TAPANULI UTARA.WAHANANEWS.CO, Siborongborong - Anggota kelompok tani di Siborongborong mintak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi petugas penyuluh lapangan (PPL) dalam mengontrol distribusi serta penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.
"Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah Tapanuli Utara, khusus Kecamatan Siborongborong" kata Anggota kelompok tani Tohap Simaremare, di Siborongborong, Rabu 8/1/2025.
Baca Juga:
Jaringan Perempuan Pesisir Sultra Usulkan 10 Rekomendasi Lahirkan Pembela HAM dan Pemimpin Perempuan
Dorongan tersebut disampaikan Tohap Simaremare menyusul masih ditemukannya kasus dugaan penyelewengan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum sehingga merugikan petani di Kecamatan Siborongborong.
Penyelewengan tersebut terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan menindak praktik yang merugikan petani.
"Hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani," kata Tohap.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Transfer Dana Desa 2025 Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 193 Miliar
Aktivitas petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi, kata anggota kelompok tani Berdikari itu, bisa teridentifikasi oleh para penyuluh. Data tersebutlah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi kepada petani.
"Artinya, rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan," ujarnya.
Ia mengingatkan penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan.
