TAPUT.WAHANANEWS.CO, Tarutung - Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Lumbantoruan, menghadiri kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat transparansi, kepatuhan administrasi, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel di Kabupaten Tapanuli Utara.
Kegiatan turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Fransiskus Heriyanto Harum, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang sebagai narasumber utama. Hadir pula unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Baca Juga:
Kasi Intel Kejaksaan Taput, "Menyimpang dari Kepentingan Masyarakat Tentu Kita Tanggapi Memakai Anggaran Negara"
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Bupati menyampaikan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut aparatur desa untuk semakin adaptif dalam menyusun perencanaan dan meningkatkan kualitas pelaporan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara terbuka.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan BPK menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat pemahaman regulasi sekaligus mencegah kesalahan administratif di masa mendatang.
Baca Juga:
Ketua dan Staf Ahli TP PKK Taput Kunjungi Korban Kebakaran Parmonangan dan Berikan Bantuan
Bupati juga menyinggung kondisi pascabencana yang dialami sejumlah wilayah di Tapanuli Utara, sehingga diperlukan kolaborasi dan dukungan lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, lanjutnya, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.
Sementara itu, dalam sambutannya, Fransiskus Heriyanto Harum menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkuat tata kelola desa yang transparan dan berintegritas, sekaligus meningkatkan sinergi pengawasan antara BPK, DPR RI, dan pemerintah daerah. Melalui forum ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung serta pemaparan dan diskusi bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang dan Bupati Tapanuli Utara. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas tantangan praktis pengelolaan dana desa sekaligus berbagi solusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa.
