TAPUT.WAHANANEWS.CO Tarutung - Sejumlah masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang membuat sertifikat melalui Program Nasional (Prona) tahun 2024 oleh pemerintah pusat, selain biayanya ringan dan pasti cepat jadinya, tetapi faktanya dilapangan beda dan sampai awal Juni 2026 pun sertipikat itu belum kunjung diterimanya.
Wajarkan kalau masyarakat untuk mempertanyakannya, pasalnya hingga memasuki bulan Juni 2026 tahun ini Sertifikat yang diajukan sebanyak ribuan persil oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk seluruh masyarakat yang pelaksanaanya pada awal tahun 2024 hingga kini belum kunjung dikeluarkanya.
Baca Juga:
Pemkab Taput Sukses Gelar Monitoring Serentak 5 Kategori Percontohan PKK Tingkat Provinsi
Padahal masyarakat sudah sangat menunggu sertifikat tersebut dikeluarkan, sebab kebanyakan masyarakat yang mengajukan untuk menambah modal usahanya dan sertipikat itu untuk jaminan di Bank, akibat dari terlambatnya sertifikat itu dikeluarkan pengajuan ke Bank pun menjadi terkendala.
“Kapan kiranya sertifikat tersebut keluar kok program tahun 2024 sampai sekarang belum juga keluar”, ujar Toga Simaremare warga Siborongborong II di Siborongborong siang ini.
Dirinya menjelaskan kalau sertifikat yang dibuat melalui prona tersebut harapannya cepat dikeluarkan, pihaknya ingin menambah modal usahanya yang saat itu kekurangan.
Baca Juga:
Pemkab Taput Gelar Dialog Bersama Masyarakat di Kantor Desa Siraja Hutagalung
“Saya saat itu dan ini tengah kekurangan dana, jadi saat berniat mengajukan pinjaman pihak perbankan meminta saya melampirkannya, berhubung sertifikat yang saya buat kemarin belum selesai jadi saya belum bisa melakukan peminjaman”, keluhnya. Dirinya berharap setidaknya sertifikat yang telah dia buat tersebut cepat keluar karena akan digunakan untuk keperluannya.
“Saya berharap kepada pihak yang berwenang dengan masalah sertifikat ini cepat dikeluarkan, sebab sangat dibutuhkan sekali sertifikat tersebut”, tandasnya.
Terpisah, Anehnya pengakuan dari Kepala Desa Siborongborong II Panahatan Silaban ketika ditanya terkait keluhan masyarakat ini dirinya mengaku tidak mengetahui permasalahan sertfikat warganya.
