TAPUT.WAHANANEWS.CO, Medan - Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Lumbantoruan, menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan nasional yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, pada Rabu, 12 November 2026.
Rakor yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenko Polkam, Mayjen Heri Wiranto, diikuti oleh jajaran wakil bupati dari sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, unsur Kodim dan Polres se-Provinsi, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta Badan Pusat Statistik.
Baca Juga:
Wakil Bupati Taput Hadiri Acara Pengantar Alih Tugas Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
Dalam arahannya, Deputi menekankan pentingnya strategi pengelolaan data kependudukan yang valid, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sumatera Utara sendiri menempati posisi keempat jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan dominasi generasi milenial dan generasi Z yang menjadi peluang bonus demografi. Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat integrasi data sebagai pondasi pembangunan daerah.
Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga pusat hadir memberikan materi, di antaranya Direktorat Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS RI, Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, Direktorat Atlas dan Geospasial BIG, serta Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Wakil Bupati Taput Dr Deni P Lumbantoruan (tenga paling depan) saat mengikuti kegiatan rapat di Medan (12/11)
Baca Juga:
Wakil Bupati Tapanuli Utara Lakukan Audensi ke-Kementerian Pekerjaan Umum
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan pandangan kritis mengenai perlunya kajian mendalam terhadap program bantuan sosial. Menurutnya, terdapat kecenderungan sebagian penerima bantuan menjadi kurang produktif sehingga berpotensi menimbulkan masalah bagi daerah.
Ia menekankan pentingnya penguatan data penerima manfaat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemkab Tapanuli Utara sendiri telah meluncurkan inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), sebuah kanal aduan berbasis WhatsApp yang memudahkan masyarakat penerima bantuan PKH dan program lainnya menyampaikan keluhan maupun masukan.
Selain itu, Dr Deni Lumbantoruan juga mengingatkan pentingnya sinergi antar pemerintah tanpa ego sektoral. Dengan kekompakan dan koordinasi yang baik, pemerintah daerah diyakini akan lebih mudah mencari solusi terhadap berbagai persoalan data penerima manfaat program pemerintah.
