TAPUT.WAHANANEWS.CO, Tartung - Polemik bantuan dan pengadaan alat pertanian bagi petani kemenyan di Kabupaten Tapanuli Utara akhirnya menemui titik terang. Setelah sebelumnya diberitakan di media terkait tiga dari enam item alat bantuan yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan, kini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan siap melakukan perbaikan.
Sebelumnya, sejumlah petani penerima bantuan mengeluhkan bahwa tiga jenis alat yang diserahkan tidak sesuai kebutuhan di lapangan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut memicu sorotan publik dan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pegiat pertanian lokal.
Baca Juga:
Direktur Perseroda Pertanian Taput Sampaikan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, NPK Phoska, Urea, Petroganik
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Tapanuli Utara saat ditemui awak media pada Jumat (20/2/2026) menyampaikan klarifikasi sekaligus komitmen perbaikan.
“Kami akan memperbaiki ketiga alat yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi tersebut dalam waktu dekat. Kami juga memohon maaf apabila dalam proses pemberian bantuan ini terdapat kekeliruan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Dinas pertanian memastikan perbaikan akan segera direalisasikan agar bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi para petani kemenyan.
Baca Juga:
Dua Pengedar Narkoba Berhasil Diamankan Satuan Narkoba Polres Taput.
Jeje Tobing, petani kemenyan yang pertama kali menyoroti persoalan ini, membenarkan adanya komitmen perbaikan dari pihak dinas. Ia menyebut, komunikasi yang terjalin pasca pemberitaan berjalan baik dan respons dinas dinilai cukup cepat.
“Benar, Dinas Pertanian sudah berjanji akan memperbaiki ketiga jenis alat tersebut dalam waktu segera, sehingga bantuan itu bisa digunakan oleh para petani kemenyan, khususnya warga yang menerima bantuan,” jelas Jeje.
Lebih lanjut, Jeje menyampaikan apresiasi atas perhatian berbagai pihak yang ikut mengawal persoalan tersebut. Menurutnya, koreksi terhadap kekurangan dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya bersama membangun tata kelola yang lebih baik di Tapanuli Utara.
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Jeje juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam proses pengadaan, terlebih jika bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi, pengawasan publik, serta keterbukaan informasi memiliki peran besar dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
[Redaktur: Tohap Simaremare]
