jawab karena tidak memiliki persetujuan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara selaku perwakilan rakyat Tapanuli Utara  “ ungkap Ganda Tampubolon .

Akibat peminjaman dana PEN yang tidak diketahui pengalokasiannya Tahun 2025 Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerima gaji , pada berapalah Gaji Kepala Desa , demikian juga Uang Sertifikasi Guru dialihkan untuk membayar pinjaman Dana PEN yang tidak jelas juntrungannya dan dibebankan terhadap Pemda Kabupaten Tapanuli Utara“ tegas Ganda Tampubolon

Tidak ada alasan KPK dan Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti dan mengusut penyerapan dana PEN Rp.400.000.000.000.000 di Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bukti nyata 1237 paket yang disubkontarkan tidak diketahui jejak digitalnya sebagaimana diungkapkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dalam penetapan BG sebagai tersangka dugaan KKN dana PEN yang merugikan keuangan Negara Rp 4,8 Miliar.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 “ tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , pasal 61 dan 132, dijelaskan : PP No.58 Tahun 2005 “ Pasal 61 ayat 1 : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Peraturan Pemerintah  No.58 Tahun 2005 “  Pasal “ 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap  dan sah, dan mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” Ungkap Ganda Tampubolon.

Kemudian Undang Undang No.31 Tahun 1999, jo UU No.20 tahun 2001 “ Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korporasi pasal 12  huruf (i) UU No.31 Tahun 1999,jo UU No.20 Tahun 2001“ . Dipidana dengan pidana penjara penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp1000.000.000.

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun secara tidak langsung  dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau pengawasan yang pada saat dikaukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian  ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya .

UU No.31 Tahun 1999 “ Bab II pasal 3, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh )tahun dan denda paling sedikit  Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Undang Undang No 5 Tahun 1999 “ Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab VIII, Sanksi bagian (a ) Pasal 47 ayat (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang yang melanggar ketentuan undang undang ini. 

(2) Tindakan administratif berupa  dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah terhadap pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical, perintah untuk pelaku usaha untuk menghentikan  kegiatan yang terbukti  menimbulkan praktek monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Perintah terhadap pelaku  untuk menghentikan posisi dominan , penetapan ganti rugi  atau pengenaan denda serendah rendahnya Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Tahun 2022 Drs Nikson Nababan Keluarkan Surat Penetapan Perlindungan Masyarakat  Hukum Adat  dan Marak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tidak Diketahui Sumber Dana /Anggaran.

Ganda Tampubolon juga menyoroti maraknya pembangunan infrastruktur menuju lokasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , dan saat ini telah diatur dalam KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 “ tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan KUHAP No 20 Tahun 2025 “ tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak ada alasan hukum lebih tinggi dari Peraturan Bupati dalam Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku diseluruh NKRI sedangkan PerBup Taput hanya berlaku di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan hukum adat.

Dengan tidak ada kejelasan pos pos pengalokasian dana PEN Rp400.000.000.000 ( Empat Ratus Miliard Rupiah ) di Kabupaten Tapanuli Utara, apalagi skala prioritas penyerapan anggaran tersebut adalah untuk pembanguan infrastruktur jalan ke Desa tertinggal, tidak tertutup kemungkinan anggaran tersebut dialihkan untuk maksud maksud tertentu menguasai tanah, seraya meminta kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Utara agar mendeglerasikan hak implementasinya atas Surat Keputusan Bupati Taput Tahun 2022 “ Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat  serta memeriksa status tanah tanah yang ditetapkan sehingga tidak terjadi konflik

Mantan Bupati Taput, Drs Nikson Nababan saat dihubungi, Jumat (26/6/2026) terkait dana PEN.Dia menjelaskan soal dana PEN semua megenai itu suda selesai semua di audit oleh, BPK, Kemenkeu, kemendagri dan inspektorat. Dalam penyusunan dan pengajuan serta pencairan dana PEN, kita di dampingi dalam pendampingan  hukum. Yakni Jaksa pengacara negara, yakni Kajari Taput, ketika itu ada pak.

"Soal dana PEN dalam kepemimpinan saya semua itu suda beres dan telah di audit pihak yang berkompeten" Ujar Nikson. Tantang, Dia menjelaskan dalam laporan keuangaan Taput mengenai dana PEN, kita telah WTP. dan kalau ada TGR dan pengembalian lain, itu wajar, dan tentunya para pihak sudah membayarkan yang berkepanjangan di masyarakat.

[Editor: Eben Ezer S]

‎Alokasi distribusi 1500 Bibit,‎ desa Lobu Sunut 850 batang. Desa Pertengahan 500 batang.
‎ Kelompok Tani Spesifik 150 batang (termasuk Koptan di Desa Manalu Dolok dan Desa Hutatinggi). ‎Apresiasi tinggi datang dari tokoh masyarakat, Rajin Manalu. Menurutnya, kepedulian Pemkab Taput ini sangat membakar semangat para petani.
‎
‎"Bantuan bibit kelas premium ini sangat memotivasi kami. Kami berkomitmen merawatnya dengan sungguh-sungguh agar lima tahun lagi kita bisa panen bersama," pungkasnya.

[Redaktur: Eben Eben S]

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dia menjelaskan bahwa "Bupati Taput dua periode ini, untuk dapat menguasai tanah masyarakat dengan cara membuat surat Keputusan Perlindungan Masyarakat hukum adat. Sebenarnya cara ini merupakan tipu muslihat kepada masyarakat adat dengan menggunakan wewenang dan sarana jabatan bupati yang melekat padanya.

 Sebagian tanah yang dikuasai di Desa Hutaginjang Kecamatan Muara seluas 1 ha yang sudah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ibu Kandungnya "BS". Tanah 1 ha tersebut merupakan milik Efendy Rajagukguk  dari 15 ha. Ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan dia selaku bupati harus di usut secara hukum. 

Bahkan selain tanah Efendy Rajagukguk adalagi tanah hutan Pramuka di desa Pohantonga - Silangit Kecamatan Siborongborong seluas 20 ha. Dan diduga dikuasai seluas 6 ha dibuat atas nama Ibunya. Konyolnya jalan menuju lahan tersebut ada dibangun jalan aspal yang sumber dananya dari proyek PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)  TA 2021. Data akuratnya semua sudah kita kumpulkan untuk kita laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta. Ujar Ganda.

Bahkan ada lagi tanah adat di Kecamatan Siatas Barita dan di Kecamatan Purbatua Kabupaten Taput yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan puluhan hektar. Semuanya sudah kita kumpulkan dan sudah saya konfirmasi kepada pengetua adat setempat. Sebutnya

Jadi jika pun ada bantahannya yang menyebut tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, itu adalah bohong besar. "Agar terang benderang masalah siapa mafia tanah adat didaerah Taput, sebaiknya ATR/BPN memeriksa status kepemilikan tanah yang bertopengkan penetapan "Perlindungan masyarakat hukum adat" diberbagai desa se- Taput yang ditandatangani "NN" selaku Bupati Taput, masa itu.

 Penetapan inilah instrumen untuk memuluskan niatnya menguasai tanah masyarakat adat Taput melalui kroni kroni dan keluarganya" ujar Ganda Tampubolon seraya menyebut tidak surut dan tidak gentar dengan ancaman "NN" akan menempuh keranah hukum.

Ketua Umum PPPN itu membeberkan, dengan adanya PERBUB (Peraturan Bupati) yang ditandatangani NN tentang perlindungan masyarakat hukum adat, yang salah satunya di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara seluas 648.08 ha berbatasan dengan tanah milik Efendy Rajagukguk  seluas 15 ha. 

Tanah Efendy Rajaguguk seluas 15 ha itu dibuktikan dengan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang ditandatangani Kepala Desa, Camat dan sudah dituangkan dalam suatu akta oleh Notaris. Tanah seluas itu tidak masuk akal dalam register sebagaiman keterangan dari pihak Kehutanan yang telah kita konfirmasi'.

Ironisnya. Ganda Tampubolon, ironisnya 1 ha menjadi tanah milik BS ibu kandung mantan bupati itu diatas tanah milik Efendy Rajaguguk. Bahkan saat ini sudah didirikan dua unit rumah. Sudah dilakukan berbagai upaya dengan menempuh jalur hukum tahun 2022

"Dengan mengumpulkan bukti surat, saya menindaklanjutinya dengan melaporkannya ke Polres Taput. Berdasarkan bukti dan laporan yang kami ajukan, akhirnya pemilik sertifikat seluas 1 ha yakni BS diundang ke Polres Taput. Sudah tujuh kali untuk dimintai keterangan namun tidak pernah datang. Ada apa itu. Maka sekarang kita ungkap lagi masalah ini", ujar Ganda

Sementara mantan bupati Taput NN melalui pesan Wathsaap nya menyebut, pernyataan Ganda Tampunolon itu semua tidak benar."Tanah Pramuka sama sekali tidak saya ketahui  dimana itu. Chek dulu ke BPN atau kades siapa  pemilik tanah itu,"Coba chek ke ATR/BPN, siapa pemiliknya). Kenapa Ganda Tampubolon keluargaku dan kroni jadi pemilik tanah lokasi pramuka itu, ujar NN

Saat ditanya tentang tanah milik orang tua BS ada 1 hektere di dusun Arsam Bolak Desa Hutaginjang Muara, dulu itu mau diberikan Ulos nasoraburuk mau dikasih kepada kami. Tetapi ibu dan keluarga, tidak mau hal seperti itu karena masih menjabat bupati, kesannya jadi gratifikasi. Tanah akhirnya dibeli ibu.

Saat mau buat sertifilat, tanah itu ternyata masuk kawasan hutan. Kita pertanyakan itu kepada pihak keluarga Rajagugukguk. Dan ibu minta uangnya kembali, atau tidak juga ngak masalah. Klu memang sudah habis terpakai. Tetapi kemudian, kalau saya tidak salah. Mereka marga Rajaguguk mengganti lokasi tanah itu, jauh dari tempat semula dan bukan kawasan hutan lagi, ujar NN.

[Editor: Eben Ezer S]

Kegiatan ini kolaborasi antara Polres setempat dan satuan Brimob yang membangun jembatan darurat atau jembatan penghubung Desa Pohan Jae. Sebagai bagian dari implementasi program Polri Presisi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan jembatan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, keberadaan jembatan tersebut juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta pelayanan sosial masyarakat.

Sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus menempuh jalur yang lebih jauh dan berisiko, terutama saat musim hujan. Kini, warga dapat melakukan mobilitas dengan lebih aman dan efisien. Anak-anak sekolah yang setiap hari menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Kecamatan Siborongborong, Desa Pohan Jae juga memperoleh akses yang lebih mudah dan aman.

Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, saat melakukan pengecetan Jembatan penghubung Desa Pohan Jae

Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan bentuk nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

"Jembatan ini bukan sekadar sarana penyeberangan, tetapi menjadi penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan serta menjaga fasilitas ini dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang," ujar Ernis Sitinjak. Kamis (25/06-2026).

[Editor: Eben Ezer S]