Pemkab Humbahas optimistis mampu membangun birokrasi profesional yang menjadi pilar utama pembangunan daerah yang berdaya saing.
Ekspose ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara Bupati Humbang Hasundutan dan Kepala BKN Pusat, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang ditandatangani pada 29 Oktober 2025. Komitmen tersebut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem merit dan Manajemen ASN di daerah.
Baca Juga:
Kapolres Humbahas, Didampingi Ketua Bhayangkari Ny Dewi Adi Nugroho, Dengan Sapaan Lembut Bagikan 500 Takjil di Doloksanggul
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan BKN Pusat untuk memastikan penerapan Manajemen Talenta ASN berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Hadir saat ekspose Penerapan Manajemen Talenta tersebut sejumlah pejabat tinggi BKN Pusat, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen ASN, Dr Herman, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Jumiati, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Dr Hardianawati, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN, Dr Samsul Hidayat, juga Kepala Kanreg VI BKN Medan, Dr Janry HUP Simanungkalit, serta para pejabat fungsional BKN Pusat.
Jajaran pimpinan BKN Pusat menyampaikan apresiasi atas komitmen dan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menerapkan Manajemen Talenta ASN. BKN Pusat mendorong agar kebijakan ini terus dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional, serta diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi Manajemen ASN.
Baca Juga:
Dr Oloan Paniaran Nababan, Salurkan Rp 433.300.000,00 Donasi Peduli Bencana di Humbang Hasundutan
Melalui ekspose ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berharap sinergi dengan BKN Pusat semakin kuat, khususnya dalam pendampingan dan penguatan kebijakan Manajemen Talenta ASN. Dengan pengelolaan talenta yang sistematis dan berkelanjutan, Pemkab Humbang Hasundutan optimistis mampu membangun birokrasi profesional yang menjadi pilar utama pembangunan daerah yang berdaya saing.
[Redaktur: Tohap Simaremare]
