TAPUT WAHANANEWS.CO, Siborongborong - Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada SMK Negeri 1 Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sejumlah temuan di lapangan mengarah pada indikasi kuat tidak digunakannya dana BOS sesuai peruntukannya, terutama untuk perawatan fasilitas sekolah.
Pantauan langsung awak media di lokasi memperlihatkan kondisi fisik sekolah yang sangat memprihatinkan. Beberapa di dalam ruang kelas terlihat rusak dengan mobiler dan lantai keramik pecah. Fasilitas sanitasi siswa, khususnya toilet, sangat tidak layak pakai dan bahkan tidak memiliki pintu, yang memicu kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan siswa, terutama siswi.
Baca Juga:
KDM Kunjungi Dekranasda Taput Serahkan Bantuan Tunai Rumah Korban Bencana
“Ini jelas membahayakan dan tidak manusiawi. Toilet tanpa pintu sangat rawan disalahgunakan dan tidak pantas untuk lingkungan pendidikan,” ujar salah satu warga yang turut mendampingi tim media saat dokumentasi.
Berdasarkan informasi, SMK Negeri 1 Siborongborong memiliki total 1.189 peserta didik, yang terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pada periode anggaran terakhir, sekolah ini menerima dana BOS sebesar Rp1.902.400.000.
Namun, ironisnya, tidak ditemukan alokasi nyata untuk kegiatan perawatan ringan, yang semestinya menjadi salah satu prioritas penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dugaan pun mengarah pada kelalaian atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran oleh pihak sekolah, yang hingga saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah bernama Harapan J Silitonga.
Baca Juga:
Gubernur Jawa Barat KDM Saluran Berkat Miliaran Rupiah Untuk Koban Bencana di Taput
Informasi yang diterima tim media menyebutkan bahwa sejak Harapan J Silitonga menjabat sebagai kepala sekolah, belum pernah dilakukan rehabilitasi ringan, baik untuk ruang kelas, sanitasi, maupun fasilitas belajar lainnya.
Menanggapi kondisi ini, masyarakat dan media meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Siborongborong.
“Kami berharap penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Kejari dan BPK segera menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa justru disalahgunakan,” ujar salah satu pewarta lapangan.
