Wabup Taput Tekankan Penanganan Stunting dan Transparansi Desa pada Rakor di Kecamatan Adiankoting
TAPUT.WAHANANEWS.CO, Adiankoting - Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, bersama Ketua Bidang II TP PKK Kabupaten Taput, Ny Lisa Deni Lumbantoruan br Malau, menghadiri Rapat Koordinasi di Kecamatan Adiankoting, Senin (25/8/2025).
Baca Juga:
Warnai Pakter Tuak di Siborongborong, Pelayan Wanita-Wanita Seksi
Kehadiran Wabup didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs Satya Dharma Nababan, dan disambut langsung oleh Plt Camat Adiankoting, Rambe M Hutabarat, beserta para kepala desa, kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta jajaran aparatur kecamatan.
Dalam arahannya, Wabup Deni menegaskan bahwa isu stunting masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menyoroti Desa Siantar Naipospos yang memiliki angka stunting tertinggi di wilayah tersebut. “Data harus ditindaklanjuti dengan solusi. Jangan berhenti di angka, tapi cari langkah konkret agar kasus stunting bisa ditekan,” tegasnya.
Baca Juga:
Monitoring Program PKK di Taput, Bupati Tekankan Sinergi Untuk Pemberdayaan Keluarga
Selain isu kesehatan, Wabup juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan melalui regrouping sekolah dan program pembentukan karakter siswa, seperti Saitapaias dan Tapamajuma.
Program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang peduli lingkungan dan memiliki daya saing akademik setara dengan sekolah di kota.
Wabup Deni turut mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dipandang sebagai bantuan semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antar desa dan dinas agar manfaat PKH benar-benar dirasakan.
Dalam hal pengelolaan dana desa, Wabup mendorong penerapan aplikasi Info Desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap warga berhak tahu bagaimana dana desa digunakan. Dengan Info Desa, semua bisa diakses secara terbuka,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Wabup Deni menegaskan pentingnya disiplin sebagai kunci pelayanan publik.
“Kehadiran aparatur adalah bentuk pelayanan terbaik. Kalau kita tidak hadir, bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan maksimal?” tutupnya.
[Editor: Eben Ezer S]
