TAPUT WAHANANEWS.CO-Sipoholon, Anggota Komisi B DPRD Tapanuli Utara (Taput), Cipta Khider Sipahutar, memasuki masa reses masa sidang I Tahun 2024, anggota DPRD Tapanuli Utara mendengar aspirasi warga untuk disampaikan kembali kepada pemerintah. Melalui reses, anggota DPRD Tapanuli Utara mendatangi warga dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Taput, Cipta Khider Sipahutar mengatakan, reses adalah sebuah kebijakan yang sudah diatur dalam Undang-undang dengan tujuan bertemu masyarakat, mendengar, dan mendorong serta mengawal aspirasi itu agar bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:
Sinode Godang HKBP ke 67 Dihadiri Pj Bupati Taput Dr Dimposma Sihombing
"Kami melakukan reses 14 kali kali dalam setahun reses, diatur Undang-undang bahwa anggota DPRD harus melakukan kerja di luar gedung bertemu konstituen yaitu pemilih kita," kata Cipta Khider Sipahutar, Senin 2/12/2024.
Dalam tiga hari reses yang telah dijalani, dirinya sudah bertemu warga di Desa Sibadak, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon. Ada lima keluhan utama yang warga sampaikan, yaitu terkait infrastruktur pembangunan jalan, pupuk bersubsidi, pendidikan, BPJS, Lampu jalan, program pemerintah untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
Soal insfrastruktur, kata Cipta Khider, banyak warga yang menginginkan penyelesaian pembangunan wilayah yang belum tuntas. Selain itu juga masih banyak wilayah yang gelap dan butuh penerangan lewat PJU (Penerangan Jalan Umum) dan PJL (Penerangan Jalan Lingkungan) melalui program pemerintah.
Baca Juga:
KPUD Toba Siap Manakala Ada Paslon Tempuh Jalur MK Usai Penetapan Hasil Penghitungan Suara
"Banyak juga soal program Pemerintah Taput, itu masih ada wilayah yang gelap butuh penerangan," katanya.
Kemudian soal kesejahteraan warga, menurutnya itu adalah hak dasar dan harus betul-betul bisa terselesaikan. "Ada yang hak menerima tapi (kenyataannya) tidak," sambungnya.
Cipta Khider Sipahutar memastikan kelima aspirasi warga tersebut akan ditindaklanjuti olehnya. Seandainya, di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sudah punya anggaran khusus untuk merelasiasikan aspirasi masyarakat, misal ada penanganan banjir, pembuatan kirmir, pengadaan PJL dan PJU, sebenarnya itu bisa kita lakukan disesuaikan dengan anggaran itu," ujarnya.
